Beranda Publikasi Riset Kajian

Catatan Akhir Tahun 2019 Sektor Energi dan Pertambangan

84
Catatan Akhir Tahun 2019 Sektor Energi dan Pertambangan
Energi dan pertambangan merupakjan sektor dan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal tersebut seperti diamanatkan dalam konstitusi Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. Lebih lanjut juga ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Berpijak pada urgensi sektor energi dan pertambangan baik bagi rakyat maupun bagi negara, maka pengelolaannya harus sesuai hukum dan berkeadilan serta berorientasi kepada terwujudnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, diperlukan dukungan dan pengawasan guna memastikan bahwa tata kelola energi dan pertambangan serta sumber daya alam pada umumnya sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 33.
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) merupakan lembaga riset dan advokasi di bidang hukum energi dan pertambangan yang komit untuk mendukung dan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan energi dan pertambangan agar sesuai amanat konstitusi Pasal 33.
Berikut ini kami sajikan catatan Pushep terhadap peristiwa penting dalam pengelolaan energi dan pertambangan sepanjang tahun 2019 yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di waktu yang akan datang.

A. Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

  1. Lifting Migas Stagnan Cenderung Turun
Lifting minyak dan gas bumi hingga menjelang akhir tahun 2019 masih belum mencapai target yang ditentukan bahkan cenderung turun, lifting migas baru mencapai 89% dari target APBN yakni sebesar 2,03 juta barel setara minyak per hari (barel oil equivalent per day/BOEPD). Tercatat total lifting migas sebesar 1,8 juta BOEPD dengan rincian lifting minyak 745.000 barel per hari (bph) dengan target minyak 775.000 bph. Untuk lifting gas, realisasinya mencapai 1,05 juta BOEPD sementara target lifting gas 1,25 juta BOEPD atau baru 84%.
Lifting migas yang cenderung turun ini tidak hanya terjadi pada tahun ini, namun sudah hampir 10 tahun terakhir lifting migas rata-rata terus turun. Hal ini patut menjadi perhatian dan dilakukan evaluasi untuk mendapatkan sumber masalah dan solusinya. Kegiatan eksplorasi dan upaya penemuan lapangan baru perlu diintensifkan dengan memberikan kemudahan dan perbaikan tata kelola, salah satunya dengan segera menyelesaikan revisi UU Migas. RUU Migas diharapkan membawa wajah baru tata kelola migas yang lebih kondusif.

