Beranda Referensi

Pemufakatan untuk Hukum Energi (Ulasan terhadap jurnal yang berjudul “A Treatise for Energy Law”

Penulis: Akmaluddin Rachim

773
Kincir Angin

Sekelompok ahli hukum energi dari sejumlah negara, berkumpul merumuskan prinsip tentang hukum energi.[1] Mereka berasal dari berbagai negara dan latar belakang kampus yang berbeda. Melalui artikelnya berjudul “A treatise for energy law”, yang dimuat dalam Journal of World Energy Law and Business, para ahli ini merumuskan kembali konsep hukum energi. Adapun tujuan dari artikel tersebut, pertama untuk mengembangkan pandangan para akademisi dan praktisi tentang apa itu hukum energi dan untuk dapat dipahami oleh para sarjana energi dan sarjana yang bukan hukum energi. Tujuan kedua adalah memajukan seperangkat prinsip inti tentang hukum energi, yang nantinya dapat memandu memahami hukum energi sesuai dengan perkembangan terkini.

Tentang risalah tersebut, para ahli mengkaji kembali perihal hukum energi, yang selanjutnya merumuskan prinsip baru yang lebih mutakhir. Pada perkembangannya, dalam dunia akademik, wacana hukum energi tertinggal jauh dari hukum lingkungan dan perubahan iklim dan energi, yang sebenarnya saling terkait. Hukum energi belum mampu melakukan evaluasi dan berkembang secara teoritis seperti dua wacana yang terakhir disebutkan. Hal itu terlihat dari bagaimana hukum lingkungan telah mengembangkan prinsip-prinsip inti yang tidak hanya diadopsi secara hukum menjadi hukum internasional, hukum nasional dari masing-masing negara, tetapi juga di luar profesi hukum, seperti pelaku bisnis dan masyarakat umum.

Namun di sisi lain – dalam prakteknya – hukum energi telah mengalami kemajuan karena telah menjadi bahan pertimbangan pemerintah yang sadar akan pentingnya energi, menjadikannya prioritas dalam pembuatan politik hukum karena dampak lingkungan yang ditimbulkan olehnya dan konsekuensi ekonomi yang dihasilkan.

Lambatnya perkembangan hukum energi dapat dilihat dalam dua tradisi sistem hukum yang berbeda. Dalam tradisi sistem hukum Anglosaxon, lambatnya pengembangan tersebut dapat dicermati melalui institusi pengadilan yang lambat dan enggan mengembangkan prinsip-prinsip baru, yang sebenarnya dapat dikembangkan dari berbagai permasalahan yang masuk di ruang dan meja pengadilan hingga menjadi putusan. Selain itu, lambatnya pengembangan hukum energi juga disebabkan oleh – dalam tradisi eropa kontinental – legislatif dengan fungsi legislasinya gagal mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk mendukung transisi energi saat ini.

Kegelisahan tersebut coba dijawab oleh Adrian Bradbrook. Bradbrook mencoba melakukan kajian akademik demi memenuhi kebutuhan teoretis pengembangan hukum energi. Meskipun demikian, Bradbrook sebenarnya merupakan ahli yang terakhir kali melakukan kajian mengenai hukum energi pada tahun 1996 dengan makalahnya yang berjudul “Hukum Energi sebagai Disiplin Akademik”. Melalui makalah tersebut, Adrian Bradbrook telah mengajukan pertanyaan kepada para akademisi soal apa itu hukum energi? Namun dalam beberapa hal, semuanya gagal memajukan definisi yang lebih holistik. Kalangan akademisi kemudian dianggap belum mampu secara efektif menemukan definisi yang lebih lengkap.

Tujuh Prinsip Hukum Energi

Evolusi hukum energi dipandu oleh perkembangan variabel-variabel tertentu. Salah satunya adalah keadilan energi. Keadilan energi memiliki prinsipnya sendiri dan hal ini mendorong apa yang akan menjadi prinsip panduan hukum energi. Keadilan energi sebagai konsep dan prinsip-prinsipnya memiliki fokus interdisipliner. Keadilan energi menjadi acuan pengembangan hukum energi dalam menemukan prinsip hukum energi. Selain itu, terdapat variabel eksternal yang mempengaruhi prinsip hukum energi. Ketujuh prinsip hukum energi ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan hukum lingkungan dan perubahan iklim melalui prinsip-prinsipnya.

Berikut ini prinsip dalam hukum lingkungan (principles of environmental law), antara lain:

  1. The principle of a high level of environmental protection
  2. The polluter pays principle
  3. The principle of prevention
  4. The precautionary principle
  5. The principle that environmental damage should, as a matter of priority, be remedied at source
  6. The principle of responsibility for transboundary harm
  7. The principle of public participation
  8. The principle of sustainable development
  9. The principle of integration
  10. Intergenerational and intragenerational equity
  11. Access and benefit sharing regarding natural resources

Adapun prinsip dari hukum perubahan iklim (Principles of climate change law), antara lain:

  1. Principle of Common but Differentiated Responsibilities
  2. The Precautionary Principle
  3. Principle of Intragenerational Equity
  4. Principle of Intergenerational Equity
  5. Principle of developed states to take the lead and protecting the most vulnerable
  6. Sustainable development concept
  7. Principle of cost-effectiveness
  8. Principle of cooperation and knowledge transfer
  9. Principle of accountability and transparency
  10. Principle of the Common Concern of Humankind

Dari pelbagai prinsip tersebut, maka berkembanglah kemudian apa yang disebut dengan prinsip hukum energi. Tentu dari uraian di atas terdapat pakem yang melekat kuat, yang menjiwai prinsip hukum lingkungan, perubahan iklim dan prinsip hukum energi, yaitu sifat keuniversalan hak asasi manusia. Untuk selanjutnya, berikut ini uraian dari prinsip hukum energi.

Tujuh prinsip hukum energi.

  1. The Principle of National Resource Sovereignty
  2. The Principle of Access to Modern Energy Services
  3. The Principle of Energy Justice
  4. The Principle of Prudent, Rational and Sustainable Use of Natural Resources
  5. Principle of the Protection of the Environment, Human Health & Combatting Climate Change
  6. Energy Security and Reliability Principle
  7. Principle of Resilience
  8. The Principle of National Resource Sovereignty

Prinsip kedaulatan sumber daya (alam) nasional terkait erat dengan sumber daya energi. Wacana terhadap kedaulatan sumber daya alam, khususnya minyak bumi, muncul setelah akhir periode kolonial. Sebelumnya, perusahaan minyak internasional-lah yang memegang kendali eksplorasi dan produksi sumber daya minyak bumi di banyak negara kolonial.

Pasca perang dunia kedua, situasi mulai berbeda dan berkembang. Negara-negara penghasil minyak mulai menuntut agar mereka berdaulat memegang secara kekal dan penuh kendali atas sumber daya alam yang dimilikinya. Era itu ditandai dengan pembentukan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan beberapa resolusi penting PBB tentang kedaulatan permanen atas sumber daya alam. Pada tahun 1962, Majelis Umum PBB mengakui sebuah resolusi, yaitu the inalienable right of all states freely to dispose of their natural wealth and resources accordance with their national interests.

Selanjutnya, pada tahun 1974, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa:

Full permanent sovereignty of every State over its natural resources and all economic activities. In order to safeguard these resources, each State is entitled to exercise effective control over them and their exploitation with means suitable to its own situation, including the right to nationalization or transfer of ownership to its nationals, this right being an expression of the full permanent sovereignty of the State. No State may be subjected to economic, political or any other type of coercion to prevent the free and full exercise of this inalienable right

Selain itu, prinsip kedaulatan penuh terhadap sumber daya alam secara nasional disepakati sebagai prinsip khusus melalui The Stockholm and Rio Declarations of 1972 and 1992. Melalui kesepakatan tersebut, kedaulatan penuh atas sumber daya alam yang terkandung dalam setiap negara diakui di bawah hukum internasional dan pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan konstitusi dari masing-masing negara.

