Beranda Berita

KPK Dilibatkan dalam PoD Blok Masela, PUSHEP: Langkah yang Tepat

216
Blok Masela

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan terlibat dalam mengaudit Plan of Development (PoD) milik INPEX Corporation dalam pengembangan Blok Masela. Keterlibatan itu merupakan permintaan langsung dari pihak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk memastikan pengembangan Blok Masela berjalan sesuai prosedur hukum. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menilai langkah tersebut sudah tepat.

Peneliti PUSHEP, Suyanto Londrang, mengatakan kebijakan SKK Migas yang  melibatkan KPK dalam pengembangan Blok Masela merupakan pilihan baik menciptakan tata keloka energi yang berkeadilian.

“Dilibatkannya KPK dalam pengembangan Blok Masela merupakan kebijakan yang tepat dari SKK Migas untuk menciptakan tata kelola energi yang berkeadilan” ucap Suyanto Londrang di Jakarta, Rabu, 26 Juni 2019.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan pihak SKK Migas telah menyampaikan keinginannya. Melalui pemaparannya, SKK Migas meminta agar lembaga antirasuah ini ikut terlibat mendampingi pengembangan Blok Masela.

Lebih lanjut, Pahala Nainggolan menambahkan bahwa kepala SKK Migas sudah menyampaikan paparan awal. Selanjutnya dijadwalkan akan ada pemaparan kepada pimpinan KPK untuk memastikan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang dapat menghambat, khususnya terkait soal korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Suyanto Londrang berpandangan langkah yang ditempuh oleh kedua lembaga tersebut merupakan pilihan yang strategis. “Sinergitas kedua lembaga itu merupakan contoh baik untuk mengupayakan pencegahan terjadinya korupsi di sektor migas. Ini kebijakan sangat strategis untuk mencegah korupsi”, cetus Suyanto Londra.

President of INPEX Masela Ltd., Shunichiro Sugaya, mengatakan pengajuan revisi PoD dengan skema pengembangan LNG darat, mengacu pada Head of Agreement (HoA) yang ditandatangani pada 17 Juni 2019 lalu. Dalam dokumen PoD INPEX yang didukung perusahaan lain, juga mengajukan permintaan untuk memperpanjang durasi kontrak pengelolaan Blok Masela guna mendapatkan keekonomian proyek. INPEX mengaku perpanjangan 20 tahun akan sangat penting untuk realisasi proyek.

“Kerjasama seperti ini akan menjadi preseden baik bagi tata kelola hukum energi ke depannya. Niatan untuk menciptakan tata kelola energi yang bersih telah dimulai sejak klausul HoA dibuat. Ini betul-betul langkah yang tepat”, tegas Suyanto Londrang.