Beranda Berita

AMDAL dan IMB Akan dihapus, PUSHEP Ingatkan Pemerintah Untuk Proporsional

Jika kemudian instrumen pengendalian berupa IMB dan AMDAL ditiadakan, sama saja dengan pemerintah mengabaikan prinsip ini

1218
AMDAL dan IMB Akan dihapus, PUSHEP Ingatkan Pemerintah Untuk Proporsional

Pemerintah berencana untuk menghapus sejumlah instrumen pengendalian penggunaan lahan. Diketahui, instrumen yang rencananya akan dihapus oleh Pemerintah adalah Analisis Menganai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Kedua instrumen ini rencananya akan digantikan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan salah satu komponen dalam sistem Online Single Submission (OSS).

pemerintah menilai, kedua instrumen tersebut menjadi salah satu faktor penghambat kemudahan iklim berusaha di tanah air. Baik AMDAL maupun IMB dinilai menjadi salah satu penyebab panjangnya rantai perijinan dalam ekosistem dunia usaha. Selain itu kedua instrumen ini juga menimbulkan sejumlah pungutan-pungutan tidak resmi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha.

Meskipun sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berjanji akan membahas kembali rencana penghapusan kedua instrumen di karena adanya penolakan dari sejumlah Kepala Daerah, namun rencana tersebut akan kembali didorong dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masuk dalam paket RUU Omnibus Law.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar mengungkapkan, jika yang menjadi perhatian Pemerintah adalah rantai perijinan dan biaya tidak resmi yang kerap dikenakan kepada pelaku usaha saat menguruskan AMDAL dan IMB maka hal tersebut harus dikoreksi secara proporsional.

“Problem ini patut untuk ditempatkan secara proporsional,” ujar Bisman dalam sebuah diskusi di Kantor PUSHEP, Selasa (31/12/2019).

Bisman mengakui, sering terdapat keluhan dalam proses pengurusan perijinan di sektor Migas dimana pelaku usaha harus menguruskan ijin yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Tidak hanya itu, problemnya adalah ketika ijin-ijin tersebut harus diuruskan kepada sejumlah instansi-instansi yang sektoral yang ada di pusat maupun daerah. Hal ini tentu sangat melelahkan.

Namun menurut Bisman, Pemerintah harus berhati-hati jika ingin menggantikan AMDAL dan IMB dengan RDTR. Pasalnya, baik AMDAL maupun IMB memiliki filosofi yang berbeda dengan RDTR. Kedua hal yang disebut di awal merupakan instrumen pengendalian dan penggunaan lahan. Di dalamnya terdapat makna penguasaan negara terhadap lahan-lahan yang ada.

 

“Hal ini merupakan amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ungkap Bisman.

Filosofi ijin yang melekat pada AMDAL dan IMB menandakan bahwa ada sesuatu yang pada awalnya tidak boleh dilakukan sampai kemudian Pemerintah sebagai penguasa lahan memberikan ijin pelaku usaha. Ijin tersebut bersifat mandatori dari negara kepada pelaku usaha sehingga untuk alasan-alasan hukum, suatu saat ijin dapat dicabut oleh pemerintah.

“Jika kemudian instrumen pengendalian berupa IMB dan AMDAL ditiadakan, sama saja dengan pemerintah mengabaikan prinsip ini,” ujar Bisman.

Secara teknis, menggantikan AMDAL dan IMB dengan RDTR juga bukan merupakan tindakan yang apeal to apeal. Substansi RDTR tidak memuat secara rinci informasi yang terkandung dalam AMDAL maupun IMB. Untuk itu menurut Bisman, Pemerintah sebaiknya meninjau ulang realisasi rencana tersebut.

Kemudian bagi pelaku usaha, Bisman menyebutkan terdapat kerentanan bagi pelaku usaha jika tidak mengantongi IMB. Bisa saja setelah sebuah bangunan berdiri kemudian timbul gugatan dari masyarakat sekitar yang tidak menghendaki adanya bangunan tersebut. “Dengan mengantongi IMB, jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha atas bangunan yang didirikan lebih jelas,” ujar Bisman.

Untuk itu Bisman mengingatkan agar Pemerintah lebih proporsional melihat problem sesungguhnya dari AMDAL dan IMB untuk dapat diatasi, ketimbang atas dasar untuk mengundang investasi dan menciptakan iklim kemudahan berusaha lalu pemerintah menggantikan kedua instrumen pengendalian dan penggunaan lahan ini dengan RDTR.

Sementara itu, Pengajar Hukum Lingkungan Universitas Syahid Jakarta, Wahyu Nugroho mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana paket RUU Omnibus Lawang digulirkan pemerintah. Menurut Wahyu, apabila hal ini diterapkan di sektor pertambangan maka akan banyak peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan yang akan diabaikan oleh RUU Omnibus Law.

“Kalau ini terjadi maka semakin banyak dampak negatif di daerah sekitar pertambangan,” ujar Wahyu.

Wahyu mencontohkan di sejumlah daerah yang pernah ia kunjungi, banyak ditemukan daerah tambang yang berdiri di atas kawasan hutan lindung. Hal ini menurut Wahyu merupakan contoh kongkrit aktifitas pertambangan yang telah mengabaikan sejumlah instrumen pengendalian.

“Para penambang dalam melakukan usahanya sudah mengabaikan perundangan yang ada. Untuk mendapatkan ijin menambang, mereka harus mengeluarkan budget khusus,” pungkas Wahyu.