Beranda Berita

Anjloknya Harga Minyak Mentah Dunia Warnai Berita Media Sektor Energi dan Pertambangan Semester Pertama 2020

1092

 

Pemberitaan media arus utama bidang energi dan pertambangan sepanjang semester pertama tahun 2020 mendominasi pemberitaan media nasional. Tercatat beberapa berita sektor energi dan pertambangan, khususnya pemberitaan mengenai minyak dan gas bumi serta pertambangan mineral dan batu bara yang harus mendapat perhatian. Selain itu pemberitaan terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja sektor energi dan pertambangan juga menghiasi pemberitaan nasional yang cukup penting mendapat sorotan. Mencermati hal tersebut, Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) telah melakukan pemantauan terhadap media terkait dengan arah atau kecenderungan pemberitaan sepanjang bulan Januari hingga Juni 2020.

Pemberitaan sektor energi dan pertambangan merupakan pemberitaan yang penting untuk mendapatkan pengawalan dan evaluasi. Hal itu mengingat sektor energi dan pertambangan merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu, sektor energi dan pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting karena merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari uraian tersebut Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) merupakan lembaga riset dan advokasi di bidang hukum energi dan pertambangan berkomitmen mendukung dan melakukan pemantauan media agar pengelolaan energi dan pertambangan sesuai semangat Pasal 33 UUD NRI 1945. Salah satu bentuk komitmen tersebut ialah melakukan penelitian dan pemantuan terhadap pemberitaan media.

Berdasarkan hasil kajian terhadap pemantauan pemberitaan media sektor energi dan pertambangan terlihat dominasi isu seputar minyak dan gas bumi. Pemberitaan sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) mendominasi hasil pemantuan media sektor energi dan pertambangan sepanjang periode semester pertama tahun 2020. Di sektor Migas, pemberitaan banyak diwarnai terkait turunnya harga minyak dunia sepanjang triwulan pertama hingga awal triwulan kedua. Harga minyak yang diperdagangkan di kontrak berjangka West Texas Intermediate (WTI) sempat minus alias di bawah nol. Serangan virus corona yang menyerang China membuat harga minyak anjlok. Bahkan penyebaran wabah virus corona menurunkan harga minyak mentah sekitar US$ 3 per barel.

Pandemi virus corona (COVID-19) yang kini telah menjangkiti lebih dari 185 negara dan teritorial di dunia serta menginfeksi 3 juta orang secara global diperkirakan mengakibatkan telah memangkas permintaan minyak hingga 30 juta barel per hari (bopd).

Selain seputar harga minyak dunia anjlok, pemberitaan media sektor Migas juga diwarnai seputar cadangan minyak Indonesia yang diprediksi cukup bertahan hingga 9 tahun lagi. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa besaran cadangan saat ini dengan tingkat produksi minyak Indones‎ia tinggal 9,22 tahun. Adapun cadangan gas diprediksi masih cukup lama hingga 21,86 tahun. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Mustafid Gunawan mengatakan pada 2019 cadangan minyak Indonesia mencapai 3.775 miliar barel dan gas 77 triliun kubik fit. Jika tidak ada kegiatan pencarian kandungan minyak dan gas baru, dengan tingkat produksi produksi minyak sebesar 745 ribu barel per hari dan 1,282 juta barel setara minyak, maka cadangan minyak Indonesia hanya cukup 9,22 tahun lagi, sedangkan gas hanya 21,86 tahun.

Pemberitaan lain sektor Migas yang cukup menarik perhatian ialah terkait dengan penerimaan PPN, PPnBM & PPh Migas yang menurun. Penerimaan perpajakan (PPN, PPnBM & PPh Migas) yang tak capai target disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Dari empat jenis pajak yang dipungut pemerintah, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM) serta Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas) realisasinya mengecewakan. Capaian PPN & PPnBM tahun 2019 tercatat hanya Rp 532,9 triliun atau 81,3% dari APBN. Angka tersebut lebih rendah dibanding tahun lalu yang realisasinya mencapai Rp 537,3 triliun. Itu artinya realisasi sementara PPN & PPnBM mengalami kontraksi 0,8% dibanding tahun lalu.

