Beranda Publikasi Kegiatan

Kebijakan Tata Kelola Ketenagalistrikan

1001
Kebijakan Tata Kelola Ketenagalistrikan

Kebutuhan akan pasukan listrik yang terjamin menjadi hal yang terpenting dalam perkembangan kehidupan saat ini. Setiap hari segala kegiatan yang menjadi penopang aktvitas memerlukan sumber energi,yang namanya listrik. Adalah listrik yang merupakan energi utama yang diperlukan untuk menggerakan daya dalam kebutuhan sehari-hari kita. Kebutuhan manusia terhadap tenaga listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebutuhan itu terus meningkat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Pernyataan itu mengemuka dalam diskusi terkait dengan “Kebijakan Tata Kelola Ketenagalistrikan” pada kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), di kawasan Pancoran, Jakarta.

Menurut Ir. Ismail Zaini, M.Sc, yang menjadi narasumber pada diskusi tersebut, mengatakan secara sederahana apabila tidak ada listrik dalam sehari, maka dalam satu perkampungan tersebut akan mengalami keadaan gelap gulita. Adapun untuk saat ini, apa bila diperkotaan sedang mengalami pemadaman listrik, tentu masyarakat akan langsung mengeluhkan keadaan. Hal tersebut terjadi karena semua peralatan kebutuhan hidup sehari-hari memerlukan energi listrik. Lemari pendingin sebagai tempat penyimpanan kebutuhan pangan menjadi hal yang sangat primer untuk menstabilkan kesegaran makanan. Alat komunikasi juga memerlukan listrik agar tetap aktif menerima dan melakukan panggilan, dan berbagai teknologi lainnya yang memerlukan energi

Lebih lanjut, Ismail Zaini mengatakan bahwa untuk melakukan perhitungan berapa biaya yang dikeluarkan aktivitas energi listrik tersebut dilakukan dengan misalnya, 7 lampu (30 watt) nyala dalam sehari dari pukul 18.00 hingga pukul 06.00 atau dengan kata lain nyala selama 12 jam. Selanjunya diasumsikan, pada pukul 06.00, lampu-lampu rumah dimatikan karena sudah berangkat kerja dan tidak terpakai lagi. Maka total daya dari lampu yang digunakan dalam setengah hari adalah 7 x 30 watt x 12 jam = 2.520 watt. Kemudian jumlah tersebut dikalikan dengan estimasi Rp 1.352 per kwh, maka besaran yang harus dibayarkan ialah Rp.23.511,28.

Jadi untuk biaya subsidi listrik hanya berlaku di bawah 1400 watt. Jika di atas 1400 watt hal itu tidak termasuk dalam subsidi. Ismail Zaini mengatakan bahwa subsidi listrik adalah biaya yang dibayarkan oleh negara kepada BUMN untuk mengganti biaya produksi listrik, sesuai dengan peraturan UU yang berlaku.

Biaya listrik itu meliputi; komponen biaya, pembangkitan dihitung semua, faktor energi prima, susut jaringan, maintenance dan margin sama dengan keuntungan.

Ismail Zaini menegaskan bahwa untuk mencukupi kebutuhan sumber daya listrik maka diperlukan pengelolaan dengan berbasis pada prinsip-prinsip kemanfaatan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, dan kelestarian fungsi lingkungan.

Lebih jauh, Ismail Zaini mengatakan bahwa kelistrikan itu pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah (pemda) dan swasta untuk dapat secara independen melalui BUMN dalam menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan, termasuk di dalamnya menetapkan harga listrik.