Beranda Publikasi Kegiatan

Kebijakan Alokasi Wilayah Pertambangan Mineral

1532

 

Kebijakan alokasi wilayah pertambangan sejatinya merupakan upaya untuk mengefektifkan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap proses investasi berupa transaksi antara pemerintah dan pihak investor. Kebijakan yang tepat terhadap penetapan wilayah pertambangan merupakan salah satu indikator keberhasilan kegiatan usaha pertambangan. Oleh sebab itu, seluruh pihak khususnya pemangku kepentingan harus memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan penetapan wilayah pertambangan mineral. Namun patut disayangkan kebijakan soal alokasi wilayah pertambangan pertambangan mineral kurang diperhatikan oleh pemerintah. Hal itu terlihat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Uraian tersebut mengemuka dalam diskusi interaktif virtual seri ketiga yang selenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, yang menghadirkan pembicara Ir. Rachman Wiriosudarmo, dengan topik diskusi “Kebijakan Alokasi Wilayah Pertambangan Mineral”, di Jakarta, Jumat, 24/07/2020. Turut hadir rekan sejawat beliau, yaitu Rozik B. Soetjipto dan Mulyanto Soejodibroto, memberikan beberapa pandangannya terkait dengan tata kelola pertambangan dan kebijakan alokasi wilayah pertambangan mineral.

Menurut Ir. Rachman Wiriosudarmo mengatakan bahwak kebijakan alokasi yang diterapkan selama ini terbatas hanya pada penetapan luas wilayah keigatan pertambangan. Adapun dasar pertimbangan yang digunakan dalam kebijakan untuk penetapan luas wilayah kurang komprehensif. Konsekuensinya kemudian adalah perspektif kebijakan alokasi hanya dimaknai bersifat limitatif, tidak bersifar developing (mengembangkan).

Lebih lanjut dijelaskan olennya, bahwa pada dasarnya kebijakan alokasi adalah penetapan untuk menentukan suatu kebijakan. Adapun dasar pertimbangan yang digunakan sebagai dasar penetapan alokasi wilayah ada 8, yaitu dasar kewenangan, alasan alokasi, tujuan alokasi, berapa banyak (luasan wilayah), jenis, lokasi, kapan dan sasaran pemberian alokasi wilayah mineral.

Ir Rachman Wiriosudarmo secara tegas mengatakan bahwa dasar kebijakan pemberian kewenangan untuk alokasi pertambangan mineral ialah Pasal 33 UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara sebagai pemilik sumber daya alam merupakan pemegang kekuasaan untuk mengendalikan dan mengemban amanah untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, juga terdapat peraturan-peraturan dibawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain-lain.

Lebih lanjut dikatakan bahwa alasan kebijakan alokasi wilayah pertambangan antara lain karena pemerintah perlu melakukan investasi untuk kepentingan ekonomi, fiskal, moneter, industri dan eksploitasi. Menurut Rachman Wiriosudarmo kebijakan tersebut dialokasikan sebab negara tidak cukup mampu melakukan eksploitasi secara mandiri sehingga memerlukan investasi. Negara sekalipun merupakan pemilik kekuasaan dan berkuasa atas sumber daya alamnya, tetapi Indonesia masih memerlukan bantuan asing dalam melakukan kegiatan tata kelola dan usaha pertambangan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dilakukan alokasi wilayah pertambangan untuk kelancaran investasi yang nanti dengan sendirinya akan menemukan cadangan. Selain itu, kebijakan alokasi wilayah dalam kegiatan investasi  pertambangan digunakan sebagai bagian dari inventarisasi untuk menentukan mineral zone dan non-mineral zone yang. Data-data tersebut digunakan sebagai perencanaan wilayah dengan memberikan alokasi khusus untuk penelitian. Perencanaan wilayah juga bisa dimanfaatkan sebagai upaya pembangunan daerah, transformasi sosial, sumber pendapatan negara dan daerah, serta untuk membangun industri dasar berbasis mineral (industri logam dan industri kimia)

