Beranda Publikasi Kegiatan

Pembiayaan Alternatif Energi Baru dan Energi Terbarukan

110

Pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat dilaksanakan melalui skema pembiayaan di luar APBN dan APBD. Hal ini diungkapkan oleh Climte Policy Initiative (CPI) dalam acara focus group discussion yang diselenggarakan oleh CPI yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Ditjen Bangda) (13/03/2023). Acara ini membahas mengenai skema pembiayaan iklim, proyek pembiayaan energi terbarukan, dan dampak sosial ekonomi dalam transisi energi. Namun skema pembiayaan ini harus berdasar pada prinsip energi berkeadilan agar penerapan skema pembiayaan ini tidak hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu, melainkan lebih memberikan manfaat secara merata, hal ini diungkapkan oleh Akmaludin Rachim Peneliti Pusat Hukum Energi dan Pertampangan (Pushep) dalam acara tersebut.

Point penting dalam diskusi tersebut berkaitan dengan penerapan pentingnya transisi berkeadilan (just transition). Ben Caldecott dalam jurnalnya yang berjudul Stranded Assets:Environmental Drivers, Societal Challenges, and Supervisory Responses menyatakan bahwa secara umum transisi berkeadilan berarti perlindungan terhadap mata pencaharian yang terdisrupsi karena pergeseran ke keberlanjutan dan distribusi yang adil atas keuntungan dari trasnsisi tersebut.

Dalam penerapanya ternyata ada beberapa kendala dalam pembiayaan pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT). Khususnya pembangunan di daerah yang masih memiliki keterbatasan dari segi fiskal. Untuk dapat mewujudkan just transition  tersebut maka pemerintah dapat memilih alternatif pembiayaan diluar APBN dan APBD. Seperti hibah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman luar negeri, dan investasi.

CPI menegaskan bahwa dalam menerapkan beberapa skema tersebut perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, konsep proyek, proyek EBT yang dibangun harus terencana dengan matang. Baik dari segi pembangunan, mitigasi risiko, maupun operasionalnya. Kedua, teknologi, hal ini penting karena pemanfaatan teknologi dalam pembangunan EBT juga mempengaruhi besaran pembiayaan. Ketiga, demand Project, penentuan lokasi juga mempengaruhi besaran pembiayaan. Dimana lokasi dengan demand rendah tentu saja akan menghambat pembiayaan EBT karena kebutuhanya rendah. Sedangkan di lokasi dengan demand tinggi tentu akan menghasilkan siklus perputaran ekonomi EBT yang stabil sehingga banyak investor yang berminant untuk memberikan pembiayaanya. Keempat, Harga Tarif Listrik, pembangunan EBT ini juga harus mempertimbangkan harga tarif listrik. Mengingat modal pembangunan EBT ini cukup besar.

Akmaludin Rachim menambahkan bahwa saat ini  arah pendanaan dari luar negeri hari ini sudah mulai bergeser, dimana yang dulu lebih dominan terhadap pembiayaan untuk perwujudan demokrasi. Namun hari ini negara maju tersebut lebih condong pembiayaanya ke transisi energi. Khususnya dalam penerapan law on development, dimana konsep ini diarahkan untuk mendorong isu transisi energi, sehingga hari ini banyak kegiatan dan pembiayaan dari global. Salah satu contohnya adalah lahirnya Perpres 112/ 2022 yang memang dilahirkan untuk mencairkan dana global sebesar USD 20 Billion. Karena syarat pembiayaan tersebut bisa cair adalah ada regulasi dan jaminan oleh Pemerintah untuk berkomitmen dalam mewujudkan transisi energi. Selain itu hari ini Pemerintah juga berusaha untuk menambah jumlah PLTU yang dipensiunkan.

Lebih lanjut ia juga mempertanyakan bagaimana skema pembiayaan pembangkit listrik di beberapa daerah saat ini, apakah melewati Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah ?. Hal ini penting untuk diuraikan, mengingat saat ini daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemanfaatan dan pengelolaan EBT berdasarkan Perpres 11 Tahun 2023. Dengan skema pembiayaan yang berbasis kemandirian daerah diharapkan dapat menguatkan kewenangan daerah tersebut dan menwujudkan energi berkeadilan di seluruh daerah.

“Jangan sampai skema pembiayaan untuk energi terbarukan di luar APBN dan ABPD ini hanya ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Namun harus harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk membangun infrastruktur energi baru terbarukan berdasarkan prinsip energi berkeadilan”. Imbuhnya