Beranda Publikasi Riset Kajian

Arah Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Era Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Penulis: Akmaluddin Rachim

205
Arah Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Era Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Pendahuluan

Era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’aruf Amin sebentar lagi akan memimpin Indonesia selama lima tahun mendatang. Pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung pada 20 Oktober 2019 nanti, juga akan menandai dimulainya babak baru politik hukum pengelolaan minyak dan gas. Harapan besar tentu dibebankan kepadanya dalam menata pengelolaan dan kegiatan usha minyak dan gas yang berlandaskan pada keadilan dan keberlanjutan energi.

Oleh karena itu banyak pihak kini menggantungkan harapan besar itu dipundak pemimpin baru tersebut. Sebab saat ini politik legislasi bidang pengelolaan minyak dan gas belum sepenuhnya mendapatkan perhatian khusus dari pembuat kebijakan untuk membenahinya.

Apabila dilakukan penelusuran, politik legislasi sektor minyak dan gas yang ada ini telah menjadi bagian program legislasi nasional (prolegnas) sejak periode 2009-2014. Saat itu, rencana revisi terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (UU Migas) selalu masuk bagian dalam prolegnas skala prioritas. Meskipun demikian hasilnya selalu nihil, hanya menjadi display prolegnas prioritas setiap tahunnya atau dengan kata lain tidak ada kemajuan yang berarti dari proses tersebut.

Pada perkembangan berikutnya, nasib revisi terhadap UU Migas berakhir seperti periode sebelumnya. Pembuat kebijakan periode 2014-2019 kembali gagal menuntaskan revisi undang-undang tersebut. Kegagalan tersebut mengulangi kesalahan yang seharusnya tak perlu berulang. Padahal UU Migas selalu masuk dalam agenda prolegnas prioritas selama 10 tahun terakhir. Kenyataan ini memperlihatkan seperti ada yang semu dalam proses politik legislasi di Indonesia.

Kendatipun demikian, politik legislasi tetap harus mendapat kontrol dan pengawalan dari berbagai pihak untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan politik hukum sektor minyak dan gas. Seperti diketahui UU Migas lahir pada akhir tahun 2001. Sejak saat itu hingga kini masih merupakan payung hukum pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas. Padahal gerak zaman terus melintas membawa banyak arus perubahan.

Ironi tersebut lantas mencari bentuk keadilannya. Pencari keadilan hanya  menemukan wadah saluran paling akomodatif dan yang seyogianya dalam negara hukum demokratis. Para pencari ini menemukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai ruang untuk mengoreksi segala bentuk ketidakadilan. Dalam perjalanannya, undang-undang ini telah 4 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk keperluan judicial review. Selama 4 kali itu pula, beragam hasil dari putusan terhadap uji materil UU Migas ini bermunculan. Kenyataan tersebut seharusnya menjadi peluang oleh para pembuat kebijakan untuk memudahkan pekerjaannya dalam rangka perbaikan UU Migas.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan mengkaji terkait arah politik hukum pengelolaan minyak dan gas era pemerintahan Jokowi – Ma’ruf ke depannya.

  1. Permasalahan
  1. Bagaimana arah politik hukum sektor minyak dan gas pasca UU Migas mengalami empat kali judicial review?
  2. Bagaimana seharusnya (ius constituendum) arah politik hukum sektor minyak dan gas era pemerintahan Jokowi – Ma’ruf ke depannya?
  1. Analisis
  1. Arah politik hukum sektor minyak dan gas pasca UU Migas mengalami empat kali judicial review

Arah politik hukum sektor minyak dan gas dapat diketahui dengan mengkaji 4 putusan Mahkamah soal UU Migas. Keempat putusan tersebut adalah Putusan MK No. 002/PPU-I/2003, Putusan MK No. 20/PUU-V/2007, Putusan MK No.36/PUU-X/2012 dan Putusan MK No.65/PUU-X/2012. Putusan tersebut sangat banyak merubah arah politik hukum pengelolaan minyak dan gas. Hal tersebut menjadi bukti bahwa UU Migas memiliki banyak kelemahan baik dari sisi keadilan, kesesuaian dengan konstitusi maupun dari sisi keberlanjutan pembangunan hukum.