Realisasi penerimaan PPh Migas turun diakibatkan oleh tiga hal. Pertama adalah rata-rata harga jual minyak yang turun di tahun 2019. Menurut Kementerian Keuangan, ICP tahun 2019 mencapai US$ 62/barel, jauh dari asumsinya sebesar US$ 70/barel. Penurunan harga ini diakibatkan karena turunnya permintaan minyak dunia. Faktor kedua yang juga turut melemahkan realisasi penerimaan PPh Migas adalah dari sisi produksi. Lifting migas RI semakin jauh dari asumsi. Pada 2019, lifting minyak mentah RI rata-rata 741 ribu barel per hari (bopd), sementara asumsinya 775 ribu bopd. Lifting tersebut juga lebih rendah dibanding realisasi tahun 2018 yang mencapai 778 ribu bopd. Faktor ketiga yang juga mempengaruhi lemahnya penerimaan PPh Migas adalah penguatan rupiah. Nilai tukar rupiah pada 2019 rata-rata mencapai Rp 14.146/US$ lebih rendah dibanding asumsi yang mencapai Rp 15.000/US$ dan rata-rata tahun lalu yang mencapai Rp 14.247/US$.Tak dapat dipungkiri, kondisi eksternal dan internal jadi pemicu sengkarut penerimaan pajak yang rendah dan jauh dari target APBN.

Pemberitaan yang cukup menyita perhatian publik ialah terkait dengan rencana Menteri ESDM akan menghapus BBM jenis Premium dan Pertalite. Pemerintah telah berencana mengurangi penggunaan BBM jenis premium dan pertalite. Hal itu ditengarai oleh niat pemerintah mengurangi emisi karbon. Pemerintah beralasan bahwa premium sudah ditinggalkan oleh banyak negara maju, akan tetapi Indonesia masih tercatat sebagai salah satu dari enam negara di dunia yang masih mengonsumsi premium. Oleh karena itu, pemerintah bakal fokus untuk mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan seperti negara-negara maju.

Sementara itu, pemberitaan sektor pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) merupakan pemberitaan paling dominan setelah sektor Migas. Hasil pemantauan media terhadap pemberitaan sektor Minerba yang paling dominan ialah terkait dengan perjalanan proses Revisi Undang-Undang (RUU) Minerba. Hal itu terangkum sejak pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang setebal 938 halaman dilakukan kurang lebih hanya sepuluh hari. Dalam tempo 10 hari Tim Panja selesai melakukan pembahasan DIM RUU Minerba. Menurut Wakil Ketua Tim Panja RUU Minerba dari Komisi VII DPR sekaligus Ketua Umum Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto menjamin pembahasan dilakukan secara detail dengan prinsip kehati-hatian.

Selain soal DIM, topik yang menjadi perhatian ialah perubahan yang terjadi dalam RUU Minerba mencapi 82% pasal dalam UU No 4 Tahun 2009. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan tim Panja RUU Minerba, secara total merubah 143 pasal dari 217 pasal. Secara rinci ada 51 pasal ditambah, 83 pasal diubah, dan 9 pasal dihapus. Cepatnya pembahasan DIM tersebut lantas mendapat soroton. Sejumlah lembaga atau organisasi serta perseorangan melayangkan kritik terhadap hal tersebut. Keseriusan tersebut terlihat dengan adanya Surat Terbuka Kepada Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI Perihal Pembahasan RUU Minerba. Dalam surat tersebut pada intinya meminta kepada Pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU Minerba dengan sejumlah alasan yang disampaikan.

Di tengah pembahasan RUU Minerba, terdapat pemberitaan lain yang juga menarik. Pemberitaan itu terkait dengan Pemerintah telah merilis pedoman divestasi saham pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis pedoman pelaksanaan penawaran, evaluasi serta perhitungan divestasi saham bidang pertambangan mineral dan batu bara. Beleid ini menjadi perpanjangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2017 Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun Keputusan Menteri ESDM No. 84/2020 ini ditetapkan dan berlaku pada 8 April 2020.