2. Tumpahan Minyak di Laut Kerawang

Pada Bulan Juli 2019 terjadi kebocoran gas dan tumpahan minyak dari Sumur Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang berlokasi di laut Karawang Jawa Barat.  Kebocoran tersebut mengakibatkan tumpahan minyak ke laut dan menyebabkan pencemaran serta kerugian bagi masyarakat di sekitar pesisir pantai Kerawang. Pertamina telah melakukan upaya untuk mengatasi dan pada Bulan Oktober 2019 telah berhasil ditutup dan  insiden kebocoran tersebut dapat diatasi. Insiden ini cukup menjadi perhatian karena tidak hanya merugikan Pertamina, tetapi juga juga berpengaruh terhadap pencapaian lifting nasional.
Kegiatan hulu migas selama ini sangat komitmen dengan keamanan dan keselamatan dalam operasinya, sehingga patut disayangkan jika terjadi insiden ini, walaupun telah dapat diatasi patut dilakukan penyelidikan untuk mencari penyebabnya sehingga harus ada pihak yang bertanggungjawab dan tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang.
3. Blok Migas yang Akan Habis Kontraknya (Terminasi)
Sebagai kelanjutan alih kelola Blok Migas, di awal tahun 2019 tercatat dua wilayah kerja yang secara resmi hak pengelolaanya dipegang Pertamina, yakni Blok Jambi Merang serta Raja dan Pendopo. Kedua WK ini, total produksinya mencapai 114 MMBOE. Selanjutnya Pertamina kembali mendapat tugas untuk mengelola wilayah kerja gas bumi Blok Corridor di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan bersama dengan ConocoPhillips dan Repsol. Saat ini blok gas tersebut dioperatori oleh ConocoPhillips yang akan habis kontraknya pada 2023 mendatang. Blok Corridor memiliki cadangan gas nomor tiga terbesar di Indonesia dengan produksi gas yang berkontribusi hingga 17 persen dari total produksi gas nasional.
Dengan semakin banyak blok-blok migas terminasi yang dikelola Pertamina sebagai BUMN yang dikelola oleh anak bangsa, diharapkan mampu meningkatkan kapasitas Pertamina dalam mendukung lifting nasional. Selain itu pengelolaan blok migas oleh BUMN merupakan representasi penguasaan negara atas sumber daya alam migas sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Migas, bahwa wujud penguasaan negara atas migas salah satunya dan yang paling utama adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung yang diwujudkan melalui BUMN.
4. Kontribusi Pendapatan Negara dari Hilir Migas Turun
Pendapatan negara dari hilir migas berupa iuran badan usaha mengalami penurunan yang  disebabkan adanya ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2019, PP ini merupakan pengganti dari PP Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. Melalui PP tersebut terdapat ketentuan penurunan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari iuran badan usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dengan rata-rata penurunan sebesar 18,75%. Akibat adanya PP baru ini kontribusi sektor hilir migas kepada negara melalui PNBP hanya sebesar sekitar Rp1,3 triliun. Angka tersebut turun Rp300 miliar jika dibandingkan tahun lalu yang masih berdasarkan PP 1 Tahun 2006 yang pendapatan dari iuran mencapai Rp1,6 triliun.
Terbitnya regulasi baru yang menyebabkan penurunan pendapatan negara tentunya disayangkan,  namun apabila hal ini bertujuan untuk mendukung dan menggairahkan kegiatan usaha hilir migas dapat diterima. Untuk itu, pemerintah atau lembaga terkait harus mampu menjawab dengan data dan fakta bahwa penurunan ini berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta memicu multiplier effect yang positif.
5. Pembangunan Kilang Minyak
Selama puluhan tahun pembangunan kilang minyak tidak terealisasi, padahal kebutuhan BBM semakin meningkat pesat, hal ini tentunya akan sangat rentan terhadap kemandirian dan ketahanan energi nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo menyesalkan karena perintahnya sejak 5 tahun yang lalu untuk melakukan pembangunan kilang tidak dilaksanakan dengan baik. Pembangunan kilang minyak tidak hanya akan memperkuat pasokan BBM dalam negeri tetapi juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, karena dengan adanya kilang tidak hanya memproduk BBM tetapi juga banyak produk komoditi turunan yang bisa dihasilkan. Tidak terealisasinya pembangunan kilang ini disinyalir karena dihambat oleh mafia migas yang berperan besar terhadap impor BBM.
Pemerintah harus memastikan bahwa semua hambatan dalam proses pembangunan kilang dapat dihilangkan, diantaranya proses perizinan, pengadaan tanah untuk lokasi, serta bilamana perlu memberikan insentif berupa pajak atau kemudahan yang lain. Untuk itu, percepatan realisasi pembangunan kilang ini harus didukung dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang memadai.
6. RUU Migas
RUU tentang Minyak dan Gas Bumi telah ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna tanggal 3 Desember 2018 dan disampaikan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti dengan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Namun hingga masa jabatan anggota DPR RI  Periode 2014-2019 berakhir pemerintah belum menyerahkan DIM kepada DPR RI, sehingga RUU Migas belum dapat dilakukan pembahasan.
Tidak selesaianya RUU Migas ini patut disesalkan karena RUU Migas telah dilakukan inisiatif penyusunannya mulai tahun 2010 (hampir 10 tahun tidak selesai), bahkan pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi telah membatalkan sebagian pasal dalam UU Migas sehingga mengakibatkan kelembagaan hulu migas BP Migas bubar dan digantikan sementara SKK Migas. Kebutuhan  UU migas baru sangat mendesak untuk mendukung perbaikan tata kelola migas nasional. Untuk itu, DPR RI dan Pemerintah harus didesak untuk segera membuat UU Migas baru dengan secepatnya. Agar proses ini cepat dan menghasilkan RUU Migas yang lebih baik, sebaiknya inisiatif  atau penyusun draf RUU Migas diserahkan kepada Pemerintah. Selanjutnya draf pemerintah  disampaikan kepada DPR RI untuk dibahas bersama dengan DIM dari DPR RI.