Dari sini dikemukakan bahwa prinsip ini menegaskan bahwa negara berdaulat penuh atas kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya dan diakui secara nasional dan internasional. Pengelolaan dan pemanfaatannya merujuk pada ketentuan konstitusi dan aturan pelaksanaannya. Negara lain atau negara adidaya tidak dapat melakukan intervensi di dalamnya, terkecuali bila atas dasar kerja sama bisnis.

  • The Principle of Access to Modern Energy Services

Pada pokoknya – prinsip akses ke layanan energi modern – sudah sangat terlambat dan baru disadari dalam negara berkembang sebagai sesuatu yang penting. Bahwa akses layanan terhadap energi modern penting untuk tersedia dalam kehidupan masyarakat. Negara-negara berkembang baru menyadari pentingnya akses masyarakat terhadap energi modern, pada tahun 1986. Melalui sebuah laporan Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (Laporan Brundtland).

Momentumnya, pada tahun 2000 melalui laporan World Energy Assessment: Energy and the Challenge of Sustainability, prepared by the UN Development Programme (UNDP), the UN Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), and the World Energy Council. Laporan tersebut menyerukan agar negara-negara bertindak untuk menyediakan akses ke layanan energi untuk semua dan menekankan hubungan kuat antara energi dan kemiskinan.

Menurut jurnal ini, pelayanan terhadap pemanfaatan energi sangat diperlukan masyarakat ketimbang energi itu sendiri. Sebab, menurutnya, energi tidak memiliki nilai intrinsik. Olehnya itu, pelayanan yang baik terhadap pemanfaatan energi modern diperlukan agar menghasilkan perubahan gaya hidup masyarakat dalam pemanfaatan energi akibat tersedianya pelayanan energi tersebut.

Pengakuan akan pentingnya akses dari dan oleh layanan energi ini semakin meningkat terlihat dari perbandingan kebutuhan yang diatur dalam Millennium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Ketentuan dalam MDGs belum mengatur klausul energi dan akses terhadap layanan energi. Sementara dalam SDGs telah mengatur klausul ketentuan tersebut. Bahwa ‘Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all’ merupakan keharusan yang mesti dipenuhi dari ketentuan SDGs. Nantinya, diharapkan agar “pada tahun 2030, memastikan akses universal ke layanan energi ini terjangkau, andal dan modern”

Target tersebut merupakan ikhtiar untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah timbulnya perdebatan mengenai beberapa pertanyaan mendasar bahwa: apakah akses terhadap layanan energi merupakan hak yang menjadi bagian dalam hak asasi manusia? Pertanyaan mendasar tersebut terus berkembang. Misalnya; jika akses terhadap layanan energi bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia, apakah ada strategi atau model kelembagaan dalam hukum internasional yang menyediakan akses ke layanan energi modern? Peran apa yang dapat dimainkan oleh hukum lokal dari masing-masing negara untuk mempromosikan dan/atau menjamin akses ke layanan energi modern? selanjutnya bagaimana peran peradilan dalam konteks ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kajian lebih lanjut mengenai akses layanan energi dalam perspektif hukum internasional dan HAM.

  • The Principle of Energy Justice

Keadilan energi adalah gerakan moral, filosofis dan etis yang berkembang pada akhir abad ke-20 dan awal 21. Gerakan terhadap prinsip keadilan energi muncul dari dan memiliki latar belakang filosofis yang sama dengan masalah yang lebih umum tentang keadilan lingkungan dan keadilan atmosfer dan iklim. Literatur yang ada membagi keadilan energi menjadi tiga tema inti: keadilan distribusi, keadilan prosedural dan keadilan akan pengakuan.

