Beranda Berita

Ditunjuk Sebagai Menteri ESDM, 4 RUU Ini Menanti Arifin Tasrif

1079
ARIFIN TASRIF

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan dan melantik 34 Menteri yang akan membantunya di Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan dilakukan di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019) kemarin.

Sejumlah nama yang ditunjuk sebagai Menteri cukup menarik perhatian banyak pihak, salah satunya yaitu Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang.

Setidaknya ada dua hal yang menarik perhatian publik dari sosok Arifin, pertama karena namanya tidak cukup familiar di kalangan publik, dan yang kedua mengenai rekam jejaknya yang terbilang minim di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pakar Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bhaktiar menyambut baik pengangkatan Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM karena berasal dari kalangan profesional. Kata dia, setidaknya sementera ini Arifin relatif independen dan tidak mempunyai kedekatan khusus dengan kekuatan politik serta kekuatan ekonomi tertentu.

“Tetapi yang menjadi catatan bahwa Arifin Tasrif bukan dari kalangan energi dan sumber daya mineral, sehingga dia harus cepat belajar mengenai masalah-masalah di Kementerian ESDM,” kata Bisman di sela-sela diskusi “Menerka Kinerja Menteri ESDM Baru” di Kantor Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (23-10-2019).

Bisman menegaskan, Pekerjaan Rumah (PR) besar yang saat ini menanti Arifin yaitu masalah hukum di sektor energi dan sumber daya mineral. Kata dia, paling tidak ada 4 Rancangan Undang-Undang sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi tanggungjawab Menteri ESDM bersama DPR RI untuk diselesaikan.

Pertama, yaitu RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). RUU Minerba merupakan salah satu RUU yang menjadi isu tuntutan aksi demo oleh ribuan mahasiswa di DPR beberapa waktu lalu.

Masyarakat menilai DPR dan Pemerintah saat itu akan memaksakan pembahasan RUU Minerba diselesaikan secara instan, padahal banyak masalah dengan RUU Minerba. Masalah tersebut di antaranya karena tidak mengakomodir hak-hak masyarakat dalam usaha pertambangan dan diduga bahwa RUU Minerba merupakan titipan kepentingan kelompok usaha tertentu untuk melanggengkan usahanya di sektor pertambangan.

Selain itu tidak kompaknya antar kementerian terhadap DIM RUU Minerba, yaitu belum selarasnya pandangan Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM tentang masalah hilirisasi pertambangan.

“Hal ini tentunya tugas berat bagi Menteri ESDM, sehingga banyak hal yang harus dievaluasi dari substansi RUU Minerba, diharapkan Menteri Arifin Tasrif membuka ruang partisipasi publik dan mengembalikan RUU Minerba pada koridor konstitusi dan kepentingan nasional,” tutur Bisman.

Kedua, yaitu RUU Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). RUU ini sudah hampir 10 tahun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2010 namun hingga kini tidak jelas nasib penyelesaiannya.

Terakhir DPR telah menyusun draf RUU Migas namun Pemerintah tidak siap dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sehingga pembahasan tidak kunjung dapat dilaksanakan.

Padahal, lanjutnya, RUU Migas ini merupakan RUU yang sangat ditunggu oleh sektor Migas karena banyaknya pasal dalam UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI. Selain itu tidak kondusifnya usaha hulu dan hilir Migas karena ketidakpastian hukum yang disebabkan UU Migas.

“Menteri Arifin Tasrif harus mengambil langkah strategis dengan segera berkomunikasi intensif kepada DPR untuk bersama-sama menyelesaikan RUU Migas, baik dalam hal proses pembentukan dan materi substansi RUU Migas perlu mendapat koreksi besar dari Menteri ESDM,” kata Bisman.

Terhadap kedua RUU ini, Bisman mengusulkan agar RUU Minerba dan RUU Migas inisiatifnya diambil alih oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM.

“Menteri ESDM harus berani take over dua RUU ini agar proses dan materi substansinya dapat dievaluasi secara total sesuai dengan amanat konstitusi dan kepentingan nasional,” kata Bisman.

Ketiga yaitu RUU Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (RUU Energi). Menurut dia, RUU Energi penting dan mendesak untuk dilakukan perubahan mengingat beberapa waktu yang lalu (Juli 2019) dalam proses Fit and Proper Test calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN), DPR memutuskan untuk tidak memilih Calon Anggota DEN karena perlunya penguatan kelembagaan DEN dalam UU Energi.

“Perlu diketahui sampai saat ini Anggota DEN dari unsur Pemangku Kepentingan Masa Jabatan 2019-2024 masih kosong. Hal ini tentu sangat menghambat kinerja DEN dan kelembagaan DEN menjadi tidak efektif,” ujar Bisman.

Keempat yaitu RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). RUU EBT diperlukan untuk mendorong percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan serta mengantisipasi krisis energi di Indonesia yang dapat mengancam kedaulatan nasional.

Selain itu pengembangan energi baru juga diorientasikan untuk mengganti secara bertahap energi fosil yang tidak terbarukan dengan energi baru yang ramah lingkungan.

“RUU EBT telah menjadi inisiatif DPR RI namun belum sampai pada tahap pembahasan. Mengingat pentingnya RUU ini, maka Menteri ESDM harus menjadikan RUU EBT sebagai prioritas dalam program kerjanya,” tutup Bisman