Beranda Publikasi Kegiatan

Memahami Konflik Pertambangan untuk Usaha Pertambangan yang Berkeadilan

2048

 

Penanganan konflik pertambangan membutuhkan rasionalitas yang tinggi. Konflik pertambangan di dunia dari tahun ke tahun terus meningkat termasuk di Indonesia. Konflik pertambangan dari 2002 sampai tahun 2013 terus meningkat. Peningkatan konflik juga dapat diketahui dari tingginya peningkatan kegiatan eksplorasi. Sejak tahun 2002 hingga tahun 2013 konflik juga meningkat seiring tingginya investasi. Dari sini kelihatannya ada korelasi atau keterkaitan antara peningkatan kegiatan eksplorasi dengan konflik yang terjadi. Kendatipun demikian, konflik terjadi bukan karena adanya kegiatan eksplorasi melainkan kegiatan yang terkait eksplorasi yang menimbulkan konflik. Hal ini disampaikan oleh Ir. Rachman Wiriosudarmo dalam Kuliah Khusus Pertambangan #8 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), di Jakarta, 5/11/2020.

Penambahan investasi sektor pertambahan pada suatu negara dapat menyebabkan terjadinya konflik. Untuk memahami penyebab terjadinya konflik pertambangan, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam kegiatan pertambangan ada yang disebut The Principle of Social Justice. Prinsip tersebut pada intinya mengharuskan semua orang berhak atas persamaan untuk mengakses kesejahteraan, kesehatan, keadilan, privasi, dan peluang, tanpa memandang status hukum, politik, ekonomi, serta kondisi lain. Adapun kelima prinsip tersebut ialah, Access (mendapatkan akses), Equity (ketidakberpihakan), Diversity (Keanekaragaman), Participation (Penyertaan/partisipasi), Human right (Hak Asasi Manusia). Prinsip tersebut harus dipenuhi untuk mencapai keadilan sosial. Prinsip tersebut telah berkembang menjadi filosofi, teori hukum, bahkan telah menjadi naluri, ujar Rachman Wiriosudarmno.

Adapun yang dimaksud dengan the principle of social justice dalam hal pemanfaatan sumber daya (kekayaan) alam menurut Rachman Wiriosudarmo menerjemahkannya sebagai prinsip dalam kaitan kemanfataan. Dalam hal kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu wilayah yang dikembangkan dengan biaya sosial maka setiap orang harus mendapat kemanfaatan. Pemerintah adalah pihak yang berkewajiban memberikan kemanfaatan tersebut kepada masyarakat. Apabila pemerintah gagal memberikan kemanfaatan, maka masyarakat akan menuntut kemanfaatan itu dari pengembang kekayaan alam

Konflik tidak terjadi begitu saja tapi ada penyebabnya. Ada faktor struktural dan ada faktor kontekstual serta faktor yang mendorong konflik itu sendiri. Dari situ terlihat pemicu banyaknya konflik pertambangan. Faktor struktural terdiri atas kebijakan pemerintah yang liberal dan ekstrativist (intervionist measures). Kebijakan yang liberal akan menyebabkan konflik antar korporasi dan masyarakat. Hal itu disebabkan karena kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh korporasi terlampu bebas sementara peran pemerintah tidak hadir. Di sisi lain, konflik terjadi karena pemerintah lebih banyak fokus pada pendapatan finansial sehingga kepentingan masyarakat terabaikan.

Adapun kebijakan yang extractivist atau interventionist measure dapat menyebabkan terjadinya konflik antara pemerintah dengan korporasi serta pemerintah dengan masyarakat. Konflik bisa terjadi karena korporasi mendapat tekanan dari pemerintah, karena adanya kepentingan nasional yang menjadi prioritas serta karena kepentingan masyarakat terabaikan.

Faktor kontekstual lebih disebabkan karena faktor pertanahan atau persoalan lahan, faktor lingkungan hidup dalam hal ini ialah pencemaran, faktor kemiskinan atau kesenjangan sosial. Faktor kontekstual lainnya disebabkan oleh faktor budaya dan tatanan sosial, politik lokal dan pertentangan kepentingan dalam masyarakat.

Pemicu konflik dalam sektor pertambangan itu sering dikarenakan adabna ingkar dari perjanjian, permintaan yang meningkat (the rising demand), kepentingan pihak luar (provokasi), faktor echo effect (efek gema), ada faktor respon negatif oleh pemerintah/parlemen serta faktor the rising demand dari masyarakat. Masyarakat yang dimaksud tentunya masyarakat di sekitar pertambangan yang terdampak.

