Beranda Berita

Pengembangan Energi Nuklir dalam RUU EBT Dinilai Perlu Dikaji Ulang

Naskah Akademik RUU EBT dianggap tidak memuat urgensi dan penjelasan memadai menggambarkan kebutuhan mendesak sebagai sumber pembangkit listrik.

1168

Program pengembangan nuklir sebagai sumber energi di Indonesia masih jalan di tempat. Kondisi ini tidak lepas dari ketatnya persyaratan dan risiko tinggi saat terjadi kebocoran nuklir. Dorongan pengembangan energi nuklir tercantum dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). Selain itu, pengembangan energi nuklir juga tertuang dalam Rancangan Undang Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBT), salah satu program legislasi nasional prioritas 2021.

Melihat kondisi tersebut, peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Akmaluddin Rachim, mengatakan pemerintah bersama DPR harus mengkaji ulang arah pengembangan energi nuklir dalam RUU EBT. Akmaluddin menjelaskan kebijakan pengembangan energi nuklir mengemuka di publik karena diakomodasinya beberapa ketentuan mengenai pengembangan nuklir dalam RUU EBT.

Pada, Pasal 6 RUU EBT menyebutkan bahwa sumber energi baru terdiri atas nuklir dan sumber energi baru lainnya. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit daya nuklir.

“Pasal 7 ayat (2) RUU EBT mengatur bahwa pembangkit daya nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit panas nuklir. Ketentuan ini dan berbagai ketentuan lainnya dalam RUU EBT menimbulkan perbincangan sejumlah kalangan,” ungkap Akmaluddin, Jumat (16/4). (Baca: Genjot Bauran Energi Baru Terbarukan, DPR Harap RUU EBT Rampung Tahun Ini)

Dia menyatakan timbulnya perdebatan soal pengaturan nuklir dalam RUU EBT ini dikarenakan beberapa hal. Pertama, terkait dengan tidak adanya urgensi dan penjelasan yang memadai dalam Naskah Akademik RUU EBT yang menggambarkan adanya kebutuhan mendesak dalam penggunaan energi nuklir sebagai sumber pembangkit listrik.

Kedua, terkait dengan pengaturan soal nuklir yang cenderung akan ditarik dari pengaturan induknya, Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Ketiga, terkait dengan ketentuan yang telah dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang pada pokoknya menyebutkan pengembangan energi nuklir sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

Lebih lanjut, Akmaluddin mengatakan beberapa permasalahan lain yang memicu perdebatan di masyarakat adalah terkait kesiapan dan kemampuan SDM serta teknologi yang dimiliki dalam mengelola pemanfaatan energi nuklir. Berikutnya juga terkait dengan problem keselamatan, keamanan dan mitigasinya.

Hal yang tidak kalah penting juga karena terkait kebijakan global, yaitu prosedur penggunaan dan pengembangan energi nuklir sebagai sumber pembangkit listrik yang harus mengacu persetujuan dunia internasional dan berbagai ratifikasi konvensi internasional yang telah disahkan.

“Ada banyak syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengembangkan energi nuklir sebagai sumber pembangkit lisrik. Hal yang paling banyak mendapat perhatian publik tentu terkait dengan dampak yang ditimbulkan bila terjadi kebocaran nuklir,” kata Akmaluddin.

Menurut Akmaluddin Rachim, pengaturan energi nuklir dalam RUU EBT ini sebaiknya dikaji ulang. Pemangku kepentingan perlu kebijaksanaan untuk mengambil sikap terkait kebijakan pengaturan dan arah pengembangan energi nuklir ke depannya di Indonesia. “Ada banyak prasyarat yang mesti dilengkapi dan memperhatikan kebutuhan serta kesiapan dalam penggunaan energi nuklir”, kata Akmal.

Dia menegaskan bahwa pengembangan dan pengelolaan energi nuklir ini seyogianya diatur khusus dalam undang-undang nuklir. Politik hukum terkait nuklir ini telah diatur sekian lama namun memang membutuhkan perubahan. Oleh sebab itu Pemerintah dan DPR sudah saatnya merevisi UU tentang Ketenaganukliran.

“Rencana revisi UU Ketenaganukliran kini telah dipersiapkan. Naskah akademik telah dimatangkan. Segala aspek terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan sebaiknya diatur dalam UU Ketenaganukliran yang baru saja. Termasuk soal energi nuklir sebagai sumber pembangkit listrik,” tutur Akmaluddin.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Diah Roro Esty mendorong Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk mensosialisasikan manfaat tenaga nuklir. Sebab dengan adanya partisipasi perguruan tinggi, kemudian masyarakat dalam mensosialisasikan pemanfaatan tenaga nuklir, menurutnya akan jadi kesempatan bagi pemerintah untuk menghilangkan stigma buruk masyarakat terhadap penggunaan tenaga nuklir.

Hal tersebut disampaikannya ketika mengikuti kegiatan tim kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan dengan BATAN dan Kemenristek di Auditorium Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (10/4/2021). Selama ini menurut Roro, masyarakat tidak memahami cara pemanfaatan tenaga nuklir, sehingga dengan adanya sosialisasi dari para mahasiswa terhadap aktivitas penggunaan tenaga nuklir diharapkan dapat membuka pandangan positif tentang tenaga nuklir.

“Ini bisa menjadi kesempatan tersendiri. Mungkin bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi agar demikian kita bisa mensosialisasikan pemanfaatan daripada nuklir lintas industri. Karena mungkin tidak semua orang itu mengetahui bahwa ternyata yang dikelola itu limbah yang datang dari multi-industri,” terang Roro seperti dikutip dari situs resmi DPR.

Menurutnya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada para akademisi dan mahasiswa. Karena pada saat yang bersamaan, Komisi VII DPR dan pemerintah masih menggodok RUU EBT. Apabila sosialisasi dilakukan sejak dini, masyarakat diharapkan memahami tentang RUU EBT begitu sudah diselesaikan.

“Judul masih kami bahas dengan mitra kerja kami dan asosiasi dan sebagainya. Menurut saya, perlu adanya sosialisasi tersendiri mengenai pemanfaatan nuklir untuk kebutuhan energi ataupun pembangkit listrik dimana ini juga bisa merupakan salah satu kesempatan dimana kita bisa mensosialisasikannya melalui perguruan-perguruan tinggi yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menambahkan, saat ini masih ada dua opini berbenturan tentang dukungan pengembangan tenaga nuklir. Maka, sosialisasi menjadi suatu hal yang sangat penting agar pemerintah bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat mengenai amannya penggunaan dan pemanfaatan tenaga nuklir.

“Karena kalau tidak jelas, ini tidak akan bisa dibuat undang-undangnya, kalau tidak bisa memenangkan persepsi publik soal nuklir. Saya kira tidak bisa. Berapa banyak demo soal kegiatan nuklir yang mau diibangun termasuk di Jepara, di Batam, dan sebagainya. Ini menurut saya harus diselesaikan dulu kalau mau regulasi soal nuklir ini baik,” jelasnya.