Beranda Publikasi Kegiatan

FGD dan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Integrasi RUED ke dalam RPJMD Terlaksana atas Inisiasi PUSHEP dan Ditjen Bangda, Kemendagri.

619

 

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dan rapat koordinasi secara virtual. Kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Di kegiatan ini mengemuka satu pembahasan khusus terkait pengintegrasian Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Pembicara yang hadir pada kesempatan tersebut antara lain: Edison Siagian, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri; Tavip Rubiyanto, Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Urusan ESDM, SUPD I, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri; Yunus Saifulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Setjen DEN; Qatro Romandhi, Kepala Bagian Rencana dan Laporan, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM.

Hadir dalam kegiatan tersebut dari instansi pemerintah pusat diikuti oleh jajaran di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Adapun instansi pemerintah daerah provinsi diikuti oleh 21 Dinas ESDM Provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Arahan dari Ditjen Bina Bangda, Kemendagri, disampaikan oleh Tavip Rubiyanto. Dalam paparannya, Tavip Rubiyanto menjelaskan bahwa alasan perlunya pengintegrasian RUED ke dalam RPJMD antara lain: mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dokumen rencana pembangunan daerah yang mengatur tentang program-program pembangunan daerah beserta indikasi pembiayaannya yang pelaksanaannya didasarkan pada kewenangan daerah adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Alasan berikutnya adalah, kebijakan dan indikasi program dalam Perda RUED harus terjabarkan ke dalam dokumen RPJMD untuk memastikan alokasi pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan dan program dalam dokumen RPJMD tersebut menjadi rujukan perangkat daerah terkait (tidak hanya Dinas ESDM) dalam proses penyusunan dokumen rencana strategis perangkat daerah khususnya dalam perumusan program dan kegiatannya masing-masing.  Peran Bappeda sangat penting untuk mengoordinasikannya mengingat program dimaksud bersifat lintas sektor

Lebih lanjut Tavip Rubiyanto menjelaskan alasan tersebut bahwa keberadaan Bappeda sebagai koordinator bersama dengan perangkat daerah terkait (DESDM, Dishub, Diperindag, Dispariwisata, dll) lebih lanjut perlu merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan untuk pencapaian target RUED-P ke dalam dokumen RKPD dan renja masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya ditambahkan bahwa program dan kegiatan yang sumber pembiayaan dari Non-APBD (APBN dan Swasta/Investor) tetap direncanakan dalam dokrenda, bekerja sama dengan stakeholder terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Tavip Rubiyanto menyampaikan isu strategis pelaksanaan RUED. Isu tersebut yaitu: terdapat target yang tidak mungkin dicapai jika pelaksanaan program/kegiatannya hanya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari APBD (contoh: indikator porsi EBT dalam bauran energi). Dalam konteks penilaian kinerja maka tidak tercapainya target dimaksud akan berkorelasi terhadap kinerja yang tidak baik bagi daerah. Perlu ada reformulasi/penajaman target yang menjadi beban daerah secara rasional dapat dibiayai oleh APBD.

Isu berikutnya adalah, terdapat indikator kegiatan yang dipahami bahwa pencapaian targetnya sangat ditentukan oleh program/kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari non-APBD baik dari APBN maupun swasta. Namun dalam kerangka perencanaan pembangunan aktivitas kegiatannya cenderung tidak dapat dipastikan waktu pelaksanaannya, sehingga sulit bagi daerah untuk memastikan target capaian indikator tersebut pada kurun waktu tertentu. Untuk itu perlu ada upaya penyelarasan rencana program/kegiatan non APBD tersebut dengan rencana pembangunan daerah.

Selanjutnya adalah, kewenangan daerah provinsi dalam penyelenggaraan sub urusan EBT masih relatif terbatas sehingga dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional dikhawatirkan tidak akan optimal. Oleh karena itu, mendasarkan pada Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2014, diwacanakan untuk penguatan kewenangan daerah provinsi dalam penyelenggaraan sub urusan EBT, melalui peraturan presiden yang saat ini tengah disusun.

Tavip Rubiyanto kemudian menegaskan bahwa pembinaan umum yang dilakukan oleh Kemendagri dapat dilakukan melalui evaluasi atas Rancangan Perda RPJMD. Selain itu, dapat melaksanakan forum rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Rakortekrenbang) dan fasilitasi penyusunan dokumen RKPD. Berikutnya, membuat regulasi terkait penyusunan perencanaan dan anggaran melalui Permendagri tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan pedoman penyusunan APBD.

Oleh sebab itu, di bagian akhir, Tavip Rubiyanto mengingatkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan RUED yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN perlu dikawal oleh Kementerian/Lembaga terkait. Bappeda memiliki peran strategis untuk mengoordinasikan pelaksanaan matriks program dan kegiatan RUED-P. Selanjutnya, mempertimbangkan keterbatasan daerah, diantaranya dalam hal kewenangan dan anggaran, peran pemerintah pusat sangat diperlukan dalam upaya pencapaian target yang dibebankan kepada daerah. Selain itu, perlu adanya evaluasi secara periodik atas kinerja pencapaian target RUED-P mengingat pencapaian target Perda RUED-P merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ESDM