Terkait denga proses alokasi, Rachma Wiriosudarmo mengatakan bahwa proses alokasi dilakukan lebih kepada membangu pola pikir yang bersifat pasif dan aktif. Disebut pasif karena hanya menunggu permohonan, pola tersebut masih digunakan sampai sekarang pada industri pertambangan. Berbeda dengan industri migas dimana menerapkan konsep penawaran, bukan menunggu permohonan. Kalaupun menunggu tentunya juga harus sudah memiliki perencanaan. UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Minerba menggunakan skema perencanaan.

Sedangkan disebut pasif karena tidak ada perencanaan, intinya “iya” atau “tidak”. Kalau menerima permohonan tanpa data tanpa perencanaan, maka hanya akan menyebabkan kesenjangan. Adapun kesenjangan yang dimaksud ialah timbulnya rasa curiga, prasangka buruk, dan ketidak percayaan sehingga menimbulkan sikap defensif yang dilakukan oleh negara. Akibat dari sikap defensif tersebut membuat negara membentuk peraturan yang bersifat limitatif atau pembatasan. Secara umum peraturan bersifat limitatif dan mengembangkan. Karakteristik peraturan di Indonesia sendiri lebih banyak mengatur terkait larangan kecuali yang diperbolehkan. Pendekatan ini dilakukan karena terjadi kesenjangan antara negara dengan investor, sehingga investor hanya digunakan sebagai objek pembuatan regulasi oleh pemerintah, bukan sebagai mitra.

Selanjutnya terkait dengan dasar kebijakan pemberian luas wilayah (berapa banyak), menurutnya tidak ada yang tahu secara persis berapa jumlah tertentu dalam satuan luas wilayah yang dijadikan sebagai dasar pemberian alokasi wilayah. Olehnya itu, menurutnya pemberian tersebut harus disesuaikan dengan daya dukung, letak geografis, kondisi demografis, sosial dan ekonomi. Selain itu juga harus menimbang kemampuan investor, melihat kebutuhan pasar dan memperhatikan kesesuaian potensi geologi.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, terkait kepada siapa alokasi wilayah pertambangan diperuntukkan, menurutnya diperlukan suatu kriteria untuk menentukan peruntukan tersebut, apakah untuk BUMN, swasta nasional, swasta asing, atau untuk rakyat. Oleh sebab itu, katanya, seharusnya UU Minerba mengatur secara detail terkait dengan ketentuan dalam pemberian dasar kebijakan alokasi wilayah pertambangan sehingga dapat berdampak kepada masyarakat sekitar (efek domino) yang memberikan kesejahteraan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam sesi pertanyaan, seorang bertanya terkait pengaturan mengenai penentuan alokasi wilayah pertambangan pemegang KK dan PKP2B. Menurut Rachman Wiriosudarmo, pengaturan mengenai jumlah luasan alokasi wilayah pertambangan pemegang KK dan PKP2B pada dasarnya diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan mengatur mengenai alokasi wilayah pertambangan namun tidak mengatur batasan luas wilayah pertambangan. Sementara dalam pengaturan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara luasan alokasi wilayah pertambangan KK dan PKP2B diatur dan dibatasi. Adapun dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pengaturan jumlah wilayah pada dasarnya juga diatur dan dibatasi.

Senada dengan pertanyaan sebelumnya, penanya lain menanyakan terkait perbedaan pengaturan alokasi wilayah pertambangan dalam UU No 4 Tahun 2009 dan UU No 3 Tahun 2020. Menurut Rachman Wiriosudarmo mengatakan bahwa alokasi wilayah pertambangan yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2020 membingungkan antara satu pasal dengan pasal lainnya. Pengaturannya lebih rancu, tidak jelas dan persyaratannya terlalu banyak dan saling bertentangan dengan lainnya.