Beranda Publikasi Kegiatan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Mendukung Tata Kelola Energi dan Pertambangan yang Lebih Baik

1048

Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya di sektor energi dan pertambangan belakangan banyak mendapat sorotan. Kondisi peraturan perundang-undangan yang dinilai terlalu banyak berakibat pada banyaknya masalah yang kemudian muncul seperti tumpang tindih peraturan atau disharmoni peraturan. Pemerintah kemudian mondorong agar proses pembentukan peraturan perundang-undangan dibenahi.

“Saat ini kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak masalah. Mulai dari segi materi yang multitafsir, menimbulkan potensi konflik, dan cenderung tidak dapat dioperasionalkan. Selain itu, pelaksanaan atau penerapaan peraturan memperlihatkan adanya ego sektoral dan ego kedaerahan” ujar Bapak Djoko Pudjihardjo, S.H., M.Hum. (Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI).

Menurut Djoko Pudjihardjo dampak suatu kebijakan yang bermasalah akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, menyebabkan investasi menurun dan membuat kinerja penyelenggaraan menjadi rendah. Sehingga dari akibat tersebut, maka selanjutnya akan berakibat pada terjadinya inifisiensi anggaran, lapangan kerja menurun dan menjadi beban pada masyarakat.

Oleh sebab itu Djoko Pudjihardjo mendorong agar pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan kajian mendalam atau dengan kata lain mengacu pada hasil penelitian. “Dengan begitu politik hukum suatu kebijakan, misalnya tata kelola energi dan pertambangan, memiliki daya laku dan daya guna bagi masyarakat”, ucap Djoko Pudjihardjo.

Lebih lanjut Djoko Pudjiardjo mengatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak berbasis pada kajian atau penelitian dan naskah akademik akan berdampak pada peraturan tersebut berpotensi diajukan permohonan uji materiil dan juga dilakukannya executive review. Selain itu, dampak yang dapat hadir kemudian hari ialah kebijakan tersebut tidak dapat mengjangkau kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi dengan cepat. Oleh sebab itu Djoko Pudjiharjo mendorong agar pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada kajian mendalam.

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) sebagai pusat studi telah menyelenggarakan pelatihan dasar hukum energi dan pertambangan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia pada Kamis, 13 Agustus 2020. Pelatihan tersebut mengangkat tema “Peran Mahasiswa untuk Kedaulatan Pertambangan dan Ketahanan Energi Nasional”. Dalam pelatihan tersebut mengemuka satu pandangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik akan mendukung dan mengarahkan agar tata kelola energi dan pertambangn didasarkan pada hukum dan keadilan

Pelatihan Dasar Hukum Energi dan Pertambangan ini merupakan rangkain terakhir dari kegiatan PUSHEP yang melibatkan mahasiswa. Sebelumnya, PUSHEP telah melangsungkan kegiatan Kompetisi Esai Hukum Energi dan Pertambangan 2020 yang diikuti oleh 313 peserta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan juga dari perguruan tinggi di luar negeri.  Acara selanjutnya, PUSHEP melangsungkan Adu Gagasan Hukum Energi & Pertambangan dengan tema “Gagasan Mahasiswa Untuk Energi dan Pertambangan yang Merah Putih”. Kegiatan tersebut juga merupakan kelanjutan dari kompetisi esai, yang diikuti oleh 20 peserta terbaik/terpilih.

Pelaksanaan pelatihan berjalan terbilang lancar dan sukses, menarik perhatian banyak peserta bahkan penasaran ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hukum energi dan pertambangan. Pada pelatihan tersebut terdapat tiga materi yang masing-masing disampaikan oleh pemateri yang handal dan memiliki kompetensi di bidangnya. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Djoko Pudjihardjo, S.H., M.Hum. (Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI). Bapak Djoko Pudjihardjo menyampaikan materi terkait dengan mekanisme “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk Mendukung Tata Kelola Energi dan Pertambangan yang Lebih Baik”. Materi tersebut menjadi materi dasar untuk memahami mekanisme pembentukan hukum energi dan pertambangan.

Materi kedua disampaikan oleh Bapak Ir. Rachman Wiriosudarmo. Ir. Rachman Wiriosudarmo merupakan tokoh senior pertambangan dan juga merupakan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM RI, Periode 1988-1991). Pada kesempatan tersebut, Rachman Wiriosudarmo menyampaikan materi terkait dengan “Pengembangan Pengelolaan Pertambangan Berbasis Konstitusi Menuju Industrialisasi Indonesia di Masa Depan”.

Materi ketiga disampaikan langsung oleh Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M. selaku Direktur Eksekutif PUSHEP. Adapun materi yang disampaikan oleh Bisman Bhaktiar adalah terkait dengan “Dasar-Dasar Hukum Energi dan Pertambangan”. Materi ini merupakan materi pamungkas yang juga sekaligus menjadi materi inti dalam pelatihan. Dalam sesi tersebut, peserta menunjukkan ketertarikannya terhadap materi. Terbukti mahasiswa sangat interaktif menanggapi materi yang disampaikan oleh narasumber.

Adapun tujuan pelatihan tersebut ialah mengenalkan dan memasyarakatkan diskursus mengenai hukum energi dan pertambangan kepada kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, mahasiswa pertambangan dan mahasiswa pada umumnya. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan mendorong pengembangan pemikiran dan kegiatan-kegiatan ilmiah, literasi dan advokasi hukum energi dan pertambangan agar timbul tanggungjawab dan partisipasi mahasiswa untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pengawasan terhadap kebijakan dan kegiatan usaha energi dan pertambangan.