Beranda Publikasi Kegiatan

Kebijakan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Butuh Goodwill Pemerintah dan DPR RI

995
Kincir Angin

Jakarta, PUSHEP – Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menilai kebijakan dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia membutuhkan kemauan, keinginan baik (serius) atau goodwill dari pemerintah dalam upaya mengoptimalkan energi berkelanjutan sustainable energy).

Direktur eksekutif PUSHEP, Bisman Bhaktiar, mengatakan bahwa saat ini belum terlihat niatan baik itu dari pemerintah dalam mengembangkan EBT. “Pemerintah sebenarnya sangat mudah untuk mengembangkan dan menerapkan energi terbarukan di Indonesia, bila didasari adanya keinginan serius”, ungkapnya.

Belum terlihatnya keinginan serius dari pemerintah dalam pengembangn EBT terungkap dalam kegiatan Workshop “Merevitalisasi Kaukus Ekonomi Hijau di DPR-RI untuk Mendorong Energi Terbarukan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC), Jakarta, 12/06/2020.

Ahli hukum energi, Bisman Bhaktiar menjelaskan bahwa basis konstitusi pengembangan EBT dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3), dan (4) UUD NRI 1945. Di sana dikatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2). Di ayat selanjutnya dikatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3).

Kemudian ayat berikutnya menjelaskan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4). Selain dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, pengaturan tersebut juga dapat dijumpai dalam Pasal28 H UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat…”

“Dasar konstitusional tersebut sebenarnya telah memberi legitimasi bagi payung hukum kebijakan EBT di Indonesia, seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2007 tentang Energi, UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Kehutanan, UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU 27 Tahun 2007 jo UU 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah, UU No. 16 Tahun2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement”, ucap Bisman Bhaktiar.

Pada kesempatan tersebut, Bisman Bhaktiar juga menyampaikan secara umum tantangan pengembangan EBT. Setidaknya tantangan pengembangan EBT terlihat dari permasalahan berupa pengadaan lahan, biaya investasi, akses kepada teknologi yang efisien, akses kepada Infrastruktur jaringan transmisi & distribusi listrik, akses kepada pendanaan yang murah, harga jual atau harga keekonomian yang wajar, proses perizinan dan skema kerjasama (BOOT kurang menarik?), serta kerjasama & dukungan internasional.

“Adapun masalah dan tantangan yang terjadi di DPR itu berupa ketidaktahuan dan ketidakpahaman Anggota DPR, ada juga hambatan yang dating dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berupa TA Komisi, TA Fraksi dan TA Anggota itu sendiri. Selain permasalahan tersebut, juga ada permasalahan seperti tidak merasa berkepentingan (ideali dan pragmatis) bahkan ketiadaan political will dari DPR”, kata Bisman Bhaktiar.

Menurut Bisman Bhaktiar, pengembangan EBT sebenarnya dapat dilakukan dengan cepat bila pemerintah mengintruksikan bawahannya menggunakan teknologi energi baru terbarukan. Karena dengan begitu, kita mengimplementasikan salah satu poin dari SDGs, energi berkelanjutan. “Sayangnya presiden belum memberi contoh kepada bawahannya untuk menggunakan energi terbarukan. Padahal, kan, presiden bisa mengintruksikan jajaran kementerian menggunakan panel surya sebagai sumber energi alternatif”, tuturnya.