Beranda Publikasi Kegiatan

Negara sebagai Pengelola Utama dalam Prinsip Pengaturan Sumber Daya Alam

230

 

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), Prof. Dr. H. Benny Riyanto, S.H. M. Hum. memberikan keynote speech pada kegiatan Pelatihan Legal Drafting Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) 24/05/2021. Dalam sambutannya, kepala BPHN memberikan apresiasi kepada PUSHEP atas penyelenggaraan pelatihan legal drafting yang menarik minat peserta sebanyak 910 untuk mendaftarkan diri mengikuti pelatihan.

Sambutan yang dibacakan oleh Bapak Sekretaris BPHN, menyampaikan keynote speech dengan judul “Prinsip Pengaturan Pengelolaan SDA Untuk Mendukung Pembangunan Hukum Nasional”. Penekanan materi yang disampaikan mengenai bahwa Indonesia adalah negara hukum yang diartikan bahwa penyelenggaraan negara dilaksanakan berdasarkan hukum (rechtstaat). Salah satu aspek penting dalam mendorong kesejahteraan umum adalah dengan memberikan politik hukum yang tegas dalam pengelolaan perekonomian khususnya mengenai SDA, yaitu negara sebagai pengelola utama dalam prinsip pengaturan sumber daya alam.

Dalam sifatnya, kekayaan sumber daya alam dibagi menjadi tiga sektor. Pertama sektor SDA berbasis energi baru terbarukan. Kedua terkait dengan SDA yang tidak terbarukan. Ketiga terkait dengan SDA yang tidak habis atau energi terbarukan. Prinsip dalam pengaturan ini tidak bisa dilepaskan dengan tafsir prinsip penguasaan oleh negara.

Terkait dengan pengaturan undang-undang sektor sumber daya alam yang berbasis pada Pasal 33 UUD NRI 1945, MK telah memberikan empat tolak ukuran penguasaan dari negara. Tolok ukur tersebut adalah, satu, Kemanfaatan SDA bagi rakyat. Kedua terkait dengan tingkat pemerataan SDA bagi rakyat. Ketiga terkait dengan partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat SDA. Keempat, penghormatan apa yang secara turun-temurun dalam memanfaatkan SDA.

Berdasarkan hal tersebut menurutnya, prinsip pengaturan pengelolaan SDA pertama, pengertian dikuasai oleh negara dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dimaknai sebagai pemilikan dalam arti publik yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, rakyat secara kolektif itu dikonstribusikan oleh UUD kita memberikan mandat kepada negara meliputi,  fungsi kebijakan, fungsi pengurusan, fungsi pengaturan, fungsi pengolahan dan fungsi pengawasan. Ketiga, peringkat pertama yakni pengolahan langsung oleh negara.

Usai menyampaikan pidato pembukaan, moderator membacakan keinginan peserta pelatihan untuk dapat secara langsung berinteraksi dengan sekretaris BPHN, moderator pun meminta kesediaan Pak Sekretaris untuk menjawab beberapa pertanyaan dari peserta. Pertanyaan datang dari peserta yang berasal dari berbagai daerah, dengan berbagai isu yang mereka bawa. Ada yang bertanya kasus, ada pula yang bertanya mengenai teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada pula penanya yang menanyakan mengenai inkonsistensi sebuah peraturan.

Menjawab pertanyaan terkait kasus tanah rakyat yang dilanggar, Sekretaris BPHN mengatakan ketika hak tanak rakyat dilanggar oleh perusahaan pertambangan harus laporan kepada pemerintah daerah kemudian melakukan pendekatan kalau tidak ada titik temu maka harus melalui pengadilan. Aspirasi rakyat harus disampaikan kepada pemerintah daerah atau pusat juga yang memberikan izin. Kalau memang benar ada pelanggaran maka harus diberikan sanksi.

Pemerintah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan SDA kita. Kalau ada kebijakan yang bertentangan seharusnya segera dicabut. Kembali lagi kepada kesadaran pemerintah daerah dan pusat. Sama halnya apabila ada perusahaan pertambangan yang melanggar maka harus dicabut ijinnya. Menurutnya, Harus mengacu pada asas lex sprecialis derogat lex generalis termasuk kebijakan daerah harus mengacu pada undang-undang yang berada di atasnya kalau bertentangan bisa diajukan di judicial review. Ketika menyusun ini semua undang-undang yang terkait harus menjadi pedoman.

Begitupun terkait ijin pemerintah daerah dan pusat sepanjang ijinnya belum dikeluarkan masyarakat bisa mengelola lahan tersebut. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku bagaimana mengelolanya dan bagi hasilnya. Kalau terjadi bentrok maka pemerintah harus menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut. Jika ijinnya tidak dimanfaatkan maka bisa dicabut ijinnya atau bisa ditunda dulu, maka harus ada komunikasi dengan pemerintah daerah.

Kalau melanggar aturan bisa terdapat sanksi baik itu dipidana pengurus perusahaannya atau pun dikenai denda. Terutama faktor merusak lingkungan hidup dan pencemaran maka dapat dilakukan gugatan bisa dijatuhi pidana atas kerusakan lingkungan hidup atau sanksi denda melalui jalur pengadilan.

Terkait pertanyaan mengenai RUU ia menawab, bahwa inisiatif RUU bisa dari pemerintah, DPR, dan DPD. Karena undang-undang adalah produk politik maka isi materinya juga berkaitan dengan politik. Kembali kepada negara seharusnya harus melihat kepentingan bangsa bukan kepentingan pihak tertentu yang semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Apabila undang-undang itu tidak sesuai dengan kepentingan rakyat atau UUD 1945 maka bisa diajukan judicial review ke MK.