Dari uji materil tersebut, terdapat beberapa pasal yang telah dinyatakan oleh MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hasil putusan tersebut kemudian akan merubah dan mempengaruhi arah politik hukum bidang minyak dan gas di negeri ini. Untuk mengetahui arah tersebut, berikut ini hasil kajian terhadap 4 putusan MK yang merubah beberapa poin krusial dari UU Migas.

Putusan MK No. 002/PPU-I/2003

Melalui Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  (UU Nomor 22 Tahun 2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), MK membatalkan beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Migas. Ada tiga poin penting yang dikabulkan oleh MK dalam putusan ini.

Pertama, MK menyatakan frasa “diberi wewenang” dalam Pasal 12 ayat (3) UU Migas tidak sejalan atau dengan kata lain bertentangan dengan makna dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal 12 ayat (3) UU Migas menyatakan bahwa “Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)”. Menurut MK, secara yuridis, wewenang penguasaan oleh negara hanya ada pada Pemerintah, yang tidak dapat diberikan kepada badan usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 UU Migas.

Kedua, MK menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (2) dan (3) bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) UUD 1945, yang mengatur tentang prinsip demokrasi ekonomi. Sebelumnya dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU Migas mengatakan demikian. Pasal 28 ayat (2) berbunyi, “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Selanjutnya Pasal 28 ayat (3), “Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”. Ketentuan tersebut menurut MK bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Ketiga, MK menyatakan bahwa ketentuan dalam 22 ayat (1) UU Migas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 22 ayat (1) UU Migas sebelumnya berbunyi “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh’” lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri”. Ketentuan tersebut menurut MK bahwa frasa “paling banyak” 25% …, dapat mengakibatkan pihak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 19 dalam rangka penjabaran Pasal 33 ayat (3), yaitu prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Mahkamah menilai bahwa prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan hanya harga murah ataupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Putusan MK No. 20/PUU-V/2007

Putusan MK No. 20/PUU-V/2007 pada dasarnya menguji terkait ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU Migas. Ketentuan tersebut berbunyi, “Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Para pemohon mengasumsikan bahwa bentuk Kontrak Kerja Sama juga merupakan bentuk dari pengertian perjanjian internasional. Para Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 11 Ayat (2) UU Migas telah menyebabkan DPR – sebagai lembaga negara – kehilangan hak konstitusionalnya untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945.

Pada prinsipnya MK berpandangan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) selaku para Pemohon dalam permohonan pengujian UU Migas, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Putusan MK No.36/PUU-X/2012

Pada pokoknya, Putusan MK No.36/PUU-X/2012 ini keluar berdasarkan atas permohonan uji meteril terhadap beberapa ketentuan dalam UU Migas. Para pemohon mengajukan permohonan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44 UU Migas terhadap UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, MK mengeluarkan beberapa putusan terkait yang telah dimohonkan oleh para pemohon.

Beberapa putusan tersebut, pada pokoknya terkait dengan

  1. Badan Pelaksana Migas (BP Migas)

Terkait dengan BP Migas, ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3) serta Pasal 44  dalam UU Migas. Menurut MK, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. MK berpendapat bahwa model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Oleh MK, dikatakan bahwa konstruksi penguasaan Migas melalui BP Migas, negara kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola sumber daya alam Migas. Menurut MK, konstruksi hubungan yang demikian, keberadaan BP Migas menurut UU Migas, bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki penguasaan negara yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Konsekuensi dari dibatalkannya ketentuan mengenai BP Migas yang dianggap inkonstitusional, maka MK juga berpandangan bila menyangkut eksistensi BP Migas yang diatur dalam UU Migas, khususnya perihal frasa tentang “Badan Pelaksana”, juga dinyatakan bertentangan. Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49, Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63, serta seluruh frasa Badan Pelaksana dalam Penjelasan adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

  1. Kontrak Kerja Sama

Pengaturan terkait dengan Kontrak Kerja Sama diatur dalam Pasal 1 angka 19 UU Migas. Menurut MK, pengaturan tersebut pada prinsipnya bertentangan dengan konstitusi. MK berpandangan yang pada pokoknya bahwa frasa “atau bentuk kontrak kerjasama lain” menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir karena memposisikan negara sederajat dengan badan usaha sehingga berakibat melemahkan posisi negara.

  1. Persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan

Terkait dalil yang dimohonkan oleh para pemohon, beranggapan bila ketentuan Pasal 3 huruf b UU Migas dengan ketentuan bahwa “Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”, ini juga bertentangan dengan konstitusi. Para pemohon berpandangan bahwa pasal tersebut mengakomodir gagasan liberalisasi yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Menurut MK, pandangan itu tidak beralasan. Sehingga dengan demikian terkait dengan pasal tersebut yang didalilkan oleh para pemohon tidak beralasan menurut hukum.

  1. Posisi BUMN

Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan pengaturan terkait keterlibatan BUMN dalam kegiatan usaha hulu dan usaha hilir – yang diatur dalam pasal sebelumnya UU Migas – dapat dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, koperasi, usaha kecil, dan badan swasta. Pemohon mendalilkan bahwa frasa ”dapat” di dalam Pasal 9 jelas telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), dikarenakan Pasal ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara hanya menjadi salah satu pemain saja dalam pengelolaan migas

Menurut Mahkamah, Pasal 9 UU Migas dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta untuk berpartispasi dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Mahkamah dalam putusan Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 telah mempertimbangkan, antara lain, “…. harus mendahulukan (voorrecht) Badan Usaha Milik Negara. Karena itu, Mahkamah menyarankan agar jaminan hak mendahulukan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya”. Dengan demikian, anggapan pemohon bahwa BUMN harus bersaing di negaranya sendiri untuk kegiatan usaha hulu dan usaha hilir tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya masih terkait dengan BUMN, para pemohon mendalilkan Pasal 10 dan Pasal 13 UU Migas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Pemohon beranggapan bahwa norma dalam pasal-pasal tersebut mengurangi kedaulatan negara atas penguasaan sumber daya alam (Migas) karena pemecahan organisasi secara vertikal dan horizontal (unbundling) akan menciptakan manajemen baru yang akan menentukan cost dan profit masing-masing

Terhadap argumentasi tersebut, MK menyatakan bahwa dalam putusan Nomor 002/PUU-I/2003, telah mempertimbangan mengenai pemisahan (unbundling) kegiatan usaha, yaitu “… ketentuan pasal dimaksud harus ditafsirkan tidak berlaku terhadap badan usaha yang telah dimiliki oleh negara yang justru harus diberdayakan agar penguasaan negara menjadi semakin kuat. Pasal 61 yang termasuk dalam Ketentuan Peralihan harus ditafsirkan bahwa peralihan dimaksud terbatas pada status Pertamina untuk menjadi persero dan tidak menghapuskan keberadaannya sebagai Badan Usaha yang masih tetap melakukan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir, meskipun untuk usaha hilir dan hulu tersebut harus dilakukan oleh dua Badan Usaha “Pertamina Hulu” dan “Pertamina Hilir” yang keduanya tetap dikuasai oleh negara”.

Menurut penilaian Mahkamah, pemisahan dalam kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dalam kegiatan minyak dan gas bumi sudah tepat. Sehingga dengan demikian, dalil yang dimohonkan oleh para termohon tidak beralasan menurut hukum

Putusan MK No.65/PUU.X/2012

Pada pokoknya, Putusan MK No.65/PUU.X/2012  merupakan putusan yang keempat atas pengujian UU Migas. Itu berarti telah ada 3 kali pengujian sebelumnya. Seprti yang telah disebutkan bahwa telah 3 kali pengujian terhadap UU Migas, sehingga sebenarnya pengujian yang keempat ini secara substansi memiliki kesamaan terhadap pasal yang akan di judicial review. Misalnya pasal tersebut di antaranya Pasal 1 ayat (19), ayat (23), ayat (24), Pasal 6, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 63 huruf c UU Migas.

Atas dasar kesamaan substansi yang telah didalilkan oleh permohonan-permohonan sebelumnya, MK menilai bahwa sebagian isi permohonan nebis in idem (permohonan terhadap perkara yang sudah diputus), sebagian isi permohonan tidak terdapat objeknya lagi dan sebagian yang lain tidak beralasan hukum.

Adapun yang berbeda dari putusan-putusan sebelumnya adalah soal dalil pemohon yang menguji konstitusionalitas jangka waktu berlakunya kontrak yang diatur dalam Pasal 63 huruf c UU Migas. Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak dibatalkannya kontrak-kontrak yang merugikan negara dan rakyat tersebut, maka hak menguasai negara untuk melindungi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak berfungsi. Menurut Mahkamah, pasal ini merupakan salah satu pasal peralihan yang berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum yang dapat ditimbulkan dari pembentukan UU Migas. Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut dapat menyebabkan kerugian negara dan membahayakan cadangan kekayaan alam Indonesia merupakan persoalan yang dapat timbul karena ketentuan syarat dan/atau pelaksanaan dari kontrak-kontrak yang dimaksud, bukan karena keberadaan pasal tersebut. Sehingga dengan kata lain, dalil tersebut terkait dengan isu penerapan norma, bukan merupakan isu konstitusionalitas norma.

Rangkaian hasil uji materil terhadap UU Migas ini, menunjukkan bahwa sebenarnya arah politik hukum terhadap pengaturan minyak dan gas di Indonesia telah banyak berubah dan harus segera diperbarui. Namun, realitas hukum tersebut tak mampu ditangkap oleh para pembuat kebijakan sebagai suatu alarm untuk melakukan pembenahan terhadap aturan dasar pengelolaan migas di Indonesia. Bahwa pembenahan terhadap aturan main tersebut sudah semakin mendesak mengingat kebutuhan untuk mengarahkan politik hukum sektor minyak dan gas pada pengelolan bérdasarkan UUD 1945, keadilan, kebutuhan pembangunan nasional, dan sumber energi yang berkelanjutan.

Melihat kenyataan tersebut sudah seharusnya para pemangku kebijakan mendesak DPR dan Pemerintah untuk mengakhiri penantian panjang pembaruan UU Migas. Apabila hal tersebut belum cukup beralasan menggerakannya untuk merevisi undang-undang, maka bisa dipastikan pembuat kebijakan tidak memiliki political will untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola migas yang berkeadilan. Selain itu, kita dapat beranggapan bahwa pembuat kebijakan mungkin belum cukup mumpuni secara kapasitas untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya kita hanya dapat berasumsi terhadap hal ini.

  1. Ius Constituendum arah politik hukum sektor minyak dan gas era pemerintahan Jokowi – Ma’ruf ke depan?

Arah politik hukum bidang minyak dan gas era pemerintah Jokowi – Ma’ruf seharusnya mendasarkan pada beberapa catatan penting dari putusan MK dan kebutuhan serta perkembangan saat ini. Para uraian sebelumnya, putusan MK sebenarnya telah memberikan beberapa catatan penting sebagai panduan untuk perbaikan UU Migas.

Adapun beberapa catatan penting tersebut antara lain:

  1. Mahkamah Konstitusi memberikan acuan pokok terkait tafsir penguasaan oleh negara dan keharusan tujuan penguasaan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan negara menurut MK memiliki cakupan tindakan mengadakan kebijakan (beleid) tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Dengan tafsir tersebut, keharusan tujuan penguasaan oleh negara akan dapat dimaknai dengan mudah oleh pamangku kebijakan. Sehingga untuk mewujudkan tujuan utama “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dapat diimplementasikan.
  2. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
  3. Mahkamah berpandangan bahwa prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan hanya harga murah ataupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat.
  4. Mahkamah menilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan BP Migas bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Agar usaha industri hulu migas tidak berhenti, maka Pemerintah membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SK Migas) melalui Perpres No. 95 tahun 2012. Kemudian, badan ini berubah menjadi SKK Migas melalui Perpres No. 9 tahun 2013 sebagai langkah untuk mengisi kekosongan sebelum adanya regulasi baru.[1]
  5. Menurut MK hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus dilakukan berdasarkan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara

Kelima poin ini seyogianya menjadi acuan atau garis besar pembuat kebijakan untuk menata kembali tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas. Acuan ini seharusnya memudahkan para pembuat kebijakan untuk menuntaskan pembahasan UU Migas. Sangat tidak beralasan apabila pembuat kebijakan berargumen bahwa belum cukup materi atau masih kebingungan perihal ketentuan apa saja yang mesti dilakukan perubahan. Karena sebenarnya, MK telah memberikan garis besar hal-hal yang harus diperbaiki. Tentu hal tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi.

Berdasarkan data yang diperoleh, setidaknya ada sembilan poin yang telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sembilan poin tersebut antara lain: pertama terkait dengan ketentuan badan usaha khusus migas. Poin kedua, terkait kontrak kerja sama yang akan dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu kontrak pembagian hasil berdasarkan pruduksi bruto atau gross split, kontrak bagi hasil produksi atau production sharing contract  (PSC), atau bentuk lain yang menguntungkan negara. Poin ketiga, yaitu penambahan dua syarat yang harus dimuat dalam kontrak kerja sama. Poin keempat, badan khusus, BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan koperasi yang mengusahakan wilayah kerja (WK) memberikan hak kelola kepada BUMD sebesar 10% dalam tiga bentuk: hibah, pembagian keuntungan, dan bentuk lain.

Poin kelima, badan khusus migas tetap diatur dalam RUU Migas. Poin  keenam, dalam mengimpor bahan bakar minyak (BBM), penetapan kuota impor BBM dikonsultasikan kepada BPH Migas. Poin ketujuh, dalam menetapkan jumlah kuota impor minyak bumi, pemerintah pusat berkonsultasi dengan DPR. Kedelapan, terdapat klausul penegasan prioritas bahwa seluruh produksi migas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Poin terakhir, sembilan, dalam menetapkan kuota impor gas bumi, pemerintah pusat berkonsultasi dengan DPR.

Pada prinsipnya, bila kesembilan poin tersebut merupakan beberapa poin penting dalam rencana perubahan terhadap UU Migas, maka hal tersebut mesti di-challenge dengan garis besar yang telah diputus oleh MK. Upaya tersebut dilakukan untuk menyamakan framework berpikir antara alur pikir konstitusionalisme dan alur pikir pembuat kebijakan dengan segala kerumitannya dalam politik legislasi.

Mencermati urain di atas, sebenarnya sudah terdapat banyak materi pokok untuk membenahi politik hukum bidang minyak dan gas tersebut. Kendatipun demikian, revisi terhadap UU Migas, hingga saat ini masih belum menemukan titik terang.

Ketiadaan titik temu dalam pembahasan revisi UU Migas, salah satunya disinyalir karena adanya tarik-ulur antara Pemerintah dan DPR soal design besar sistem tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas. Salah satu isu yang mengemuka ialah terkait status SKK Migas. Pemerintah ingin menjadikan SKK Migas sebagai BUMN Khusus, sementara DPR menginginkan agar SKK Migas dilebur ke dalam PT Pertamina (Persero). Usulan pemerintah tersebut, untuk menjadikan SKK Migas menjadi BUMN Khusus mendapat penolakan dari DPR. Pada perkembangan selanjutnya, DPR mengemukakan wacana tentang pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.[2]

