Neraca.co.id. Jakarta – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa dipastikan mengundurkan diri dari jabatan Menko Perekonomian dengan alasan ingin mendampingi Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden 2014-2019. Namun begitu, mundurnya Hatta meninggalkan tugas yang belum juga usai yaitu mengenai renegosiasi tambang. Pasalnya Menko Perekonomian mendapatkan tugas sebagai Ketua Tim Evaluasi Renegosiasi Kontrak Tambang.
NERACA
Sesuai dengan amanat UU Nomor 4 tahun 2009 pasal 169 tentang pertambangan mineral dan batubara telah dinyatakan dengan tegas bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 diundangkan. Artinya, renegosiasi kontrak semestinya sudah selesai tanggal 12 Januari 2010.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menyatakan bahwa mundurnya Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian tentunya membuat pekerjaan rumah bagi menteri mendatang. Pasalnya menurut dia, Hatta Rajasa sudah mengawal proses renegoisasi dari awal. “Ini adalah pekerjaan rumah Hatta yang tidak selesai,” ungkap Bisman saat ditemui dalam diskusi Kahmi di Jakarta, Selasa (13/5).
Dia menyampaikan bahwa sebenarnya batas waktu negosiasi kontrak sudah lewat dari batas mengingat UU tersebut telah ada sejak 2009. “Batas waktu sudah lewat dan melampaui batas. Bahkan sampai sekarang masih ada beberapa perusahaan tambang yang belum sepakat untuk renegoisasi kontrak terutama perusahaan-perusahaan besar,” katanya
Namun demikian, Bisman meminta agar proses renegoisasi segera diselesaikan. Mengingat tenggat waktu yang cukup jauh dan nantinya akan ada menteri baru yang menjabat sebagai Menko Perekonomian. “Seharusnya jajaran Menko Perekonomian perlu menjelaskan ke publik siapa saja yang telah setuju dan yang belum beserta alasannya. Kalau nanti meninggu pemerintahan baru, maka akan jauh lebih lama. Belum lagi masalah selera yang berbeda,” cetusnya.
Dengan mengungkapkan perkembangan renegosiasi pada publik, lanjut Bisman, bisa menjadi kado pemerintahan SBY atau Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Perekonomian diakhir jabatannya. “Kalau nanti masih ada prosesnya lagi, biarkan pemerintahan selanjutnya,” katanya.
