Beranda Berita

Di Depan Mahasiswa Pertambangan, Direktur PUSHEP Mengajak Kawal Pembahasan RUU Minerba

722
Di Depan Mahasiswa Pertambangan, Direktur PUSHEP Mengajak Kawal Pembahasan RUU Minerba

Bisman mengajak Mahasiswa Pertambangan agar ikut memberikan perhatian dan mengawal proses dan tahapan pembahasan RUU Minerba yang krusial bagi kegiatan usaha pertambangan.

Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Pertambangan (RUU Minerba) yang sudah mulai disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) pada periode 2014-2019 dan akan dilanjutkan pembahasannya saat ini oleh DPR periode ini bersama Pemerintah menjadi perhatian Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Indonesia.

Seiring dengan hal itu, saat ini bergulirnya rencana pemerintah untuk mendorong paket Omnibus Law yaitu RUU Penciptaan Lapangan Kerja yang di dalamnya terdapat pengaturan yang terkait dengan keguatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Indonesia memandang perlu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan proses pembahasan RUU Minerba serta isi materi dan isu-isu yang terkait dengan RUU Minerba.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar mengungkapkan, RUU Minerba sebenarnya telah disusun oleh DPR sejak tahun 2015 dan pada April 2018 RUU tersebut telah disampaikan kepada Presiden. Namun sayangnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba baru diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR lima hari menjelang masa jabatan anggota DPR Periode 2014-2019 berakhir di Bulan September 2019. Akibatnya, DPR tidak cukup waktu untuk melakukan pembahasan DIM RUU Minerba dan hingga akhir masa jabatan DPR periode lalu DIM RUU Minerba belum dibahas oleg DPR dan Pemerintah.

Saat ini, RUU Minerba ditetapkan sebagai salah satu RUU yang dilanjutkan pembahasannya (carry over) oleh DPR. Menurut Bisman, hal ini tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“RUU carry over menurut pasal 71A UU 15 tahun 2019 adalah RUU yang telah memasuki pembahasan Daftar Inventaris Masalah dan hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada DPR periode saat ini, faktanya sampai berakhir DPR periode lalu belum dilakukan pembahasan DIM dan satu pasalpun belum ada yang dibahas” ujar Bisman dalam Diskusi Publik Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Indonesia tentang Menakar Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan, Senin (11/2), di Bandung.

Menurut  Bisman yang juga dikenal sebagai ahli hukum pertambangan, sebuah RUU dapat ditetapkan sebagai RUU carry over, harus memenuhi dua unsur, yaitu telah dilakukan pembahasan DIM dan hasil pembahasan tersebut dilaporkan kepada DPR Periode berikutnya. Untuk itu harus dilihat kembali apakah benar RUU Minerba ini telah sampai pada pembahasan DIM, padahal DIM RUU Minerba belum sekalipun dibahas oleh DPR periode yang lalu. Hal ini berarti, proses dan tahapan RUU Minerba belum memenuhi prasyarat kategori RUU yang dapat di carry over.

Bisman kemudian mengungkap sejumlah isu pokok dalam RUU Minerba. Beberapa yang menurutnya patut untuk diperhatikan adalah terkait penyelarasan kewenangan pusat dan daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Bisman juga menyebutkan isu terkait keberadaan inspektur tambang serta definisi wilayah pertambangan.

Tidak kalah menarik dari isu di atas, ada persoalan mengenai kewenangan lintas sektor antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perindustrian terkait kegiatan usaha pemurnian mineral. “Termasuk juga isu soal keberlanjutan status PKP2B dan Kontrak Karya paska berakhirnya PKP2B dan Kontrak Karya,” Khusus hal ini, DPR dan Pemerintah perlu hati-hati dan harus betul-betul beroroentasi untuk kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Konstitusi UUD Negara RI tahun 1945, urai Bisman.

Untuk itu, Bisman mengajak Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Indonesia  agar ikut menaruh perhatian dan bersama-sama mengawal proses dan tahapan pembahasan RUU Minerba yang krusial ini. Tujuannya adalah agar UU yang nantinya dihasilkan merupakan UU terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.