Beranda Publikasi Kegiatan

Kementerian ESDM memandang Penting Penguatan Kewenangan Pemda dalam Urusan Konservasi Energi dan Energi Terbarukan

192

 

Kebijakan terhadap upaya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah saat ini. Halim Sari Wardhana, S.T., M.M, – yang juga merupakan Sekretaris Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM) – yang diwakili oleh Qatro Romandhi selaku Kepala Bagian Rencana dan Laporan Ditjen EBTKE, mengatakan bahwa saat kita sangat butuh kebijakan untuk pengembangan EBT di daerah. Khususnya terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan EBT dan konservasi energi. Hal itu diungkapkan dalam kegiatan focus group discussion yang diselenggarakan atas kerja sama Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) dengan Ditjen Bangda, 19/11/2020.

Menurutnya, capaian bauran energi nasional di tahun 2020 dari EBT, semua yang dimiliki tidak lepas dari potensi energi di daerah. Total potensi yang tersebar mulai dari air, surya, bayu, bioenergi, panas bumi, samudera, dan biofuel sudah mencapai 10,43 Gigawatt dengan prosentasi yang kecil yaitu 2,5% untuk pembangkitan. Hal ini sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah total potensi yang dimiliki, termasuk juga biofuel dengan kapasitas produksi yang mencapai 10juta KL.

Apabila dikonversi dalam bauran energi nasional yang dihitung bersama direktorat jenderal lain (Dirjen Migas, Minerba untuk energi fosilnya), maka bauran EBT saat ini per Triwulan II mencapai 10,9%. Tahun 2019 baru mencapai angka 9,1%. Diperlukan kolaborasi dan koordinasi, khususnya perihal anggaran baik dibangun oleh APBN maupun swasta bersama dengan PLN untuk mencapai target sebesar 23%. Saat ini ESDM di daerah mau dilebur entah kemana, hal ini menjadi pertanyaan bersama dan harus diselesaikan. Oleh sebab itu koordinasi cukup penting antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Qatro Romandhi mengatakan, dari project APBN yang nilainya tidak seberapa, tentu membutuhkan koordinasi yang cukup besar, apalagi jika menggabungkan dengan peran pemerintah daerah dalam hal pengembangan di sektor swastanya. Semua yang berkaitan dengan listrik juga akan dikoordinasikan dengan PT. PLN selaku pemegang kuasa usaha untuk ketenagalistrikan. Terdapat pemegang kuasa usaha lain yang dimiliki seperti Cikarang Listrindo atau kuasa usaha lain selaku IPP. Dari 10,9% tersebut, program bahan bakar nabati (BBN) yang non listrik dari B20 sudah dimulai.

Selain dari program BBN, ada juga PLTP dari Sarulla, Lahendong, dan Ulubelu. Tahun 2019 masuk PLT Bayu di Jeneponto, ini menambah kapasitas yang sebelumnya telah terpasang di Sidrap. Selain dari panas bumi yang besar, ada juga aneka EBT dari angin, surya, hydro, dan bioenergi. Bioenergi memiliki porsi yang cukup besar karena distribusi dari B30 bisa dilakukan melalui jaringan darat dengan mudah, mengingat saat ini konektifitas seluruh Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara bisa diakses dan mengurangi komponen harga distribusi dari energi.

Qatro Romandhi menyebutkan, dari sektor realisasi PNBP baru ada satu, yaitu panas bumi. Kita harus mulai memikirkan lebih lanjut bagaimana memperoleh PNBP dari energi lainnya, apakah nanti akan dibebankan pada komponen harga. Posisi sekarang, Dirjen EBTKE yang baru bersama menteri telah mengusulkan Rancangan Perpres terkait harga EBT, dimana dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera dirilis dan dipublikasikan apabila sudah disetujui oleh Presiden.

Pada saat capaian bauran energi sudah meningkat maka investasi juga otomatis akan ikut meningkat. Investasi ini tentu akan terletak di daerah karena didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Selain dengan pemanfaatan energi, kami juga mengawal terkait dengan penghematan energi mulai dari low cost sampai dengan high cost melalui kegiatan audit energi (investment great audit).

Terkait infrastruktur EBTKE, ada pembangunan PJU-TS, Revitalisasi PLT EBT, pembangunan PLTS Rooftop, dan pembangunan PLTM Oksibil (Multi Years Contract). PJU-TS terbangun 19.863 unit, PLTS Rooftop terbangun 193 unit, Revitalisasi PLT EBT terbangun 4 unit, dan Oksibil terbangun 1 unit. Pembangunan Oksibil baru dilakukan menggunakan APBN sejak tahun 2016, karena satu dan lain hal mengalami kesulitan di lapangan menyebabkan akses pembangunan cukup sulit sehingga memerlukan waktu lebih dari target yang sudah ditentukan. Untuk PJU-TS cukup menarik karena koordinasinya bukan hanya pemerintah dengan pemerintah daerah, tetapi juga ikut melibatkan DPR RI.

Qatro Romandhi mengungkapkan, adapun penurunan emisi CO2 dari sektor energi telah dilakukan evaluasi dan laporan dari aksi yang memitigasi di tiap daerah. Contohnya ada energi efisiensi, EBT, bahan bakar rendah karbon (fuel switching), penggunaan teknologi pembangkit bersih, dan kegiatan lain (reklamasi pascatambang). Angka saat ini sudah mencapai sekitar 63 juta ton. Seluruh kegiatan ini dijahit di Dirjen EBTKE untuk diserahkan ke Bappenas. Terhadap peran dan kewenangan pemerintah daerah, Dirjen EBTKE telah mengawal cukup banyak di sektor panas bumi dan bioenergi.

Terkait urusan pemerintahan dan pemerintah daerah terkait sub urusan EBTKE. Pada Pasal 13 UU Pemda, pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Pada tahun 2020-2024, kita mempunyai urusan baru yaitu RSPP (Redesign Sistem Perencanaan Penganggaran) yang berimplikasi pada perubahan struktur organisasi dan perubahan struktur anggaran. Hal tersebut tidak hanya terjadi kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah daerah. RPJM melalui UU No.18 Tahun 2020 juga sudah bergulir menjadi rencana strategis (renstra) dari Kementerian ESDM turun menjadi rensrat masing-masing Dirjen di unit lingkungan Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.

Qatro Romandhi, mengatakan tahun 2020-2045 ada program baru dengan sistem penilaian baru, dengan sistem penganggaran baru, dengan sistem organisasi yang baru dimana Eselon III dan Eselon IV tidak ada lagi sehingga akan mengubah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tertentu. Diperlukan kolaborasi bersama antara Kemendagri, Dirjen EBTKE, dan Pemerintah Daerah mulai dari program, pelaksanaan pengawasan sampai dengan serah terima aset, dan terakhir yang paling utama ialah pada saat aset menjadi milik pemerintah daerah, maka keberlangsungan dari aset tersebut untuk operasi dan maintenance sudah tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah mengingat pemerintah terus maju dengan program-program pembangunan yang lebih fokus terhadap tindak lanjut pembangunan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Pelaksanaan pembangunan yang sekarang sedang dibahas terkait pembangunan yang sudah dilakukan oleh Dirjen EBTKE mengalami kendala, harapannya jangan sampai aset-aset yang sudah dibangun dan dilaksanakan harus berhadapan dengan permasalahan-permasalahan di bidang hukum kedepannya. Dari lampiran UU Pemda untuk sektor panas bumi, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota telah disebutkan kewenangan masing-masing sebagaimana lampiran UU tersebut. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dapat menerbitkan izin pemanfaatan langsung panas bumi.

Adapun kewenangan pemerintah pusat dalam sektor panas bumi yaitu penetapan wilayah kerja panas bumi, pelelangan wilayah kerja panas bumi, penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah provinsi, penerbitan izin panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, penetapan harga listrik dan/atau uap panas bumi, serta penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam lintas daerah provinsi.

Sedangkan untuk kewenangan pemerintah daerah yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi, dan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 daerah provinsi. Terakhir kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu untuk penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota.