Beranda Publikasi Opini

Deregulasi Perizinan Migas

Oleh Bisman Bhaktiar - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)

1250

Untuk yang kesekian kalinya, puncak produksi Blok Cepu kembali molor sehingga mengakibatkan potensi pendapatan negara sebesar Rp 3 Triliun hilang. Hal ini semakin menambah catatan negatif dunia industri hulu minyak dan gas (Migas) di Indonesia. Masih hangat bahkan cenderung “panas” beberapa waktu yang lalu penangkapan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan dilanjutkan dengan proses hukum yang  disinyalir juga melibatkan pihak-pihak lainnya melengkapi suramnya industri Migas kita. Sebelumnya kita juga dikejutkan dengan pembubaran Badan Pelaksana Hulu Migas (BP Migas) sebagai sebuah lembaga pelaksana dan pengendali kegiatan hulu Migas yang keberadaannya dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, dalam beberapa tahun ini “Produksi Minyak Terus Menurun” sehingga wajar kalau ada yang mengatakan “produksi terus menurun, tetapi korupsinya terus meningkat”.

Stigma negatif terhadap industri Migas akhir-akhir ini tentunya sangat disesalkan, mengingat Migas mempunyai kontribusi penting terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sampai saat ini,  Migas merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan pendapatan bagi negara untuk pembangunan, pada APBN Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp196,5 Triliun bersumber dari sektor migas. Artinya,  begitu penting sektor ini untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Namun, dengan semakin menurunnya produksi Migas yang disebabkan tidak terealisasinya target produksi puncak Blok Cepu sebesar 165.000 barel per hari pada tahun 2014 dipastikan akan akan berpengaruh pada pendapatan APBN sebagai sumber pembangunan negara.

Tidak terealisasinya target produksi puncak Blok Cepu salah satu penyebab utamanya adalah permasalahan perizinan. masalah perizinan ini tidak hanya menjadi masalah Blok Cepu, tetapi menjadi masalah umum di industri hulu Migas. Hal ini tentunya amat disayangkan, dari waktu ke waktu perizinan selalu menjadi masalah yang menjadi hambatan. Tidak hanya di sektor Migas, hambatan perizinan juga menjadi masalah di hampir semua sektor industri lainnya.  Migas selama ini dikenal sebagai industri yang  mempunyai karakteristik khusus, yaitu sebuah industri  yang  memerlukan teknologi, biaya dan resiko yang sangat tinggi. Namun saat ini perlu ditambah satu karakteristik lagi, yaitu sebuah industri yang memerlukan proses perizinan dan birokrasi dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi.

Rumitnya perizinan di industri hulu Migas tergambarkan saat ini terdapat:

  1. Jenis perizinan : 69 jenis
  2. Proses perizinan : 284 proses,
  3. Jumlah perizinan : lebih dari 5000 izin per tahun,
  4. Dokumen persyaratan: lebih dari 600.000 lembar dokumen persyaratan
  5. Instansi perizinan : 17 instansi penerbit perizinan.

Jika dirinci instansi penerbit perizinan industri hulu Migas adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: 40 perizinan,
  2. Kementerian Keuangan: 14 perizinan,
  3. Kementerian Kehutanan: 6 perizinan,
  4. Kementerian Perhubungan:  51 perizinan,
  5. Kementerian Perindustrian: 3 perizinan,
  6. Kementerian Perdagangan: 6 perizinan,
  7. Kementerian Lingkungan Hidup: 24 perizinan,
  8. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi: 14 perizinan,
  9. Kementerian Komunikasi dan Informasi: 11 perizinan,
  10. Kementerian Pertahanan: 3 perizinan,
  11. Kementerian Kelautan dan Perikanan:  2 perizinan,
  12. TNI AL: 2 perizinan,
  13. Polri: 19 perizinan,
  14. Badan Pertanahan Nasional: 3 perizinan,
  15. Pemerintah Daerah Provinsi: 31 perizinan,
  16. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota: 53 perizinan, dan
  17. Pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan: 2 perizinan.

Dengan kondisi jenis dan proses perizinan tersebut, wajar apabila perizinan selalu menjadi kambing hitam sebagai hambatan dalam industri hulu migas, yang tidak wajar adalah hambatan ini menjadi masalah pemerintah yang diciptakan sendiri oleh pemerintah. Lebih tidak wajar lagi apabila permasalahan perizinan ini berlangsung terus menerus tanpa ada upaya perbaikan siginifikan. Bahkan bisa jadi kondisi ini sengaja dibiarkan karena ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Izin menjadi sarana bagi instansi tertentu untuk terlibat dan “mendapat bagian” dari suatu izin yang diprosesnya, karena setiap meja perizinan tentunya tidak gratis, sebagaimana anggapan yang berkembang di masyarakat apabila berhadapan dalam proses perizinan di pemerintah “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah”. Berbagai instansi pasti juga akan tergiur dengan licin dan basahnya minyak sehingga berlomba-lomba menciptakan meja-meja perizinan. Sehingga sebab utama rumitnya perizinan Migas adalah adanya tumpang tindah kewenangan antar sektor/instansi di pusat maupun tumpang tindih kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Izin adalah persetujuan dari penguasa (yang berwenang) menurut peraturan perundang-undangan untuk  melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak boleh menjadi boleh. Izin juga merupakan salah satu instrumen pengawasan oleh pemerintah, untuk itu perizinan diperlukan dalam pelaksanaan industri hulu Migas. Namun apabila proses perizinan yang rumit dan panjang tersebut tidak segara dilakukan perbaikan dan penyederhanaan, maka tidak hanya berakibat pada penurunan produksi, tetapi juga akan berakibat pada terhambatnya investasi industri hulu Migas di Indonesia. Sehingga harus segera dilakukan langkah perbaikan dan penyederhanaan dengan cara deregulasi perizinan. Upaya perbaikan sebenarnya juga telah dilakukan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, namun belum cukup mampu menjadi jawaban atas masalah perizinan Migas.

Deregulasi perizinan Migas dapat dilakukan oleh pemerintah (Presiden) dengan mengeluarkan kebijakan untuk: 1) memangkas izin-izin yang tidak relevan; 2) menggabungkan/mengelompokkan izin-izin sehingga menjadi lebih sederhana; 3) memberikan pelayanan perizinan terpadu;  dan 4)  memberikan tahapan  dan batas waktu yang jelas terhadap proses perizinan. Selain itu, upaya yang lebih komprehensif dan mendasar perlu dilakukan oleh pemerintah dan DPR dengan melakukan revisi undang-undang Migas sebagai dasar tata kelola industri Migas. Revisi UU Migas harus memberikan dasar hukum yang jelas dan pasti terhadap proses perizinan industri Migas.  Harapannya, deregulasi perizinan  Migas akan memberikan sedikit harapan cerah ditengah stigma kelam industri Migas akhir-akhir ini.