Beranda Publikasi Kegiatan

Kuasa Hukum Pemohon Judicial Review Undang-Undang Minerba Yakin Permohonannya akan Dikabulkan

1635

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mempertemukan empat kuasa hukum pemohon judicial review Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada satu kesempatan diskusi publik virtual dengan tema “Membedah Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Minerba di Jakarta, 28 Agustus 2020.
Diskusi tersebut menghadirkan ketua tim kuasa hukum dari masing-masing pemohon, antara lain: Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H. (Tim Kuasa Hukum Permohonan Nomor 58/PUU-XVIII/2020), Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. (Tim Kuasa Hukum Permohonan Nomor 60/PUU-XVIII/2020), Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. (Tim Kuasa Hukum Permohonan Nomor 64/PUU-XVIII/2020), Dharma Sutomo, S.H., M.H. (Tim Kuasa Hukum Permohonan Nomor 65/PUU-XVIII/2020).
Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H. sebagai Ketua Kuasa Hukum Permohonan Nomor 58/PUU-XVIII/2020 pada prinsipnya menguji ketentutan terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dalam pemberian perizinan berusaha. Dalam permohonannya, kuasa hukum pemohon 58/PUU-XVIII/2020 menguji ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU No.3 Tahun 2020. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Sedangkan dalam Pasal 35 ayat (4) menyebutkan “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Penjelasan Pasal 35 ayat (4) menyebutkan bahwa Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB.
Berdasarkan dasar tersebut Kuasa Hukum Pemohon No. 58/PUU-XVIII/2020 meminta norma Pasal 35 ayat (1) dan (4) serta Penjelasan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara a quo diuji terhadap Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 28C (1) Pasal 28D ayat (1).
Menurut pemohon, pasal yang diuji dinilai inkonstitusional berdasarkan penalaran historis-teoritis dan konstitusional-yuridis. Kemudian pasal a quo dipandang bertentangan dengan materi muatan dan original intent Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, pemohon menganggap Pasal 35 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 bertentangan dengan materi muatan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 2020 inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Lebih lanjut Bahrul Ilmi Yakup, yang juga merupakan ketua Asosiasi Advokat Konstitusi dalam diskusi tersebut menyoroti adanya kejahatan legislasi dalam pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Menurutnya kejahatan tersebut terlihat secara gamblang dalam proses pembentukan undang-undang a quo, yang menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Oleh Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum Permohonan Nomor 60/PUU-XVIII/2020 kenyataan bahwa adanya kejahatan legislasi dalam pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dilakukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Uji formil Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada intinya merupakan menguji apakah pembentukan undang-undang tersebut telah melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Jadi uji formil adalah mempermasalahkan proses pembuatan undang-undang.
Bagi Ahmad Redi, RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (carry over). RUU Minerba merupakan RUU inisiatif DPR yang telah disusun drafnya sejak DPR periode 2014-2019 dan hingga masa jabatan DPR periode lalu berakhir bulan September 2019 belum dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba. Berdasarkan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa carry over pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan DIM, padahal DPR periode lalu belum satupun membahas DIM RUU Minerba.
Lebih lanjut Ahmad Redi mengatakan bahwa pembahasan RUU Minerba dilakukan tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR. Padahal pembahasan RUU seharusnya dilakukan melalui rapat kerja dan rapat Panitia Kerja (Panja) yang terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Tata tertib DPR yang menyatakan semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, bisa tertutup hanya apabila terkait dengan rahasia negara atau kesusilaan. Lebih lanjut, pembahasan RUU juga melanggar Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan azas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.
Lebih parahnya lagi menurut Ahmad Redi, pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Berdasarkan Pasal 22D UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 249 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 92/PUU-X/2012, bahwa DPD mempunyai kewenangan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Sehingga dengan demikian pembahasan RUU Minerba secara konstitusional harus dibahas dengan melibatkan DPD. Pembahasan RUU Minerba yang tidak melibatkan DPD jelas pelanggaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 dan inkonstitusional.
Pembicara selanjutnya, Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. sebagai Tim Kuasa Hukum Permohonan Nomor 64/PUU-XVIII/2020) menguji Pasal 169 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Menurutnya Pasal 169 A UU Minerba memperlihatkan ketidakberpihakan pembentuk undang-undang terhadap peran (organ negara) melalui BUMN dan BUMD yang memperoleh prioritas dalam mendapatkan IUPK, akan tetapi pihak yang memegang KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian tanpa mengikuti pelbagai mekanisme yang diatur dalam Pasal 75 UU Minerba.
Dari ketentuan tersebut, menurut Viktor Santoso Tandiasa mengatakan bahwa konstruksi Pasal 75 ayat (3) yang memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga ketentuan Pasal 169 A bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, dan ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Lebih lanjut menurut Viktor Santoso Tandiasa mengungkapkan bahwa Keberadaan Pasal 169 A telah memberikan kewenangan yang terlampau luas kepada Menteri untuk memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B. Sehingga ketentuan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa. “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Disamping itu keberadaan Pasal 169A menunjukan relasi yang tidak adil antara pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya alam.
Permohonan Nomor 65/PUU-XVIII/2020 secara tegas menguji ketentuan tersebut. Ketua Tim Kuasa Hukum, Dharma Sutomo, S.H., M.H. yang mewakili Pemerinta Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dr.H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M. Menurut Dhama Sutomo mengatakan bahwa kami satu-satunya yang mewakili aspirasi pemerintah daerah yang menguji ketentuan kewenangan pemerintah pusat dalam perizinan berusaha pertambangan mineral dan batu bara.
Menurut Dharma Sutomo, keberadaan UU No. 3 Tahun 2020 menggeser paradigma kewenangan daerah di sektor pertambangan. Tentu kehadiran undang-undang tersebut telah mengamputasi segala kewenangan daerah di bidang pertambangan. Ketentuan tersebut terlihat dalam Pasal 173B UU No. 3 Tahun 2020 yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya ketentuan dalam Matrik Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014. Bagi Dharma Sutomo, ketentuan tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.
Pada kesempatan berikutnya, saat jadwal persidangan di Mahkamah Konstitusi sudah memasuki agenda pokok perkara, Pushep akan menjadwalkan diskusi serupa. Pada diskusi tersebut nantinya Pushep akan menghadirkan perwakilan dari pihak Pemerintah dan DPR RI untuk membahas tentang pandangan Pemerintah dan DPR RI terhadap uji formil dan uji materil yang telah dipersidangkan di Mahkamah Konstitusi. Menarik untuk mengkaji dan mengamati perkembangan berikutnya terhadap uji formil dan uji materil yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Besar harapan agar Mahkamah memberikan putusan yang terbaik dan adil bagi seluruh pihak.