B. Sub Sektor Mineral dan Batubara

1. RUU Minerba
RUU Minerba ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI pada 10 April 2018 dan disampaikan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti dengan menyusun DIM. Namun demikian, DIM RUU Minerba baru dapat diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 25 September 2019 (lebih dari 17 bulan sejak RUU diserahkan ke Presiden, padahal batas waktu menurut UU maksimal 2 bulan). Itupun dalam DIM yang diserahkan tersebut masih terdapat beberapa hal substansi dalam RUU Minerba yang belum disepakati oleh Kementerian Perindustrian, artinya di intern pemerintah belum satu suara.
RUU Minerba merupakan salah satu RUU yang menjadi aspirasi demo mahasiswa dan siswa di depan gedung DPR RI beberapa hari sebelum masa jabatan DPR RI Periode 2014-20199 berakhir. Para pendemo menyampaikan tuntutan agar tidak terjadi percepatan pembahasan RUU Minerba yang dinilai terdapat ketentuan yang merugikan rakyat dan kepentingan nasional. DPR diingatkan agar tidak melakukan “sulapan” atau pembahasan instan terhadap RUU Minerba.
Sampai detik terakhir masa jabatan DPR periode lalu masih diagendakan rapat kerja Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 September 2019 bersama Menteri ESDM dengan agenda pembahasan RUU Minerba untuk disahkan, namun agenda rapat kerja tersebut dibatalkan karena Menteri ESDM tidak mau hadir sesuai arahan dari Presiden RI.
Sampai akhir masa jabatan Anggota DPR RI Periode 2014-2019 di bulan September 2019 pembahasan DIM RUU Minerba belum dapat dilaksanakan.
Berpijak pada fakta tersebut bahwa RUU Minerba belum dilakukan pembahasan DIM sehingga RUU Minerba tidak bisa dilakukan carry over pembahasannya oleh DPR periode saat ini. RUU Minerba harus disusun ulang dengan memperhatikan kepentingan aspirasi berbagai pihak dengan proses dan tahapan yang benar. Ke depan lebih baik jika inisiatif dan proses penyusunan draf RUU Minerba dilakukan oleh Pemerintah. Selanjutnya Draf RUU dari Pemerintah diserahkan kepada DPR dan dilakukan pembahasan di DPR dengan lebih baik dan berdasar DIM fraksi-fraksi. Hal ini akan lebih efektif bagi DPR RI dan Pemerintah.
2. Larangan Ekspor Bijih Nikel
Pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait percepatan larangan ekspor nikel kadar di atas 1,7% pada akhir Oktober 2019 menimbulkan polemik karena sebelumnya telah terdapat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang berisi ketentuan percepatan pelarangan ekspor bijih nikel dari mulai tahun 2022 menjadi mulai 1 Januari 2020. Tapi pelarangan tersebut malah dipercepat lagi oleh Kepala BKPM mulai tanggal 29 Oktober 2019 hanya dengan berdasarkan kesepakan badan usaha.
Larangan ekspor nikel kadar di atas 1,7% merupakan keputusan yang bertujuan untuk memaksa implementasi amanat UU Minerba tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui aktifitas pengolahan dan pemurnian yang dilakukan di dalam negeri. Namun sayangnya dilakukan dengan cara yang tidak tepat dan tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan serta tampak tidak terkoordinasi dengan baik antar menteri, sehingga semakin membuat tidak ada kepastian dan jaminan hukum dalam kegiatan usaha pertambangan khususnya tata niaga nikel.
Peningkatan nilai tambah mineral dengan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebenarnya telah dirancang sejak tahun 2009 melalui UU 4 Tahun 2009 dan seharusnya mulai diberlakukan pada tahun 2014, namun tidak diimplementasikan secara konsekuen karena berkali-kali dilakukan penundaan. Pada tahun 2014 tidak dijalankan dan ditunda menjadi tahun 2017, kemudian melalui PP Nomor 1 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 5 dan Nomor 6 tahun 2017 ditunda kembali menjadi tahun 2022, setelah itu keluar Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 dipercepat menjadi tahun 2020.
3. Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk
Pada 11 Oktober 2019 holding BUMN pertambangan yakni PT Inalum (Persero) atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) dan PT Vale Indonesia bersama dengan para pemegang saham Vale yaitu Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. menandatangani perjanjian pendahuluan untuk mengambilalih 20% saham divestasi Vale kepada peserta Indonesia. Divestasi 20% saham Vale merupakan kewajiban dari dari UU dan PP serta amandemen Kontrak Karya. Pengambilalihan 20% saham Vale tersebut diperkirakan senilai Rp 7,15 triliun, jumlah dana ini yang perlu disiapkan oleh MIND ID.
Berbeda dengan divestasi Freeport yang heboh, terhadap proses divestasi Vale ini terkesan kurang mendapat perhatian publik dan terburu-buru menjelang akhir kabinet Presiden Jokowi jilid I. Pemerintah atau Mind ID harus memastikan bahwa divestasi Vale ini sudah melalui kajian keekonomian dan proses legal due diligence sehingga potensi dan risiko hukumnya dapat diantisipasi. Selain itu, penentuan harga saham dan asal sumber dana untuk membeli saham harus di publikasikan secara transparan.
4. Kontrak 7 Perusahaan PKP2B yang Akan Habis Jangka Waktunya
Sebanyak 7 perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi kesatu akan habis masa kontraknya dalam 5 tahun mendatang. Hingga kini perusahaan-perusahaan tersebut belum mendapat kepastian terkait dengan statusnya pasca kontraknya berakhir. Perusahaan tersebut yaitu PT Kendilo Coal Indonesia yang habis kontrak pada pada 2021, KPC pada 2021, PT Multi Harapan Utama pada 2022, Arutmin 2020, PT Adaro Indonesia pada 2022, PT Kideco Jaya Agung pada 2023, serta PT Berau Coal pada 2025. Sebelumnya pada Juni 2019 salah satu perusahaan PKP2B yang habis kontraknya telah diperpanjang dalam bentuk IUPK, namun dibatalkan atas permintaan KPK. KPK menilai bahwa perpanjangan kontrak atau pemberian IUPK harus sesuai dengan UU Minerba dan revisi PP 23 Tahun 2010, terutama terkait dengan proses penawaran kepada BUMN dan penyesuaian wilayah pertambangan.
Berdasarkan pengalaman pencabutan perpanjangan kepada PT Tanito Harum, maka Pemerintah harus hati-hati dan bijak untuk mengeluarkan kebijakan terhadap 7 perusahaan PKP2B yang akan habis kontrak tersebut. Kebijakan pemerintah untuk melakukan perpanjangan terhadap PKP2B melanggar hukum, seperti terhadap PT Tanito Harum maka KPK pun juga harus turun tangan. Momentum habis kontrak PKP2B harus dimanfaatkan untuk memberikan ruang dan peran lebih besar kepada BUMN, perlu ada formulasi keterlibatan BUMN terhadap wilayah pertambangan yang dikelola oleh perusahaan PKP2B tersebut.

