Beranda Publikasi Kegiatan

Gugatan Uji Formil UU Minerba Bukti Adanya Kesalahan Prosedur

1723

 

Ketua Tim Kuasa Hukum Permohonan Nomor 60/PUU-XVIII/2020, Ahmad Redi, mengatakan bahwa uji formil Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas   Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batuvara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi merupakan bukti adanya kejahatan legislasi dalam arti kesalahan prosedur pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Hal itu dikemukakan dalam kesempatan Diskusi Publik Virtual dengan tema “Membedah Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Minerba yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan di Jakarta, 28 Agustus 2020. Kegiatan tersebut mempertemukan empat kuasa hukum pemohon judicial review Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Uji formil ke Mahkamah Konstitusi pada intinya merupakan menguji ketentuan apakah pembentukan undang-undang tersebut telah melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) yang berlaku ataukah tidak. Jadi uji formil adalah mempermasalahkan proses pembuatan undang-undang. Bagi Ahmad Redi, terdapat sejumlah fakta bahwa UU No. 3 Tahun 2020 mempunyai cacat formil yang akut. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa kejahatan legislasi itu sangat bahaya, karena tidak hanya sekelompok orang yang dirugikan akibat pengaturan norma tersebut, melainkan bangsa dan negara yang tidak hanya akan berhenti di satu generasi saja.

Fakta pertama terkait ketentuan carry over. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur mengenai mekanisme carry over. Sebuah RUU bisa dibahas antar periode dengan catatan Daftar Inventaris Masalah telah dibahas di periode sebelumnya. UU No. 3 Tahun 2020 tidak memenuhi carry over karena RUU Minerba DIM-nya baru disampaikan secara resmi oleh pemerintah kepada DPR pada tanggal 25 September 2019, 5 hari sebelum masa jabatannya berakhir. Artinya, itu tidak memenuhi syarat. Hal itu juga diakui oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI Periode 2014-2019 yang dalam suratnya mengakui bahwa DIM baru disampaikan kepada DPR pada saat 5 hari sebelum masa jabatan berakhir dan belum pernah dilakukan pembahasan terkait RUU Minerba. Akibatnya, RUU Minerba harus dimasukkan kembali ke prolegnas sebagai RUU biasa, bukan RUU carry over dan disusun kembali mulai dari naskah akademik dan draft RUU, disusun DIM dan dibahas, baru dibawa ke paripurna.

Fakta kedua terkait ketiadaan peran DPD RI yang ditugasi oleh konstitusi untuk ikut membahas undang-undang yang terkait dengan sektor sumber daya alam. Hal tersebut tertuang jelas sesuai Pasal 22D UUD NRI 1945 dan Putusan MK No.92/PUU-X/2012. Sampai UU Minerba yang baru disahkan, belum ada DIM dari DPD RI, padahal sudah jelas di UUD NRI dan Putusan MK. Jelas juga dalam UU No. 12 Tahun 2011 bahwa ketika ada RUU terkait sumber daya alam, DPD harus ikut menyiapkan DIM. Selain itu DPD juga harus ikut membahas, bahkan di rapat paripurna dan tingkat pertama DPD harus ikut memberikan pandangan.

Fakta ketiga melanggar asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011. Dalam pembuatan RUU harus melibatkan partisipasi masyarakat yang banyak. Dari 938 poin-poin DIM dibahas secara tertutup selama 2 minggu di hotel. Terbuka hanya 2 kali rapat, pertama ketika RDP dengan Kementerian ESDM dan kedua ketika rapat persetujuan masuk ke paripurna. Harusnya konsultasi lagi ke publik dan masukan-masukan yang sudah diberikan diakomodir di dalamnya.

Fakta keempat pengambilan keputusan DPR melalui virtual. Tidak ada urgensi mengapa RUU Minerba harus segera disahkan, apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Ada RUU yang lebih urgent untuk disahkan seperti misalnya RUU Migas, namun sampai sekarang masih juga belum nggak jelas. Dalam konteks pengambilan keputusan sektor yang dianggap strategis, tidak boleh dilakukan secara virtual, itu di dukung juga oleh beberapa pendapat ahli. Fakta kelima, lebih dari 80% struktur isi dari UU No. 4 Tahun 2009 ini berubah. Jika demikian maka seharusnya masuk ke UU baru, bukan masuk ke UU perubahan. UU No.12 Tahun 2011 mengatur apabila perubahan UU melebihi 50%, maka masuk ke UU pencabutan, bukan UU perubahan.

Lebih lanjut Ahmad Redi mengatakan bahwa berdasarkan penalaran tersebut kemudian memunculkan pertanyaan terkait siapa yang menjadi sponsor terhadap UU No. 3 Tahun 2020 tersebut? Sebagai informasi bahwa ada 7 perusahaan tambang raksasa batubara yang kontraknya akan berakhir. Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentag Pertambangan Mineral dan Batubara, ketika kontrak tersebut habis maka akan menjadi IUPK atau menjadi milik BUMN. Satu-satunya cara supaya kontrak mereka bisa diperpanjang melalui perubahan undang-undang.

Dalam UU No. 3 Tahun 2020 dikatakan bahwa negara menjamin kepastian perubahan kontrak PKP2B menjadi IUPK. Menurut Ahmad Redi itu artinya negara memberikan karpet merah bagi perusahaan-perusahaan tambang, sedangkan BUMN tidak diberikan jaminan untuk mengelola. Padahal pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber daya alam yang ada saat ini hanya menjadi kutukan. Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memprioritaskan dan menegaskan bahwa BUMN berwenang mengurus atau mengelola perusahaan kontrak PKP2B yang habis masa kontraknya untuk kemudian diperpanjang menjadi IUPK, akan tetapi dalam UU No.3 Tahun 2020, peran BUMN malah justru dianak tirikan. Norma hukum yang digunakan akrobatik dan ugal-ugalan.