Beranda Publikasi Kegiatan

Dukung Transisi Energi, PUSHEP Jalin Kerja Sama dengan Dewan Energi Nasional

319

 

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) dan Dewan Energi Nasional (DEN) menjalin kerja sama pengembangan sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral. Kerja sama tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan di bidang energi, termasuk terkait kebijakan transisi energi. Peneliti PUSHEP, M. Wirdan Syaifullah, yang hadir pada acara panandatanganan tersebut mengatakan tujuan kerja sama ini untuk membangun hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu dalam melaksanakan sejumlah kegiatan di bidang energi, khususnya menyangkut tugas dan kewenangan DEN.

Kata Wirdan, salah satu kegiatan yang disepakati akan dilakukan dalam nota kesepahaman adalah monitoring terhadap implementasi penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Sebagaimana yang diketahui bahwa keberadaan RUED menjadi dasar dan sangat penting mendorong proses transisi energi. Salah satu upaya menyukseskan kebijakan transisi energi berjalan sesuai target adalah dengan mendorong pemerintah pusat terus mendukung penguatan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan program sektor energi di daerah. Langkah strategis yang akan dilakukan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi, penyusunan RUED serta meninjau implementasi atas penyusunan RUED tersebut.

Mariah Ulfa, yang juga hadir pada acara tersebut, menambahkan bahwa berdasarkan data terbaru yang diterima dari DEN, diketahui progres penyusunan RUED 34 Provinsi hingga Maret tahun 2022 tercatat sebagai berikut: 24 Provinsi telah menetapkan Perda RUED yaitu: Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku

Selanjutnya tercatat ada 2 Provinsi dalam proses register dan pengundangan yaitu Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Sementara itu, ada 2 Provinsi dalam proses fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, yaitu Kalimantan Tengah dan Maluku Utara. Berikutnya ada 3 Provinsi yang sudah memasukkan dalam Propemperda Tahun 2022 dan sedang melakukan pembahasan dengan DPRD, yaitu Banten, Kepulauan Riau, dan Papua Barat. Terakhir, ada 3 Provinsi yang sudah memasukkan dalam Propemperda 2022 dan akan memulai pembahasan dengan DPRD, yaitu: DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Papua. Secara substansi, RUED disusun dengan mengacu pada RUEN. RUED sendiri adalah dokumen rencana pembangunan jangka panjang di daerah yang berfokus di sektor energi.

Mariah Ulfa menjelaskan bahwa perlu diketahui dasar hukum dalam penyusunan RUED mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Dalam, Pasal 18, Ayat (1) UU 30 Tahun 2007 mengatur bahwa “Pemerintah Daerah menyusun RUED dengan mengacu pada RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)”. Dasar hukum berikutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Selanjutnya penyusunan RUED juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN. Terakhir, penyusunan RUED mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.