C. Sub Sektor Energi Baru dan Terbarukan serta Energi Nasional

1. RUU Energi Baru dan Terbarukan
RUU EBT merupakan RUU inisiatif DPR RI  yang saat ini masih tahap penyusunan draf RUU dan Naskah Akademik. RUU EBT ini mempunyai arti penting karena pertumbuhan penduduk dan pembangunan membutuhkan sumber energi yang sangat besar, sementara ketersediaan energi sangat terbatas, sehingga berpotensi terancam krisis energi. Sementara ini masih mengandalkan energi dari fosil yang tidak terbarukan yang kian hari semakin menurun produksinya. Potensi energi baru dan terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar namun pemanfaatannya masih sangat minim. Selain itu, energi baru dan terbarukan lebih bersih dan ramah lingkungan. Sementara ini pengembangan energi baru dan terbarukan terhambat dasar hukum dan pembiayaan, sehingga perlu segera terbit undang-undang yang dapat menjadi payung hukum untuk pengembangannya.
Sayangnya sampai saat ini RUU EBT masih proses penyusunan dan belum ada progres lebih lanjut. Untuk itu RUU EBT perlu masuk kembali dalam usulan Prolegnas tahun 2020-2024.
2. Implementasi B30
Implementasi program B30 telah direalisasikan dengan peresmian yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Desember 2019. Implementasi B30 ini mempunyai arti penting karena Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungan terhadap energi fosil dan Indonesia memiliki tingkat importasi BBM solar yang tinggi. Selain itu Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia yang menjadi bahan baku utama biodiesel. Dengan implementasi B30 akan menciptakan permintaan domestik dan multiplier effect terhadap petani sawit. Implementasi B30 juga mendukung percepatan bauran energi baru dan terbarukan.
Untuk mendukung implementasi B30 dan peningkatannya serta pencapaian bauran energi baru dan terbarukan perlu didukung dengan peraturan yang memberikan kepastian hukum dan Insentif bagi pengembangan energi baru dan terbarukan. Salah satunya dengan memberikan dasar pengaturan melalui UU Energi Baru dan Terbarukan.
3. Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN)
Dewan Energi Nasional (DEN) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU 30 tahun 2007 tentang Energi yang bertanggungjawab atas  kebijakan penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi serta merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional. DEN beranggotakan 7 menteri dan 8 orang dari unsur pemangku kepentingan. Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI. Namun proses uji kepatutan dan kelayakan  yang dilakukan oleh DPR RI pada bulan Juli 2019 terhadap Calon Anggota DEN dari unsur Pemangku Kepentingan Masa Jabatan 2019-2024 tidak berlanjut pada pemilihan calon Anggota DEN. DPR RI memutuskan untuk mengembalikan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur Pemangku Kepentingan kepada Presiden RI untuk nantinya diproses ulang disesuaikan dengan revisi peraturan perundang-undangan terkait. Salah satu alasan yang mendasar tidak dilakukan pemilihan Anggota DEN karena perlu penguatan kelembagaan DEN dalam UU Energi.
Terkait dengan hal tersebut, maka sampai saat ini Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan masih kosong dan belum terisi, maka harus segera dilakukan revisi terhadap UU Energi terkait dengan pengaturan penguatan kelembagaan DEN. Revisi UU Energi diperlukan untuk menjadi dasar baru bagi pemilihan anggota DEN.

