Beranda Publikasi Opini

Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

1514
Aspek Hukum Perpanjangan Pengusahaan Pertambangan Batubara PKP2B

AKURAT.CO, Saat ini terdapat tujuh perusahaan (kontraktor) pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan berakhir jangka waktu kontrak kerja samanya dengan Pemerintah Indonesia. Perusahaan tersebut adalah PT Arutmin Indonesia (kontrak berakhir 11/2020), PT Kendilo Coal Indonesia (09/21), PT Kaltim Prima Coal (12/2021), PT Multi Harapan Utama (4/2022), PT Adaro Indonesia (10/2022), PT Kideco Jaya Agung (3/2022) dan PT Berau Coal (9/2025). Perusahaan-perusahaan tersebut paling tidak menguasai lebih dari 70% produksi batubara Indonesia, sehingga memang mempunyai posisi yang strategis dan nilai ekonomi yang sangat besar.

Sebagaimana lazimnya kontrak pekerjaan dengan kontraktor untuk pengusahaan wilayah pertambangan batubara, jika jangka waktu kontrak telah selesai, maka seharusnya wilayah pertambangan batubara yang diusahakan tersebut kembali kepada negara/pemerintah. Namun ternyata Pemerintah disinyalir berkehendak untuk memperpanjang pengusahaan pertambangan batubara tersebut kepada perusahaan kontraktor eksisting, yaitu dengan memberikan perpanjangan pengusahaan dalam bentuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) seluruh pengusahaan pertambangan harus dalam bentuk izin, tidak bisa lagi dalam bentuk kontrak atau perjanjian (Kontrak Karya untuk tambang mineral dan PKP2B untuk tambang batu bara).  Sedangkan IUPK sesuai UU Minerba adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang dapat diusahakan setelah mendapatkan persetujuan DPR RI. Sehingga dengan demikian, KK dan PKP2B yang habis jangka waktu kontrak kerja samanya tidak bisa diperpanjang dalam bentuk KK maupun PKP2B, demikian juga tidak bisa diberikan IUPK karena IUPK hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang mendapatkan WIUPK dari WPN.

Menyadari bahwa ketentuan UU Minerba sebagaimana tersebut di atas tidak memungkinkan perpanjangan kontrak/perjanjian, serta tidak memungkinkan pemberian IUPK, maka pada awal tahun 2019 Menteri ESDM berinisiatif melakukan perubahan PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan maksud agar PP tersebut menjadi dasar hukum perpanjangan dengan pemberian IUPK. Rencana perubahan ini ditolak oleh Menteri BUMN saat itu (Rini Soemarno), namun selanjutnya Menteri ESDM tetap melakukan perpanjangan PKP2B dengan memberikan IUPK kepada PT Tanito Harum yang saat itu habis jangka waktu PKP2B-nya. Pemberian IUPK ini disinyalir terdapat potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan surat ke Presiden memperingatkan bahwa perpanjangan pengusahaan dengan pemberian IUPK kepada PT Tanito Harum berpotensi penyimpangan, dan akhirnya Menteri ESDM mencabut lagi IUPK yang telah diberikan kepada PT Tanito Harum.

Tidak hanya PT Tanito Harum, tujuh perusahaan PKP2B yang lain juga diupayakan akan diperpanjang dengan pemberian IUPK. Hal ini terlihat dari upaya memberikan dasar pengaturan pada RUU Perubahan UU Minerba yang saat ini sedang dibahas secara cepat oleh DPR dan Pemerintah, serta juga dimasukkan pengaturannya di Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang draf-nya sudah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR. Sebelumnya melalui rencana perubahan PP 23 Tahun 2010 juga akan diberikan pengaturan tentang perpanjangan melalui IUPK, namun sampai saat ini juga belum terwujud, dan terakhir pemberian dasar pengaturan oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam hal ini luar biasa upaya pemberian legitimasi untuk perpanjangan PKP2B, sampai menempuh empat pintu: RUU Minerba, Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rencana Revisi PP 23 Tahun 2010, dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

Pemberian dasar pengaturan perpanjangan PKP2B (dan KK) dengan pemberian IUPK dengan dasar hukum Peraturan Menteri (Permen) ESDM bertentangan dengan UU. Kedudukan Permen (maupun PP) ada di bawah UU, sehingga tidak bisa bertentangan dengan UU. Ketentuan dalam Permen tidak bisa menciptakan norma hukum yang seharusnya ranah pengaturan dalam UU. Sesuai dengan sifat dan judulnya, Permen semestinya hanya berisi tata cara atau teknis pelaksanaan pemberian wilayah izin dan pelaporan. Selain itu, Permen yang dibuat oleh menteri juga tidak bisa memberikan kewenangan kepada Menteri sendiri, hal tersebut merupakan bentuk abuse of power.

Lalu bagaimana dengan usaha pertambangan PKP2B yang akan habis jangka waktunya, terhadap hal tersebut maka wilayah pertambangan PKP2B yang habis jangka waktunya harus dikembalikan kepada negara. Hal ini sesuai amanat konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) mengatur bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (melalui putusan pada tahun 2004 dan tahun 2012) memberikan penegasan penafsiran terhadap frasa “dikuasai negara” mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yaitu negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad).

Setelah kembali ke negara, selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada BUMN. BUMN merupakan kepanjangan tangan negara untuk menjalankan pengelolaan sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Apakah BUMN mampu? Iya BUMN mampu, namun tetap diberikan opsi kepada BUMN untuk melakukan pengusahaan bersama dengan perusahaan pemegang PKP2B eksisting maupun dengan perusahaan lain. Dalam konteks ini telah adil dan proporsional, disatu sisi menjalankan amanat konstitusi penguasaan oleh negara yang dilakukan oleh BUMN, namun tetap memberikan kesempatan (berbagi pengelolaan bersama) kepada pemegang PKP2B eksisting dan pelaku usaha lainnya.