Beranda Publikasi Kegiatan

Mahasiswa Hukum dan Mahasiswa Pertambangan serta Bem UI Mendorong Judicial Review UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi

1364

Jakarta, PUSHEP – Mahasiswa kembali melayangkan sejumlah kritik dan catatan atas lahirnya Undang-Undang Minerba baru, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kritik dan catatan tersebut disampaikan oleh perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Indonesia (Permata Indonesia), Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dalam Diskusi Interaktif Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) (18/06).

Untuk diketahui diskusi mahasiswa ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya pada 16 Juni 2020 PUSHEP menghadirkan perwakilan dari PB HMI dan PMKRI dengan tajuk yang sama, yakni “Setelah RUU Minerba Jadi UU, Apa Kata Mahasiswa?”.

Baik Permata Indonesia, Permahi, maupun BEM UI sepakat bahwa UU No. 3 Tahun 2020 syarat dengan permasalahan, dari sisi formil misalnya RUU revisi atas UU Nomor 4 Tahun 2009 ini tidak memenuhi kriteria sebagai RUU carry over, pembahasannya dilakukan secara tertutup, serta tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Sementara dari sisi materiil, Ilham Rifki Nurfajar selaku Sekretaris Jenderal Permata Indonesia memberikan catatan atas sejumlah ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2020. Menurutnya terdapat beberapa ketentuan yang baik dan berdampak positif bagi industri pertambangan di Indonesia, namun juga banyak pasal-pasal yang berpotensi merugikan rakyat dan negara, seperti jaminan perpanjangan KK dan PKP2B, sentralisasi pezinan, serta penghapusan Pasal 165 (sanksi penerbitan izin yang tidak sesuai peraturan).

Terhadap catatan-catatan tersebut, Permata Indonesia kemudian memberikan tiga sikap, yakni 1) menolak sebagian UU No. 3 Tahun 2020, 2) mempertimbangkan membangun rekonsiliasi gerakan nasional lintas sektoral, dan 3) mempertimbangkan jalur hukum (judicial review) UU No. 3 Tahun 2020 sebagai bentuk upaya mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan yang berdaulat dan berkelanjutan.

Sementara Permahi, yang diwakili oleh M. Andrean Saefudin, juga secara tegas menolak UU No. 3 Tahun 2020. Menurutnya UU yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 10 Juni 2020 ini tidak menganut kedaulatan energi yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.

Lebih lanjut, Ketua Umum DPP Permahi ini juga menilai bahwa UU No. 3 Tahun 2020 tidak berpihak kepada rakyat, justru lahirnya UU ini banyak menguntungkan 8 perusahaan besar yang sudah lama menguasai sebagain besar industri tambang di Indonesia.

“Untuk kepentingan siapa UU ini? Karena ketika berbicara untuk kepentingan rakyat, rakyat banyak melakukan penolakan (atas UU tersebut)” tegasnya.

Dalam diskusi yang sama, Leon Alvinda Putra, Kepala Departeman Kajian Strategis BEM UI, juga mengamini soal ketidakberpihakan UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap rakyat dan kepentingan nasional, alih-alih di dalamnya terselubung sejumlah pasal yang dapat membuka celah korupsi dan melanggengkan kuasa oligarki.

“UU Minerba sangat tetap sasaran, namun untuk para oligarki bukan untuk masyarakat” tandasnya.

Sebagaimana Permata Indonesia dan Permahi, BEM UI juga sepakat untuk mendukung dilakukannya judicial review UU No. 3 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK), bahkan juga siap berkonsolidasi dengan berbagai pihak untuk melakukan aksi lanjutan atau melakukan langkah-langkah lainnya yang dimungkinkan oleh Konstitusi.

Namun selain itu, lanjut Leon, kedepannya juga perlu fokus mengawal RUU Omnibus Law Cipta Kerja, karena kepentingan-kepentingan olgarki terkait pengelolaan tambang juga diakomodasi di dalam RUU yang tengah dilakukan pembahasan oleh DPR ini.

“Ini (UU Minerba baru) ibarat karpet merah yang membentang di tempat yang sama dengan Omnibus Law, jadi karpet merahnya bertumpuk dan lebih empuk bagi yang menapakinya”. Kata Leon mengutip perkataan Faisal Basri, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Lebih lanjut, Leon juga menyoroti soal pengesahaan RUU Minerba baru ini yang dilakukan di tengah pandemi. Menurutnya selain tidak menujukkan rasa empati juga menutup ruang gerak mahasiswa untuk melakukan aksi.

Namun demikian, saat mengetahui RUU tersebut akan disahkan menjadi UU pada sidang Paripurna 12 Mei 2020 lalu, pihaknya bersama organisasi kampus lainnya tetap bersuara dan memberikan penolakan dengan cara melakukan aksi online melalui media sosial seperti twitter dan watsapp, bahkan juga secara khusus mengirimkan pesan ke perwakilan panja UU minerba di DPR RI.

“Tapi yang menarik, DPR merasa diteror. Ya sudah kalau menolak nanti saja (judicial review) di MK. Jadi seolah-olah DPR ini gak peduli pada rakyat, kalau rakyat gak suka (bukan ditunda atau dibatalkan, tapi) disuruh ke MK” pungkasnya.