Beranda Publikasi Opini

Keterangan Ahli Pengujian Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM No. 6 Tahun 2017

741
Keterangan Ahli Pengujian Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM No. 6 Tahun 2017

Keterangan Ahli dalam Pengujian Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017

Oleh : Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.
Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Andalas
Permohonan pengujian Permen ESDM No. 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 didasarkan pada alasan bahwa dua peraturan tersebut membolehkan pemegang Kontrak Karya Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi dan pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dengan kadar minimum pemurnian tertentu ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri tersebut. Penjualan ke luar negeri tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan ekspor dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. Hal itu dinilai Pemohon bertentangan dengan Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Terhadap permohonan tersebut, Ahli menyampaikan keterangan dengan berangkat dari pertanyaan berikut, apakah izin ekspor mineral logam dapat diperpanjang bagi pemegang Kontrak Karya, Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Pemegang IUP Operasi Produksi dan Pihak lain sebagaimana diatur dalam Permen ESDM tersebut?
Guna menjawab pertanyaan tersebut, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 170 UU Minerba menyatakan :
Pasal 102 : Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.
Pasal 103 :
(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 170 : Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat- lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Sesuai norma di atas, Pasal 102 dengan tegas mewajibkan Pemegang IUP dan IUPK untuk melakukan peningkatan terhadap nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. Peningkatan nilai tambah dimaksud mesti dilakukan dengan melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) UU Minerba.
Dalam rangka transisi ketika UU Minerba ini dikeluarkan, pemenuhan kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebagaimana diatur dalam pasal 102 dan Pasal 103 ayat (1) UU Minerba diberi batas waktu tertentu. Dalam Pasal 170 UU Minerba, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya UU Minerba diberi waktu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103 selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU Minerba diundangkan. Dengan demikian, kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 103 sudah harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak tanggal 12 Januari 2009, yaitu 12 Januari 2014.
Dalam Ilmu Perundang-undangan, hubungan antara Pasal 103 dengan Pasal 170 adalah sama-sama bagian dari norma Batang Tubuh UU Minerba. Keduanya adalah norma yang saling bersesuaian, bukan dua norma yang sedang “berkonflik” atau salin bertentangan sehingga perlu diselesaikan dengan menggunakan asas norma yang bersifat umum dan bersifat khusus. Lebih jauh, sesuai Lampiran II UU No 12 Tahun 2011, dua norma tersebut juga dapat dibedakan. Di mana, Pasal 103 merupakan bagian Materi Pokok UU Minerba, sedangkan Pasal 107 merupakan Ketentuan Peralihan.
Ketentuan Peralihan adalah bagian dari peraturan yang berisi norma yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan salah satunya mengatur hal-hal yang bersifat transisional dan menjamin kepastian hukum. Dalam konteks itu, Pasal 170  UU Minerba adalah norma yang dibentuk untuk memberikan kepastian sekaligus status transisi bagi pemegang kontrak karya dan pemegang izin tambang dalam hal memenuhi kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Minerba.
Sesuai ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 dalam kaitannya dengan Pasal 170 UU Minerba sebagaimana ahli terangkan di atas, sama sekali tidak dibenarkan adanya kebijakan yang berisi ketentuan perpanjangan izin ekspor hasil tambang mineral logam yang belum diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Jika perpanjangan izin ekspor hasil tambang mineral yang belum diolah dan dimurnikan tetap akan diberikan karena adanya tuntutan keadaan misalnya, hal itu hanya dapat dilakukan dengan mengubah terlebih dahulu ketentuan Pasal 170 UU Minerba.
