Beranda Referensi Minerba

Adu Cepat RUU Minerba dan Omnibus Law Sektor Pertambangan

1151
Adu Cepat RUU Minerba dan Omnibus Law Sektor Pertambangan (foto/Dok)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diundangkan pada bulan Januari 2009 saat ini sudah (atau baru) berumur 11 tahun. Saat itu UU Minerba disambut dengan berbagai reaksi oleh pelaku dan stakeholder pertambangan karena secara umum banyak isi materinya yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Hal yang positif, sebagian kalangan menganggap bahwa UU 4 Tahun 2009 lebih nasionalis karena banyak ketentuan yang merujuk kepada penguasaaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945, namun sebagian kalangan lain menganggap bahwa UU Minerba dianggap tidak tegas dan bersifat kompromistis.

Setelah 11 tahun ternyata terdapat beberapa ketentuan dalam UU Minerba yang tidak dapat diimplementasikan atau tidak diimplementasikan dengan konsisten, diantaranya tentang kebijakan peningkatan nilai tambah dengan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Selain itu, terdapat ketentuan yang “sulit” diimplementasikan, misalkan tentang mekanisme perizinan bagi pertambangan rakyat dan perizinan tambang batuan. Dalam UU Minerba juga terdapat beberapa hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan bertentangan atau tidak sinkron dengan undang-undang yang lebih baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini berkaitan dengan pengaturan pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kewenangan kepala daerah dalam penerbitan perizinan usaha pertambangan.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian dan penyesuaian adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Minerba, tercatat terdapat 4 Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa ketentuan dalam UU Minerba karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945, diantaranya adalah tentang proses penetapan wilayah pertambangan, batasan minimal luas wilayah usaha pertambangan, dan beberapa ketentuan lain yang perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, DPR RI sejak periode lalu telah menginisiasi revisi perubahan UU Minerba, saat ini RUU Minerba telah diputuskan masuk Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020 dan pembahasannya dilanjutkan (carry over). DPR RI melalui Komisi VII telah memulai lanjutan pembahasan dengan menyelenggarakan rapat kerja bersama Menteri yang mewakili Pemerintah, diantaranya Menteri ESDM dan Menteri Perindustrian yang memutuskan bahwa pembahasan RUU Minerba lanjut terus. Padahal saat ini telah terdapat Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diantaranya berisi tentang pengaturan kegiatan usaha pertambangan khususnya terkait dengan perizinan dan beberapa pengaturan lain yang juga menjadi materi pengaturan dalam RUU Minerba.

Pemerintah beberapa kali telah menyatakan bahwa RUU Omnibus Law merupakan yang prioritas dan seluruh pembahasan RUU yang terkait dengan Omnibus Law harus ditunda dan disesuaikan dengan Omnibus Law. Pemerintah juga telah menyerahkan secara resmi RUU Cipta Kerja kepada DPR RI, artinya RUU Cipta Kerja siap dibahas oleh DPR RI bersama Pemerintah, tetapi ternyata pembahasan RUU Minerba terus berlanjut. Dalam konteks ini telah terjadi adu cepat dan potensi salip menyalip antara RUU Minerba dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Berdasarkan pemikiran dan kondisi di atas, publik dan masyarakat luas perlu mengkritisi proses maupun substansi pengaturan dalam RUU Minerba dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Untuk itu penting dan sangat menarik untuk menyelenggarakan diskusi publik RUU Minerba dan Omnibus Law Sektor pertambangan dengan tema “Adu Cepat RUU Minerba dan Omnibus Law Sektor Pertambangan”.

Berikut adalah beberapa materi yang disampaikan oleh beberapa Narasumber saat  Round Table Discussion RUU Minerba dan Omnibus Law Sektor pertambangan dengan tema  yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) dengan tema “Adu Cepat RUU Minerba dan Omnibus Law Sektor Pertambangan” pada tanggal 25 Februari 2020 di Restoran Pulau Dua, Taman Ria Senayan, Jl. Gatot Subroto, Gelora Senayan, Jakarta.