Beranda Berita

Kebijakan Kenaikan Harga BBM Sesuai Harga Kenaikan Minyak Mentah Dunia

226

Pengamat energi yang juga sekaligus Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FSPPB 2004-2015), Ugan Gandar, dalam diskusi dengan topik Tinjauan Kritis Harga BBM (Menyorot Kelangkaan dan Rencana Kenaikan Harga BBM), yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP). Ugan Gandar mengatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM saat ini yang dikeluarkan pemerintah sudah tepat. Menurutnya hal itu berhubung karena beberapa hal antara lain akibat terjadinya krisis energi dan situasi perang Rusia – Ukraina. Ia menjelaskan bahwa kondisi energi saat ini juga memang sudah krisis, Ugan Gandar mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri ESDM, bahwa diprediksi tahun 2031 menyampaikan persediaan energi sudah habis.

Kondisi lain yang juga menyebabkan kenaikan harga menurutnya, karena tiga hal. Pertama, terjadi krisis keuangan Pertamina dan tinginya harga minyak mentah dunia. Kedua, disparitas harga berdampak kepada Parta Niaga. Namun katanya, pengaruh situasi geopolitik dunia merupakan sangat memberikan berpengaruh pada kenaikan harga BBM. Perang Ukraina-Rusia menyebabkan harga minyak mentah dan LPG naik. Di sisi lain Amerika juga telah mengeluarkan kebijakan yang melarang impor minyak ke Rusia. Akibatnya saat ini trent minyak dunia naik jadi 137 USD/barel.

Ugan Gandar menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM didasarkan pada Kepmen 148 148 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, Perpres 117/2021 tentang Perubahan ketiga atas PP No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar, dan Kepmen 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan. Ketentuan tersebut menjadi dasar kenaikan harga BBM.

Lebih lanjut, dijelaskannya bahwa berdasarkan Kepmen 37.K/HK.02/MEM.M/2022 yang mengatur status Pertalite menjadi bahan bakar penugasan menggantikan Premiun, sedangkan solar adalah subsidi. Selain itu, Ugan Gandar menjelaskan bahwa kondisi yang dihadapi saat ini adalah Patra Niaga yang menyalurkan BBM ke seluruh plosok daerah belum ada yang menggantikan. Ugan Gandar juga menjelaskan terkait dengan harga keekonomian BBM. Menurutnya, Pertalite harga jual ritelnya 7.650 dan harga keekonomian 12.100 Rp/liter ada gap 4.450 dan ini sangat terkait dengan konflik dunia dan menyebabkan perubahan harga. Sedangkan pertamax yang bukan merupakan BBM subsidi konsumsinya hanya 13% dari total konsumsi BBM Pertamina.

Pertamax bulan April 2022 harga keekonomian Rp. 17.066/liter harga jual Rp. 9.000/liter. Di tahun 2021 Patra Niaga mengalami kerugian sebesar 154 juta USD dan di tahun 2022 ada potensi kehilangan pendapatan sebesar 1,5 Miliar USD. Menurut Ugan Ganda, kalau perang tidak bisa dihentikan dan ada ancaman seperti Jerman yang akan melakukan pemboikatan impor gas dari Rusia ini juga akan naik lagi. Jika dibandingkan dengan harga BBM di SPBU lain, harga jual Pertamina masih memiliki harga dibawah SPBU negara lain.

Ugan Gandar juga menyoroti disparitas harga yang terjadi semakin meningkat antara solar subsidi vs non subsidi. Disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi dengan solar non subsidi (Dex series) menyebabkan adanya potensi penyelewengan solar subsidi ke sektor industri. Disparitas harga solar subsidi Rp. 5.150 dengan solar non subsidi Rp. 13.700 saat ini sebesar Rp. 8.850/liter. Menurutnya, BPH Migas harus berani mengawasi kalau ada yang menimbun karena mengakibatkan kelangkaan.

Selanjutnya, Ugan Gandar juga menyoroti bahwa pengguna BBM Pertalite yang telah menjadi BBM penugasan atau mendapat kompensasi dari pemerintah, namun masih banyak digunakan oleh pemilik kendaraan jenis menengah ke atas. Kondisi ini menyebabkan jadinya salah sasaran sementara belum ada regulasi yang mengatur siapa yang berhak dan tidak berhak atas BBM pertalite. Juga temuan pengguna BBM solar subsidi masih banyak truk ODOL (over dimension over length) yang mengisi solar subsidi di SPBU yang diindikasikan milik industri besar. Juga ada pengguna mobil jenis menengah ke atas yang membeli BBM Solar Subsidi.

Atas kondisi tersebut, Ugan Ganda mendorong agar BPH Migas seharusnya melakukan pengawasan ini karena mempunyai anggaran yang cukup besar sehingga BPH Migas harus bertanggung jawab apabila ada kelangkaan seperti ini.

www.pushep.or.id