Lalu, bagaimana dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana dimohonkan untuk diuji secara materiil ini? Di mana, Peraturan Menteri tersebut mengatur setidaknya tiga hal terkait ekspor hasil tambang mineral logam, yaitu : kadar minimum pemurnian, jumlah yang dapat diekspor dan lama waktu diperbolehkannya melakukan perjualan ke luar negeri (ekspor).
Tiga hal tersebut pada pokoknya berisi ketentuan terkait : Pertama, dalam Pasal 10 Permen ESDM No 5/2017 diatur bahwa bagi  Pemegang IUP Operasi Produksi Nikel dan Operasi Produksi Khusus yang telah memenuhi kewajiban memanfaatkan nikel dengan kadar 42% dalam melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar < 1,7% ke luar negeri dan Bagi Pemegang IUP Operasi Produksi Bauksit dapat melakukan penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian dengan kadar >42% ke luar negeri. Artinya, Peraturan Menteri memberikan batasan tertentu terkait kadar hasil tambang mineral logam yang dapat diekspor. Di mana, jika kadar tersebut telah terpenuhi, izin ekspor dapat diberikan. Kedua, jumlah tertentu yang dapat diekspor dari hasil tambang yang telah dimurnikan dengan kadar yang ditentukan adalah sesuai dengan rekomendasi persetujuan ekspor dari Direktur Jenderal atas nama  menteri. Jumlah ekspor yang dapat diberikan sepenuhnya menjadi policy Menteri ESDM cq. Direktur Jenderal. Ketiga, penjualan ke luar negeri terhadap hasil tambah dengan kadar dan jumlah tertentu tersebut diberikan ditoleransi, di mana hal itu dapat dilakukan hingga 5 (lima) tahun ke depan sejak Peraturan Menteri diberlakukan.
Apa yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 17 Permen ESDM No 5 Tahun 2017 dan juga terdapat dalam Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 sesungguhnya telah mengurangi kadar kemutlakan wajib meningkatkan nilai tambah dan pengolahan/pemurnian hasil tambah di dalam negeri bagi pemegang IUP dan IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan 103 UU Minerba. Artinya, makna wajib dalam Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba dimaknai dalam bentuk kadar pemurnian tertentu saja. Padahal, UU Minerba sama sekali tidak dimaksudkan demikian, melainkan bahwa pengolahan dan/atau pemurnian sepenuhnya harus dilakukan di dalam negeri. Akibat pengurangan kadar tersebut, makna “wajib” melakukan pemurnian di dalam negeri dalam rangka meningkatkan nilai tambah mineral dan batu bara menjadi hilang. Sehingga Permen tersebut telah mengubah substansi UU Minerba tanpa mengubah teks norma UU itu sendiri. UU Minerba menghendaki agar pengolahan dan pemurnian sepenuhnya dilakukan di dalam negeri, sementara Permen ESDM justru mengatur bahwa pemurnian cukup dilakukan dalam kadar tentu saja, di mana jika kadar pemurnian tertentu dimaksud sudah dipenuhi, Pemegang IUP dan IUPK sudah dapat melakukan ekspor hasil tambang mineral.
Pada saat yang sama, toleransi waktu selama lima tahun sejak Permen diberlakukan juga tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 170 UU Minerba. Seharusnya, Permen ESDM ini diberlakukan dalam tenggang waktu yang diberikan UU Minerba, bukan di luar itu. Dengan mengatur sendiri tambahan waktu transisi pemberlakukan pelaksanaan kewajiban Pemegang IUP dan IUPK sesuai Pasal 102 dan Pasal 103  UU Minerba, Permen ini telah keluar dari batasan lingkup materi yang dapat diatur di dalamnya, sehingga ia telah menabrak ketentuan UU Minerba.
Jika seandainya pemerintah memandang bahwa tenggang waktu pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba tidak lagi dapat dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 UU Minerba, seharusnya penyesuaian masa transisi dilakukan melalui mekanisme legislasi bersama DPR dengan mengubah UU, bukan hanya melalui sebuah Peraturan Menteri.  Sebab, Peraturan Menteri hanyalah sebuah peraturan pelaksana, di mana materi yang dimuat di dalamnya  harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi tingkatannya. Namun oleh Peraturan Menteri (Permen ESDM No 5 dan No 6 Tahun 2017) ini telah mengubah maksud UU, bahkan mengatur sesuatu secara bertentangan dengan UU Minerba, khusunya Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 170 UU Minerba, sudah selayaknya peraturan ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku.
Demikian keterang ini Ahli disampaikan, semoga dapat membantu Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini dengan seadil-adilnya.
Padang, 20 Januari 2017
Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.