Beranda Berita

Pencabutan Ribuan Izin Tambang-Perkebunan Perlu Didukung

Namun pemerintah dalam mencabut izin tambang, perkebunan harus berdasarkan hasil evaluasi, fakta dan data. Tanpa menggunakan parameter tersebut berpotensi menjadi bumerang dan terjadinya risiko hukum.

8

Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim merespon positif langkah Presiden Jokowi mencabut ribuan izin perusahaan tambang yang dinilai tidak mendukung program pemerintah. Bahkan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan sektor pertambangan. Menariknya sebanyak 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang mineral dan batu bara (minerba) dicabut

“Ini kebijakan yang tepat untuk mengevaluasi kembali tata kelola pertimbangan, khususnya terkait dengan sektor perizinan pertambangan,” ujarnya.

Dia menilai sepanjang ditujukan memperbaiki tata kelola pengusahaan pertambangan dan bagian dari upaya menguatkan kembali sistem perizinan pertambangan, kebijakan mencabut ribuan izin perusahaan tambang tersebut perlu didukung. Namun Akmaluddin mengingatkan, pemerintah dalam mencabut izin perusahaan tambang harus berdasarkan hasil evaluasi, fakta dan data. Sebab bila tidak menggunakan parameter tersebut malah menjadi bumerang terjadinya risiko hukum berupa gugatan.

Bagi Pushep, kata Akmaluddin, pencabutan IUP mesti dimaknai sebagai tindakan tegas presiden dalam menata ulang tata kelola pertambangan negeri agar terjadi keseimbangan. Kebijakan tersebut sejalan dengan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Tindakan presiden tentu berdampak bagi kegiatan pengusahaan pertambangan. Sebab IUP yang dicabut menjadi legalitas perizinan yang tidak aktif beroperasi. Sementara IUP yang akti beroperasi dan telah sesuai dengan ketentuan, tak lagi diganggu perizinan usaha pertambangannya. Dia berharap IUP yang dicabut ke depannya, perlu diberikan kesempatan yang sama dengan IUP yang telah ada yakni diberikan pembinaan agar tidak salah arah.

Akmaluddin melanjutkan pemerintah mengalami dilema. Geliat kegiatan usaha pertambangan di satu sisi menunjukkan tingginya harga batu bara. Namun di lain sisi, banyak permintaan dari negara-negara tujuan ekspor batu bara Indonesia. Sementara pemerintah telah menetapkan larangan ekspor batu bara. Baginya, apapun kebijakan yang diambil patut masyarakat kawal.

Dia menegaskan sepanjang kebijakan yang diambil menguntungkan kepentingan bangsa dan negara bakal didukng. Sebaliknya bila kebijakan yang ditempuh cenderung menunjukkan arah yang menyimpang, masyarakat berkewajiban melakukan koreksi. Namun demikian, berbagai kebijakan pemerintah yang ditempuh belakangan terkait kegiatan usaha pertambangan memperlihatkan adanya upaya mendahulukan kepentingan dalam negeri. Bahkan bagian dari upaya mempercepat realisasi target bauran energi dengan mendorong penggunaan energi baru dan energi terbarukan serta mencegah terjadinya perubahan iklim secara cepat.

“Pelan-pelan pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan yang mendukung transisi energi, dari penggunaan energi fosil ke penggunaan energi yang ramah lingkungan,” katanya