Beranda Berita

Pertambangan Rakyat Luput dari Pembahasan Revisi UU Minerba

899
Pertambangan Rakyat Luput dari Pembahasan Revisi UU Minerba

Selama ini terdapat pandangan dari sebagian pihak yang melihat pertambangan rakyat merupakan praktik yang merusak lingkungan.

Nasib pertambangan rakyat tampaknya akan terus terkatung-katung. Bagaimana tidak, hingga saat ini belum banyak perhatian yang diberikan kepada pertambangan rakyat sebagai salah satu entitas usaha di dunia pertambangan. Hal itu juga dapat dilihat dari porsi pengaturan perundang-undangan mengenai pertambangan rakyat yang tidak banyak. Terakhir, draft perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) bahkan sama sekali tidak membahas pertambangan rakyat.

Ketua Tim Ahli Perubahan UU Minerba dari Komisi VII DPR, Bisman Bakhtiar, mengakui hal tersebut. Menurut Bisman, isu terkait pertambangan rakyat sama sekali tidak masuk dalam pembahasan perubahan UU Minerba. “Eksistensi pertambangan rakyat terabaikan, iya betul. Saat menyusun (perubahan) UU (Minerba) pun sama sekali tidak terpikir,” ujar Bisman dalam sebuah diskusi, Senin (5/8) di Jakarta.

Namun tidak ada kata terlambat jika ingin mendorong agar pertambangan rakyat memperoleh perhatian. Menurut Bisman masih ada waktu. Saat ini, tengah berlangsung pembahasan tingkat satu perubahan UU Minerba. Hal ini berarti pemangku kepentingan di sektor pertambangan rakyat dapat memberikan masukan kepada DPR agar aspek tekait pertambangan rakyat dapat ikut dibahas.

Beberapa hal yang menjadi perhatian Bisman terkait pertambangan rakyat, misalnya soal arah kebijakan tata kelola pertambangan rakyat. Hal ini untuk menjamin eksistensi pertambangan rakyat di mata pengambil kebijakan. Bisman menilai saat ini yang masih mendapat perhatian besar adalah korporasi besar pemegang Izin Usaha Pertambangan, Pemegang Kontrak Karya, maupun PKP2B.

“Sementara pelaku pertambangan rakyat tidak mendapat porsi yang besar. Oleh karena itu, perlindungan dan keberpihakan kepada pertambangan rakyat itu harus dimanifestasikan ke dalam adanya aturan yang melindungi atau aturan yang mendukung adanya pertambangan rakyat,” ujar Pria yang juga merupakan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) ini.

Selama ini, terdapat pandangan dari sebagian pihak yang melihat pertambangan rakyat merupakan praktik yang merusak lingkungan. Pertambangan rakyat juga dipandang tidak aman, memiliki risiko yang tinggi dan sebagainya. Untuk itu, menurut Bisman harus ada ketentuan yang menaruh perhatian terhadap sejumlah aspek krusial dari tambang rakyat ini. Mesti ada jaminan keamanan dan ketentuan good mining practice yang juga harus dijamin dengan tata kelola pertambangan rakyat.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI), Gatot Sugiharto, menyebutkan hingga tahun 2018, jumlah penambang rakyat di Indonesia di atas 3,6 juta orang. Sebanyak 1,2 juta dari angka tersebut merupakan penambang emas rakyat yang tersebar di lebih dari 1.000 lokasi. Sisanya adalah penambang, pasir, batu, tanah liat, batubara, galena, nikel, belerang, bentonite, dolomit, batu kapur, marmer, garam, kaolin, sampah elektronik, dan lainnya.

Gatot mengatakan komunitas tambang rakyat yang beranggotakan 500 hingga 3.000 penambang hanya membutuhkan 10-50 hektar untuk kegiatan penambangan beberapa puluh tahun. Untuk itu, total lahan pertambangan rakyat seluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 3,6 juta hektar hanya sekitar 18.000 hektar.

Selanjutnya, Gatot menilai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, sebenarnya sudah mengakomodir keberadaan tambang rakyat, namun masih setengah hati. Hal ini terlihat dengan setelah 10 tahun sejak undang-undangnya disahkan, sejumlah peraturan turunannya belum diselesaikan. Hal ini berdampak pada sebagian besar penambang rakyat mengalami kesulitan bahkan tidak bisa mengurus izin untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Ia mengungkapkan kekecewaannya akibat sikap aparat yang dipandang begitu represif terhadap penambang rakyat. Menurut Gatot, kehadiran negara ternyata bukan untuk membina dan melindungi penambang rakyat. “Kehadiran pemerintah melalui aparat kepolisian justru upaya menghilangkan pertambangan rakyat dari bumi Indonesia. Mata pencaharian penambang rakyat dianggap pekerjaan haram,” ungkap Gatot.

Ia menyampaikan sejumlah persoalan hukum yang sering ditemukan oleh penambang rakyat, salah satunya dengan tidak adanya definisi tentang pertambangan rakyat di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Setiap kali berbicara mengenai tambang rakyat, pihak ESDM merasa bahwa yang dianggap penambang rakyat adalah yang sudah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Semua penambang rakyat yang belum memiliiki IPR dikategorikan illegal mining. “Dianggap penjahat yang harus ditertibkan secara represif,” keluhnya.

Jika melihat ketentuan Pasal 24 UU Minerba, wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Yang kemudian terjadi di lapangan, pemerintah bukan mengupayakan penetapan WPR, tetapi berusaha menghentikan kegiatan tambang rakyat. Banyak penambang rakyat yang ditangkap, dianggap melanggar Pasal 158 atau 161, UU No.4/2009 yang sebenarnya diperuntukkan bagi pengusaha tambang.

Kemudian Pasal 26 UU Minerba, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Namun sering terjadi pemerintah daerah beralasan belum bisa menetapkan WPR karena belum membuat Perda, tetapi memaksa rakyat untuk memiliki IPR. Hal ini berdampak kepada kesulitan penambang rakyat untuk mengajukan IPR karena belum adanya WPR. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan rakyat diperlakukan sebagai tambang ilegal.

Ketentuan lain yakni Pasal 23 UU Minerba, dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Menurut Gatot, yang terjadi adalah di Kementerian ESDM baik pusat maupun Provinsi, penambang rakyat dan pengurus Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) sulit mendapatkan data Peta WPR.

“WPR ditetapkan untuk siapa, kalau rakyat nggak boleh tahu?” ujar Gatot.

Menurut Gatot, persoalan lain yang selama ini terjadi, penambang rakyat selalu dituduh menyerobot wilayah IUP dan rekomendasi pemerintah kebanyakan mengusir dan menyuruh penambang rakyat beralih profesi.

“Sebagian besar modusnya, ketika ada kegiatan pertambangan rakyat, maka bupati atau gurbernur menawarkan kepada para pengusaha, lalu membuat IUP dengan tanggal yang dimundurkan, sehingga seolah-olah penambang rakyat yang menyerobot lahan tambang pemilik IUP,” ujar Gatot.