Beranda Publikasi Riset Kajian

Politik Hukum Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara

203
Politik Hukum Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara

Politik Hukum Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara

Oleh: Akmaluddin Rachim, S.H., MH

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional tersebut dapat dilakukan dengan lebih maksimal apabila dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pengolahan dan pemurnian di dalam negeri merupakan upaya peningkatan nilai tambah agar hasil pertambangan mineral dan batubara meningkat nilai ekonominya, menciptakan lapangan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya pertambangan mineral di Indonesia telah berpuluh-puluh tahun hingga saat ini sebagian besar diekspor masih dalam bentuk bahan mentah, tanpa sebelumnya dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri terlebih dahulu. Kondisi ini mengakibatkan sumber daya mineral tidak menghasilkan nilai tambah (added value) maupun dampak berganda (multiplier effect) secara langsung kepada rakyat sebagaimana yang diharapkan dan dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral harus dikaitkan dengan sifat sumber daya alam tersebut yang tidak terbarukan. Artinya suatu saat apabila terus dieksploitasi dapat dipastikan akan habis. Sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan dan berbagai jenis tambang mineral dalam waktu cepat atau lambat suatu saat akan mengalami kelangkaan atau bahkan tidak dapat ditemukan lagi. Padahal keberadaan sumber daya alam tersebut di bumi Indonesia belum secara optimal dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Dengan kondisi demikian, maka telah tepat politik hukum yang ditetapkan oleh DPR RI dan Pemerintah. Politik hukum tersebut dituangkan dalam UU Minerba yang mengharuskan melakukan upaya strategis dengan kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah mineral dengan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Kebijakan itu diatur dalam Pasal 102 UU Minerba, yang mengatakan bahwa “pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.”

Selanjutnya, Pasal 103 UU Minerba mengatakan:

  1. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
  2. Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya; dan
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Kedua pengaturan a quo menjelaskan bahwa pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara ketika melakukan usaha penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatannya, serta dilakukan di dalam negeri. Maksudnya ialah karena minerba sebagai sumber daya alam tidak terbarukan – yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara – maka segala kegiatan usaha pertambangan Minerba harus benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat dan meningkatkan penerimaan negara. Uraian tersebut mengacu pada asas penyelenggaraan pertambangan minerba yang menjadi keharusan, sebagaimana dinyatakan bahwa pertambangan Minerba dikelola berdasarkan asas:

  1. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
  2. keberpihakan pada kepentingan bangsa;
  3. partisipatif, transparan dan akuntabilitas; dan
  4. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan ketentuan Pasal 170 UU Minerba kembali menegaskan politik hukum tersebut. Bahwa “pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Pasal a quo merupakan “alarm” agar kewajiban para pengusaha melakukan pengolahan dan pemurnian Minerba dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dari ketentuan yang demikian, maka kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara – melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri – sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103 serta Pasal 170 UU Minerba, sangat tepat dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan Bangsa Indonesia. Mengingat kondisi pengelolaan sumber daya alam mineral saat ini sebagian besar masih  diekspor dalam bentuk mineral mentah.

Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa kebijakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang tertuang dalam UU Minerba juga telah tepat dan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014. Hal tersebut jelas dinyatakan dalam pertimbangan putusannya. Mahkamah Konstitusi berpendapat:

“Bahwa perjuangan kemerdekaan yang berujung pada pembentukan negara oleh Bangsa Indonesia adalah dengan maksud dan tujuan, antara lain, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum.

Untuk melindungi tanah air Indonesia, yang dalam Pembukaan UUD 1945 disebut dengan frasa “tumpah darah” dan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi Bangsa Indonesia. UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) mengamanatkan supaya negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Demikian pula terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bahwa oleh karena mineral dan batubara merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak maka berdasarkan amanat UUD 1945 pembentuk Undang-Undang membentuk UU Minerba yang di dalam konsiderans (menimbang) huruf a dan huruf b UU 4/2009 menyatakan:

  1. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
  2. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

Bahwa oleh karena hasil pertambangan, yang di antaranya berupa sumber daya mineral dan batubara, adalah termasuk sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh negara maka negara berhak melakukan pengaturan terhadap sumber daya mineral dan batubara yang ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi pengaturan oleh negara dapat dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Presiden atau melalui kewenangan regulasi oleh Pemerintah, yang salah satunya adalah pengaturan melalui pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Penguasaan oleh negara atas sumber daya mineral dan batubara berarti bahwa negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur dan membuat kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara dengan batasan ukuran konstitusional, yaitu “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Bahwa Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 mengatur mengenai kewajiban Pemegang IUP dan IUPK untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batubara dan melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri adalah salah satu cara untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Selain itu, Pasal 102 dan Pasal 103 UU 4/2009 juga berguna untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam industri pertambangan.

Pertimbangan tersebut secara lugas menjelaskan bahwa negara berhak melakukan pengaturan terhadap sumber daya mineral dan batubara untuk kemaslahatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada bagian lain, UU Minerba juga menyatakan secara gamblang bahwa tujuan pengelolaan Minerba, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Minerba diantaranya adalah:

  1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
  2. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
  3. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
  4. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
  5. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesarbesar kesejahteraan rakyat; dan
  6. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Dari perspektif kepastian hukum, hal tersebut dapat tercapai apabila seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dibuat dengan benar dan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Artinya sebuah peraturan perundang-undangan harus dibentuk sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan juga harus sesuai antara jenis, hierarki, serta  materi muatannya sebagaimana asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berikut ini ketentuan Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa “dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan”.

Oleh sebab itu, segala kegiatan usaha terkait dengan pertambangan mineral dan batubara, wajib mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga secara nyata dapat bermanfaat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan.