Beranda Referensi

Evaluasi dan Proyeksi Program Legislasi Nasional Sektor Energi dan Pertambangan

1059
Program Legislasi Nasional

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12 Tahun 2011). Sebagai instrumen perencanan, maka posisi Prolegnas dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan ada pada tahapan paling awal, yakni pada tahapan perencanaan, setelahnya baru masuk tahap penyusunan, pembahasan, pengesahaan/penetapan, dan pengundangan.

Prolegnas diatur dalam Pasal 16 UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah. Penyusunan Prolegnas dimaksudkan agar proses penyusunan rancangan undang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta program pembangunan nasional, untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, dan peningkatan efisiensi pengalokasian anggaran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Prolegnas diharapkan mewujudkan sistem hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan untuk mewujudkan konsistensi peraturan perundang-undangan, meniadakan pertentangan antara peraturan perundang- undangan yang ada baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil, dan sebagai upaya menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat.

Prolegnas disusun untuk jangka waktu lima tahunan dan prioritas pada tiap tahunan, Prolegnas 2015-2019 pada awalnya ditetapkan sebanyak 160 Rancangan Undang-Undang (RUU), namun mengalami perubahan dengan keputusan DPR RI menjadi 189 RUU yang 7 (tujuh) diantaranya merupakan RUU sektor energi dan pertambangan.

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) telah melakukan riset untuk mengkompilasi dan eksplorasi data tentang evaluasi dan proyeksi Prolegnas sektor energi dan pertambangan. Untuk itu, diselenggarakan diskusi publik dengan tema “Evaluasi dan Proyeksi Program Legislasi Nasional Sektor Energi dan Pertambangan” yang menghadirkan stakeholder hukum serta energi dan pertambangan untuk membahas bersama mencari formulasi serta solusi yang tepat untuk perbaikan Prolegnas sektor energi dan pertambangan. Yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2019 di Hotel Sofyan Tebet Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 23, Tebet, Jakarta Selatan.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download