Beranda Publikasi Kegiatan

Dorong Pembaruan KEN dan RUEN, PUSHEP dan DEN Gelar Webinar Nasional Seri III dalam Upaya Hadapi Tantangan Menuju NZE.

43

 

Perkembangan pembangunan nasional lima tahun terakhir ini menghadapi tantangan berupa kondisi perubahan iklim ekstrim. Perencanaan awal pembangunan di semua sektor, termasuk sektor energi mendesak untuk menyesuaikan terhadap situasi tersebut. Kondisi tersebut mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan dukungan regulasi terhadap hal tersebut. Salah satu hal yang harus dilakukan perubahan adalah ketentuan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) bekerja sama dengan Dewan Energi Nasional (DEN) akan menyelenggarakan kajian dalam bentuk seminar, yang diselenggarakan berbarengan dengan Pameran Transisi Energi.

Kegiatan tersebut akan dilangsungkan secara langsung (offline) dan melalui daring yang merupakan rangkaian kegiatan dari Anugerah DEN 2022. Kegiatan tersebut mengangkat topik “Pembaruan KEN dan RUEN serta Tantangan Menuju NZE 2060”. RUEN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Perpres 22 Tahun 2017 merupakan kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran KEN. Penetapan RUEN merupakan pelaksanaan dari Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 17 ayat 1 UU 30 Tahun 2007.

Pasal 12 ayat 2 tersebut mengamanatkan DEN bertugas: (a) merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, (b) menetapkan rencana umum energi nasional, (c) menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, serta (d) mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Sedangkan Pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi nasional berdasarkan kebijakan energi nasional. Kebijakan Energi Nasional atau disingkat KEN ditetapkan melalui PP 79 Tahun 2014. Kebijakan tersebut merupakan turunan dari Pasal 11 ayat 2 UU 30 Tahun 2007. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat 2 UU 30 Tahun 2007, KEN ditetapkan dengan mendapat persetujuan DPR.

KEN merupakan pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Arah kebijakan energi ke depan, sebagaimana penjelasan yang diatur dalam Lampiran 1 RUEN, berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional. Tujuannya untuk: (a) mewujudkan kemandirian pengelolaan energi, (b) menjamin ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri, (c) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan, (d) meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, (e) menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi, pengembangan kemampuan teknologi, industri energi dan jasa energi dalam negeri, (f) menciptakan lapangan kerja dan terkendalinya dampak perubahan iklim dan terjaganya fungsi lingkungan hidup.

Adapun terkait dengan RUEN, RUEN disusun oleh Pemerintah dan ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050 yang memuat: (a) pendahuluan, kondisi energi nasional saat ini dan ekspektasi masa mendatang, (b) visi, misi, tujuan dan sasaran energi nasional, (c) kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional, dan (d) penutup. Kondisi lain yang juga mendorong perlunya memperbarui KEN dan RUEN adalah situasi geopolitik internasional dan tantangan global yang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mencermati dan menyikapi situasi tersebut, maka Dewan Energi Nasional sesuai dengan amanat dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dituntut untuk mengambil kebijakan yang konkret dan terpadu dalam pembaruan KEN dan RUEN.

Wacana ini semakin menguat dengan komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang COOP Ke-26 tahun 2021 di Glasgow, UK, bahwa Indonesia siap memasuki era Net Zero Emission (NZE) pada Tahun 2060 atau dapat lebih cepat. Hal itu tidak lepas dari pengaruh situasi perubahan iklim yang semakin cepat memberikan dampak buruk terhadap pembangunan dan ekonomi global. Untuk mengatasi hal tersebut, para pemimpin negara berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dan bersiap melakukan transisi energi. Komitmen tersebut pada dasarnya membutuhkan dukungan regulasi dan kemauan politik yang kuat dari eksekutif dan legislatif sebagai pemangku kepentingan. Dorongan pembaruan KEN dan RUEN serta tantangan untuk menuju NZE perlu dilakukan secepat mungkin. Dukungan regulasi yang menjangkau tantangan perubahan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan dapat berjalan simultan dengan situasi global saat ini.