Keadilan distribusi menitikberatkan pada semua kelompok masyarakat harus mendapat manfaat yang sama sekaligus menderita bersama dari pengambilan kebijakan energi. Misalnya pengambilan kebijakan mengenai penempatan lokasi proyek, penempatan generator angin, proyek pembangkit listrik tenaga batu bara, atau penentuan lokasi proyek pembangkit listrik tenaga nuklir. Kendatipun demikian, pengambilan kebijakan untuk proyek energi tentu harus dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, politik hukum rencana tata ruang dan kearifan lokal suatu wilayah. Keadilan distribusi berusaha untuk memastikan bahwa tidak selalu orang-orang yang kurang beruntung dan miskin yang paling menderita akibat penentuan lokasi proyek energi.

Keadilan prosedural dalam konteks ini menitikberatkan pada keterlibatan semua kelompok sosial dengan kemampuan yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan energi yang diusulkan.

Keadilan terhadap pengakuan berupaya untuk melibatkan pertimbangan perbedaan pendapat dan perspektif masyarakat berdasarkan hal-hal seperti jenis kelamin, ras dan latar belakang budaya serta memastikan bahwa kelompok dan tempat tertentu tidak didevaluasi atau tidak dihargai..

  • The Principle of Prudent, Rational and Sustainable Use of Natural Resources

Terkait dengan prinsip penggunaan sumber daya alam yang hati-hati-hati, rasional dan berkelanjutan, ini sangat banyak dijelaskan dari berbagai bentuk perjanjian-perjanjian maupun resolusi internasional yang ada, seperti; Rio Declaration on Environment and Development (1992), Stockholm Declaration (1972),  United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Kyoto Protocol (1997), the Paris Agreement (2015), 17 tujuan dari SDGs yang diadopsi Majelis Umum PBB (2015), yang merupakan kelanjutan dari MDGs (2000) serta Europe 2020 Strategy. Pada intinya semua perjanjian dan resolusi internasional tersebut menjelaskan dan sekaligus menegaskan bahwa adanya batasan pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung dalam tanah, air ataupun lautan serta udara. Hal ini terkait erat dengan pemanfaatan energi yang tak terbarukan.

Prinsipnya adalah mendahulukan asas pencegahan dalam pemanfaatan sumber daya alam, bila kerusakan tidak dapat diperbaiki. Negara-negara telah bersepakat bahwa penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus dan telah diterima sebagai tujuan global. Kesepakatan tersebut menjadi pengakuan yang terus mengakar di dunia internasional, yang diwujudkan dalam hukum perjanjian internasional. Pada prinsipnya negara-negara telah mengakuinya bahwa sumber daya alam adalah warisan bersama umat manusia.

  • Principle of the Protection of the Environment, Human Health & Combatting Climate Change

Inti dari prinsip ini adalah bagaimana supaya pembuat kebijakan mampu mengatasi masalah perubahan iklim dengan cara terlebih dahulu mengenali hubungan timbal balik antara energi dan lingkungan serta konsekuensi dari perbuatan manusia yang dapat merugikan jikalau gagal mengenali dampak yang ditimbulkan dan mengabaikan hubungan tersebut.

Pembuat kebijakan sektor energi harus menyadari bahwa masa depan energi/lingkungan menghadirkan masalah kompleks yang lintas disiplin, melibatkan antargenerasi, beragam jurisdiksi, dan dipenuhi dengan ketidakpastian ilmiah, teknologi, ekonomi, dan sosial.

Sebab perubahan iklim memiliki karakteristik struktural yang sedemikian rupa sehingga telah digambarkan sebagai masalah yang sangat kompleks. Kompleksitas ini menuntut adanya keharusan bentuk peraturan yang responsif. Peraturan ini menghubungkan hukum energi dan kebijakan dengan hukum dan kebijakan lingkungan. Pembuat kebijakan tidak semestinya untuk menerapkan peraturan yang bersifat ex post dalam menangani dan memperbaiki  suatu masalah, seperti tumpahan minyak atau bahkan kerusakan pabrik nuklir yang telah terjadi di masa lalu. Sebaiknya, para pembuat kebijakan semestinya menerapkan peraturan yang bersifat ex-ante, yang berpikiran maju dan diperlukan untuk mengurangi emisi karbon dalam upaya untuk mencegah kerusakan iklim lebih jauh.

