Beranda Berita

Maraknya Dokumen Terbang dalam Kegiatan Usaha Pertambangan

73

Asosiasi Penambang Tanah Pertiwi (ASPETI) menggelar diskusi mengenai kutukan sumber daya alam. Dalam diskusi tersebut mengemuka soal istilah ‘dokumen terbang’ dalam kegiatan pertambangan. Istilah tersebut untuk menggambarkan bahwa banyaknya kegiatan yang sifatnya fiktif dalam kegiatan bisnis pertambangan yang berpotensi merugikan negara hingga 5,7 Triliun. Kegiatan tersebut dilangsungkan di Gedung Joang 45 Menteng, Jakarta Pusat, 10/08/2023.

Agung Setiabudi selaku ketua panitia menjelaskan bahwa acara ini dilaksanakan untuk merefleksikan problematika kejahatan pertambangan ilegal yang menggunakan modus dokumen terbang. Ia menjelaskan bahwa dokumen terbang merupakan modus yang dilakukan untuk melakukan penambangan secara ilegal. Hasil dari kegiatan pertambangan ilegal tersebut lantas menggunakan dokumen perusahaan yang legal untuk menjual hasil tambangnya.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa perusahaan yang melakukan penambangan tanpa dokumen perizinan yang lengkap tersebut atau tanpa izin, namun hasil tambangya kemudian dijual atas nama atau meminjam perusahaan yang sudah memiliki dokumen perizinan yang lengkap. Hal inilah yang dimaksud dengan dokumen terbang.

Taruna Adjie, pengurus Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), saat menyampaikan materi pada acara tersebut menjelaskan bahwa modus dokumen terbang ini sudah lama diterapkan oleh pelaku usaha pertambangan dan baru mencuat sejak ada kasus ANTAM. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan. Disisi lain ada kekurangan personil untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh dokumen pertambangan.

Pada kesempatan yang sama, Bayu Yusya, legal analyst Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mempertanyakan mengenai akar permasalahan yang menyebabkan maraknya dokumen terbang ini muncul.

“Dimana sebenarnya akar permasalahan adanya kasus dokumen terbang ini jika dilihat dari perspektif hak menguasai negara atas sumber daya alam apakah dari sisi kebijakan, pengaturan, pengelolaan, pengurusan atau pengawasan”, tanya Bayu Yusya.

Lebih lanjut Bayu Yusya menjelaskan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara diimplementasikan secara berbeda oleh setiap rezim. Hal ini disebabkan karena kita belum memiliki pengaturan lebih lanjut yang menerjemahkan secara detail mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam. Sehingga banyak persoalan yang muncul dalam implementasi hak menguasai negara tersebut, salah satunya adalah modus dokumen terbang ini.

Bayu Yusya juga menilai bahwa problematika dokumen terbang ini harus segera diselesaikan melalui perbaikan pengawasan kegiatan usaha pertambangan dan penguatan penegakan hukum. Perbaikan pengawasan dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan rutin terhadap seluruh perusahaan tambang dan lokasi wilayah pertambangan. Penguatan penegakan hukum ini dapat dilaksanakan melalui pembentukan satuan khusus penanganan pertambangan ilegal yang bekerjasama dengan kepolisian