Pada perkembangan pembahasan terhadap revisi UU Migas, sebenarnya tinggal menyisahkan beberapa tahap lagi. Dalam rapat dengar pendapat Komisi VII dengan Dirjen Migas dan SKK Migas, Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu menyebutkan kini pihaknya (Komisi VII DPR) menunggu jawaban dari pemerintah. Menurutnya, hingga kini, pemerintah belum juga menyampaikan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Migas kepada DPR. Hal tersebut dikarenakan DIM dari Pemerintah belum ditandangani oleh kementrian terkait. Kelima menteri yang dimaksud yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebenarnya bila diurai satu persatu permasalahan di atas maka dengan mudah ditemukan benang merahnya. Rumitnya merevisi UU Migas bisa disebabkan karenat dua hal. Pertama terkait dengan proses politik legislasi. Kedua terkait dengan dua wacana besar yang saling bersinggungan. Wacana besar tersebut adalah benturan wacana antara wacana minyak dan gas, yang merupakan sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan dan terkait dengan wacana kekuatan liberal perihal aspek ekonomis dari kegiatan usaha minyak dan gas.

Kedua problem tersebut saling beririsan dan tolak tarik pada sisi yang lain. Sehingga demikian, dibutuhkan dua pendekatan untuk mencari titik temu atas permasalahan tersebut. Untuk menjawab proses politik legislasi, pendekatan yang digunakan adalah konsep “Law and Development” oleh Yong Shik Lee. Salah satu bagian dari konsepnya menganjurkan agar proses politik legislasi mengutamakan parameter disiplin dalam proses pembuatan undang-undang dan aspek kemauan politik (political will). Selanjutnya, untuk menjawab dua wacana besar yang saling bersinggungan, pendekatan yang dapat digunakan adalah konsep Economic Analysis of Law milik Richard A Posner. Pendekatan dan penggunaan analisis ini disusun atas pertimbangan ekonomi dengan tidak menegasikan unsur keadilan. Dari pendekatan tersebut, unsur keadilan dapat menjadi economic standard yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (value), kegunaan (utility), dan efisiensi (efficiency) yang didasari oleh rasionalitas manusia.

  1. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

  1. Arah politik hukum sektor  minyak dan gas pasca UU Migas mengalami empat kali judicial review
  1. Mahkamah Konstitusi memberikan acuan pokok terkait tafsir penguasaan oleh negara dan keharusan tujuan penguasaan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep penguasaan negara menurut MK memiliki cakupan tindakan mengadakan kebijakan (beleid) tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Dengan tafsir tersebut, keharusan tujuan penguasaan oleh negara akan dapat dimaknai dengan mudah oleh pamangku kebijakan. Sehingga untuk mewujudkan tujuan utama “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dapat diimplementasikan.
  2. Mahkamah menganjurkan bahwa seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
  3. Mahkamah berpandangan bahwa prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan hanya harga murah ataupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat.
  4. Mahkamah menilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan BP Migas bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  5. Mahkamah beranggapan bahwa hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus dilakukan berdasarkan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara
  1. Ius constituendum arah politik hukum sektor minyak dan gas era pemerintahan Jokowi – Ma’ruf ke depannya

Ke depannya, hukum yang dicita-citakan dari arah politik hukum sektor minyak dan gas adalah menitikberatkan pada ketentuan yang telah diputus oleh MK dengan men-challenge kembali beberapa poin krusial yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Selain itu, hal lain yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan politik hukum sektor energi dan pertambangan ialah 7 prinsip yang terkandung dalam hukum energi. ketujuh prinsip hukum energi itu, antara lain: The Principle of National Resource Sovereignty; The Principle of Access to Modern Energy Services; The Principle of Energy Justice; The Principle of Prudent, Rational and Sustainable Use of Natural Resources; Principle of the Protection of the Environment, Human Health & Combatting Climate Change; Energy Security and Reliability Principle; and Principle of Resilience.

Saran

Untuk mengurai lambat atau rumitnya proses revisi UU Migas, penulis menyarankan agar, yang terkait dengan proses politik legislasi, menggunakan pendekatan “Law and Development”. Sedangkan yang terkait dengan dua wacana besar yang saling bersinggungan, menggunakan pendekatan Economic Analysis of Law”.

Bacaan:

Putusan MK No. 002/PPU-I/2003

Putusan MK No. 20/PUU-V/2007

Putusan MK No.36/PUU-X/2012

Putusan MK No.65/PUU-X/2012

A Treatise for Energy Law