D. Sub Sektor Ketenagalistikan

1. Listrik padam di Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat
Pada tanggal 4 Agustus 2019 di wilayah Jabodetabek dan sebagian Banten serta sebagian Jawa Barat mengalami padam arus listrik. Padamnya listrik ini cukup lama sehingga membuat kehebohan, kerugian dan keresahan masyarakat. Padamnya listrik ini juga menunjukkan betapa rentannya kelistrikan Ibu Kota Jakarta sehingga bisa padam berjam-jam. Menurut PLN padamnya listrik disebabkan oleh gangguan transmisi, namun apapun penyebabnya patut menjadi evaluasi bahwa sistem ketenagalistrikan di ibu kota cukup rentan dan rawan sehingga bisa sampai pada berjam-jam.
Untuk peningkatan pelayanan dan jaminan sistem ketenagalistrikan yang handal perlu ada perbaikan tata kelola ketenaglistrikan dengan melakukan revisi UU Ketenagalistrikan, revisi diperlukan juga karena terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Listrik.

E. Kasus Hukum

1. Kasus Hukum Karen Agustiawan (Mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero)
Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Karen dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam investasi blok Basker Manta Gummy di Australia. Majelis Hakim dalam putusan menyatakan tindak pidana korupsi dilakukan Karen bersama dengan eks Direktur Keuangan Pertamina Ferederick ST Siahaan, eks Manajer Merger dan Akuisisi Pertamina Bayu Kristanto, serta Legal Consul and Compliance Pertamina Genades Panjaitan. Karen dinyatakan telah menyalahgunakan jabatan untuk melakukan investasi dengan melakukan investasi participating interest  di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Selain itu, investasi tersebut tanpa ada persetujuan dari bagian legal dan dewan komisaris PT Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara Rp 568 miliar.
Kasus Hukum Sofyan Bashir (Mantan Direktur Utama PT PLN Persero)
Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir divonis bebas dan dinyatakan tidak terbukti memfasilitasi pemberian suap dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo kepada mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Mensos Idrus Marham. Sofyan dinyatakan tidak terlibat dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan proses kesepakatan proyek Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (IPP PLTU MT) Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi dan Blackgold Natural Resources Ltd dan China Huadian Engineering Company Limited Ltd. Sofyan dinilai oleh hakim tidak berperan membantu Eni dalam menerima suap, bahkan dia juga diyakini tidak mengetahui pemberian suap Kotjo kepada Eni.
Terhadap 2 kasus yang dialami oleh mantan pimpinan tertinggi 2 BUMN besar ini bisa merupakan puncak gunung es kasus-kasus dalam pengelolaan BUMN. Pengelolaan BUMN memang rentan terhadap praktik korupsi oleh karena itu harus dilakukan upaya pemberantasan secara tuntas dan pencegahan secara sistematis. Sebaliknya juga diperlukan perangkat hukum yang aman bagi pimpinan BUMN dalam mengelola dan mengambil kebijakan aksi korporasi di BUMN. Aksi korporasi selalu berpotensi menguntungkan atau mempunyai  risiko rugi, sementara pimpinan BUMN dituntut untuk mengambil keputusan yang dikuatirkan bisa jadi dalam waktu yang akan datang akan dapat dianggap perbuatan korupsi.
Demikan Catatan Akhir Tahun 2019 dari Pushep, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan refleksi dan evaluasi serta perbaikan tata kelola energi dan pertambangan di waktu yang akan datang.
Jakarta, 27 Desember 2019