Pendekatan yang dilakukan dalam penanganan konflik terdiri atas pendekatan kompensasi dan pendekatan partisipasi yang selama ini banyak digunakan oleh perusahaan dalam penanganan konflik. Pendekatan kompensasi ialah pendekatan yang menggukan beberapa faktor. Pendekatan ini sulit karena menentukan standar besaran harga, tidak pernah memuaskan, negosiasi antara pihak yang tidak berimbang. Sehingga dari sini seperti menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu meledak.

Pendekatan berikutnya yang biasa digunakan yaitu pendekatan partisipasi. Pendekatan partisipasi dilakukan melalui pendekatan keterlibatan sejak awal.  Pendekatan melalui keterlibatan sejak awal kemudian berlanjut yang membutuhkan penjelasan terus-menerus tentang kegiatan. Dari dua bagian pendekatan partisipasi tersebut mengharuskan adanya kejujuran dan transparansi. Pendekatan lain dari partisipasi ialah dengan keterlibatan seluruh warga masyarakat sekitar tambang. Sayangnya pemerintah lebih mendahulukan pendekatan kompensasi dan partisipasi dalam penanganan konflik ketimbang menggunakan pendekatan keadilan sosial.

Konflik pertambangan seringkali terlihat masalah pemerintahan di wilayah pertambangan. Masalah itu seperti tidak hadirnya pemerintah di wilayah terpencil. Selain itu kemampuan menyampaikan pelayanan rendah sehingga kepercayaan warga juga rendah kepada pemerintah. Kepercayaan kepada pemerintah setempat yang rendah juga terjadi karena harapan masyarakat tidak realistis

Dalam sesi pertanyaan seorang bertanya terkait dengan untuk penanganan konflik pertambangan, kalau kami sebagai lawyer biasanya kalau ada konflik antar para pihak, jika tidak bisa damai atau mediasi maka selanjutnya proses ditangani secara hukum. Bagaimana pandangan bapak terhadap penyelesaian masalah secara hukum? Apakah pemerintah atau para pengusaha tambang juga harus melalui proses hukum sehingga menjadi solusi dalam konflik pertambangan. Pertanyaan yang terkait juga adalah untuk penanganan konflik di pemerintah dan di perusahaan apakah ada unit/bagian yang khusus yang menangani? Bagaimana pola penangannya? Apa kriteria orang yang bisa menangani ini? Jika penanganan konflik ini ditangani oleh lembaga lain, lembaga semacam apa yang tepat? apa syarat lembaga tsb. Untuk penanganan mining conflict ini, apakah semua perusahaan seharusnya bekerja sama dengan kantor hukum?

Menurut Rachman, penyelesaian konflik pertambangan melalui jalur hukum itu tidak disukai. Hal itu karena prosesnya “bertele-tele”, membutuhkan biaya. Menurutnya proses yang terbaik ialah mediasi. Proses mediasi ini harus dilakukan oleh pihak netral, menguasai dan memahami permasalahan. Menurut Rachman, Indonesia masih sedikit yang memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam mediasi konflik pertambangan. Jadi penyelesaiannya tidak mesti dilakukan melalui jalur hukum. Konflik pertambangan sebenarnya terjadi karena proses diawalnya sudah bermasalah, terjadi kendala dalam komunikasi sosial. Misalnya pihak communicaton relation dari perusahaan yang tidak mengerti kondisi sosial masyarakat sekitar tambang justru dapat menimbulkan konflik.

Berdasarkan pengalaman Rachman Wiriosudarmo, semua penyelesaian konflik pertambangan yang pernah diikutinya melalui jalur hukum atau pengadilan, itu tidak menguntungkan kedua bela pihak dalam jangka panjang. Karena menurutnya belum tentu jaksa, hakim dan pengacaranya memahami dengan benar permasalahan. Pengacara, jaksa, dan hakim cenderung hanya mengacu pada ketentuan perundang-undangan, apalagi jika misalnya yang menyangkut permasalahan masyarakat adat. Menurunya, seharusnya ada satu lembaga khusus yang menangani konflik pertambangan. Misalnya direktorat jenderal konflik yang menangani sejumlah konflik.

Menurutnya, pertambangan memiliki karakter khusus. Sementara itu, terkadang permasalahan pertambangan diurusi oleh kementerian sektor lain, misal Kementerian Lingkungan Hidup. Inspektur tambang juga belum cukup untuk mengurus permasalahan sektor pertambangan. Jadi harus ada direktorat khusus Direktorat Jenderal Minerba yang mengurus permasalahan pertambangan. Mulai dari permasalahan konflik, kesehatan pekerja dan juga kesehatan masyarakat, masalah lingkungan dan masalah sosial lainnya. Direktorat tersebut kemudian bersinergi dengan kementerian terkait agar bisa mencegah dan mengatasi konflik pertambangan.