Selain itu, perubahan iklim adalah masalah non-linear dengan tantangannya sendiri termasuk: ‘waktu habis percuma’ untuk mencari solusi; tidak ada otoritas pusat yang bisa menyelesaikan masalah dengan cepat; dan bila tidak dapat mencegah atau mengatasi masalah sejak awal, maka biaya yang diperlukan pada masa akan datang hanya semakin meningkat. Oleh sebab itu perubahan iklim adalah masa depan yang harus kita atasi hari ini.

  • Energy Security and Reliability Principle

Inti dari prinsip ini adalah keamanan energi adalah jantung dari setiap sistem kebijakan energi modern yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan dibawahnya. Prinsip ini menekankan akan pentingnya keamanan ketersediaan untuk di pasok dan keamanan ketersediaan yang berkelanjutan untuk permintaan dalam negeri.

Oleh sebab itu, prinsip keamanan dan keandalan energi dengan selalu berupaya untuk mewujudkan energi yang berkelanjutan. Sehingga keamanan dan keandalan yang dimaksud adalah berimbang dalam hal ekspor dan kecukupan dalam hal komsumsi dalam negeri

  • Principle of Resilience

Maksud dari prinsip ketahanan energi di sini ialah keharusan bahwa setiap negara harus memiliki sumber ketahanan energi sendiri dan kemampuan untuk melakukan perencanaan menghadapi hal yang tak terduga, seperti bencana alam. Sehingga ketahanan energi ini dapat dimaknai sebagai upaya persiapan menghadapi bencana sekaligus proses adaptasi bila terjadi hal-hal yang tak terduga dari bencana alam tersebut. Ketahanan energi juga dapat digunakan sebagai bagian dari proses pemulihan bila terjadi bencana. Itu artinya bahwa prinsip ketahanan energi di sini dimaknai kemampuan sebuah negara untuk menghadapi segala macam kondisi alam, yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa para ahli telah bersepakat untuk mengembangkan hukum energi melalui pendekatan akademik. Para ahli terlebih dahulu menentukan definisi khusus tentang hukum energi. Menurutnya, definisi hukum energi adalah pengaturan hak dan kewajiban terkait energi dari berbagai pemangku kepentingan atas sumber daya energi selama siklus hidup energi terus berlangsung. Definisi ini menyatakan bahwa terdapat hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh pemangku kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya energi.

Kendatipun demikian, para ahli bersepakat bahwa ketujuh prinsip hukum energi tersebut harus menjadi panduan untuk pengembangannya pada masa yang akan datang. Selain itu, prinsip tersebut diharapkan menjadi parameter oleh pembuat kebijakan, akademisi, pengacara, hakim dan arbiter ketika mengadili, menegakkan hukum, membuat atau merumuskan dokumentasi hukum, peraturan, penilaian dan lain sebagainya. Dengan demikian, hukum energi baik secara akademik maupun praktek akan terus berkembang dan pengelolaannya diharapkan mengacu pada rambu-rambu dalam prinsip hukum energi dan mengutamakan keberlangsungan hidup manusia.

*Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan


[1] * Raphael J. Heffron, Jean Monnet Professor, Queen Mary University of London and Centre for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy, University of Dundee, UK.
**Anita Ronne, Associate Professor in Energy Law, Centre for Regulation and Administration, Faculty of Law, University of Copenhagen, Denmark.
***Joseph P. Tomain, Wilbert and Helen Ziegler Professor of Law, College of Law, University of Cincinnati, USA. ****Adrian Bradbrook, Emeritus Professor of Law, Law School, University of Adelaide, Australia.
*****Kim Talus, James McCulloch Chair in Energy Law, Tulane Law School and founding Director of Tulane Center for Energy Law, US & Professor of European Economic and Energy Law, UEF Law School, University of Eastern Finland & Professor of Energy Law, University of Helsinki, Finland.


Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download