Selain itu, hal lain yang mendapat sorotan ialah terkait dengan Kementerian ESDM yang kecolongan soal peralihan kewenangan perizinan. Peralihan seluruh kewenangan perizinan investasi dari Kementerian ESDM, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ternyata belum diketahui oleh pejabat internal kementerian. Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan hingga saat berita diturunkan, pihaknya belum nengetahui peralihan kewenangan tersebut. Peralihan kewenangan perizinan diatur dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 yang mengamanatkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengevaluasi seluruh perizinan dan memerintahkan kepada kementerian untuk mendelegasikan beberapa kewenangan perizinan kepada BKPM.

Terakhir, pemberitaan yang banyak mendapat sorotan sektor ialah terkait dengan gugatan uji formil dan materil terhadap Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah alasan dikemukakan dalam permohonan tersebut. Mulai dari alasan soal kedaulatan negara yang dikhianati, ketiadaan kepastian hukum dalam tata kelola pertambangan, hilangnya hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam hingga proses pembentukan UU Minerba yang mengabaikan ketentuan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan hilangnya moralitas hukum.

Adapun hasil pemantuan di sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta Energi Nasional yang mendominasi ialah terkait dengan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang tak mengakomodir ketentuan perihal Panas Bumi. RUU EBT dinilai belum memadai untuk pengaturan pemanfaatan panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang sangat potensial di Indonesia. Selain soal rencana pembentukan RUU EBT, berita lain yang cukup menarik ialah terkait dengan Rancangan Umum Energi Daerah (RUED). Menurut Dewan Energi Nasional (DEN) terdapat 16 Provinsi telah menetapkan RUED. Terdapat 16 dari total 34 provinsi di Indonesia telah menetapkan Peraturan Daerah Rancangan Umum Energi Daerah (Perda RUED). Perda RUED ini menjadi penting sebagai acuan pengembangan sumber energi sesuai potensi daerah guna menjamin ketersediaan energi di masa mendatang.

Pemberitaan sektor Ketenagalistrikan yang menjadi dominan ialah terkait dengan tagihan listrik naik.  PT PLN (Persero) mengakui adanya perubahan perhitungan tagihan listrik selama pandemi virus Corona (COVID-19). Tidak semua tagihan listrik dilakukan berdasarkan perhitungan meteran pelanggan. Selain seputar tagihan harga listrik naik, isu yang cukup menyita perhatian ialah terkait program listrik 35.000 MW yang diproyeksi molor hingga 2029. Berdasarkan hasil penelusuran program listrik 35.000 megawatt baru rampung 14%

Pemberitaan lain yang sangat mendominasi sepanjang periode semester pertama tahun 2020 ialah juga terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sektor Energi dan Pertambangan. Dalam RUU Cipta Kerja sektor Energi dan Pertambangan yang menyita perhatian publik ialah terkait dengan adanya adu cepat pembahasan RUU Minerba dan RUU Cipta Kerja sektor Pertambangan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja harus dijadikan prioritas, sehingga seharusnya pembahasan RUU lain yang berhubungan harus ditunda. Namun pada kenyataannya, saat itu RUU Minerba tetap berlangsung hingga diundangkan menjadi UU No. 3 Tahun 2020. Isu lain yang menyita perhatian ialah terkait dengan kelembagaan SKK Migas bakal dihapuskan atau diganti dengan BUMNK melalui RUU Cipta Kerja sektor Minyak dan Gas Bumi.

Terakhir, pemantauan terhadap pemberitaan terhadap kasus hukum yang terjadi di seputar sektor energi dan pertambangan ialah putusan bebas Karen Agustiawan. Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan tersenyum lega Ketika Majelis Hakim MA mengeluarkan putusan lepas atau onslag van recht vervolging kepada Karen Agustiawan. Dalam putusan itu diketahui yang bersangkutan betul melakukan perbuatan, tapi bukan perbuatan pidana. Putusan lepas ini atas vonis 8 tahun penjara dan kewajiban membayar denda Rp 1 miliar atau kurungan 4 bulan atas korupsi investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 10 Juni 2019.