Beranda Berita

Problematik Revisi PP 23 Tahun 2010 dan Perpanjangan PKP2B

1402
Problematik Revisi PP 23 Tahun 2010 dan Perpanjangan PKP2B

Problematik Revisi PP 23 Tahun 2010 dan Perpanjangan PKP2B

Revisi terhadap Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23 Tahun 2010) hingga saat laporan berita ini selesai dibuat, tak juga kunjung disahkan. Berlarut-larutnya pembahasan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Ada apa dengan revisi PP 23 Tahun 2010 ini? Berikut ini laporan dari hasil penyusuran yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP).

Seputar PP 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23 Tahun 2010), pada dasarnya telah mengalami lima kali perubahan. Perubahan terakhir terjadi pada 7 Maret 2018. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2018 merupakan entitas terakhir dari hasil perubahan kelima atas PP 23 Tahun 2010.

Adapun substansi perubahannya hanya terdapat penambahan pasal di antara Pasal 85 dan Pasal 86. “Tentu perubahan semacam ini tidak efisien dan efektif terhadap manajemen tata kelola regulasi hukum pertambangan” kata peneliti PUSHEP, Sunarto Efendi, di Jakarta, 31 Mei 2019.

Dari hasil kajian terhadap setiap perubahan PP 23 Tahun 2010, setidaknya ada beberapa pasal yang sering kali mengalami perbaikan. Pasal itu antara lain; Pasal 7, Pasal 74, Pasal 85, Pasal 97 dan Pasal 112. Namun yang menjadi perhatian dalam wacana perubahan keenam PP 23 Tahun 2010 ini ialah soal perpanjangan pemegang izin Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama menjadi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ketentuan a quo diatur dalam Pasal 112 PP 23 Tahun 2010, yang mana pasal ini telah mengalami 4 kali perubahan dan sering diutak-atik sedemikian rupa.

Perubahan terakhir Pasal 112 PP 23 Tahun 2010 terjadi pada tahun 2017 dengan wujud Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Poin perubahan terkait dengan Pasal 112 terjadi pada ketentuan Pasal 112C, yang mana ketentuan angka 3 dihapus dan angka 5 dari Pasal 112C mengalami perubahan.

Berdasarkan informasi yang diterima, pasal yang akan direvisi ialah ketentuan dalam Pasal 112 dan Pasal 112B PP 23 Tahun 2010. Perubahan pasal a quo, pada prinsipnya demi memfasilitasi para pengusaha pemegang PKP2B generasi pertama menjadi IUPK.

Penggodokan terhadap revisi PP 23 Tahun 2010, semula ditargetkan akan rampung di akhir 2018. Dengan begitu, perusahan yang telah jatuh tempo, dapat menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar hukum perpanjangan. Namun hingga saat ini, peraturan tersebut tak juga disahkan.

Setidaknya terdapat tujuh perusahaan tambang batu bara yang berstatus PKP2B generasi pertama – yang telah dan akan jatuh tempo perihal perizinannya – mendesak untuk dilakukan perubahan. Mereka antara lain PT Tanito Harum (Januari 2019), PT Arutmin Indonesia (2020), PT Kaltim Prima Coal (2021), PT Multi Harapan Utama (2022), PT Adaro Energy (2022), PT Kideco Jaya Agung (2022), serta PT Berau Coal (2025). PT Tanito Harum bahkan telah jatuh tempo sejak 14 Januari lalu.

“Para pengusaha menginginkan agar revisi PP 23 Tahun 2010 segera dapat memberikan kepastian regulasi mengenai perubahan status izin yang dimiliki perusahaannya. Namun hal itu belum juga terealisasi hingga saat ini. Keinginan tersebut seharusnya segera penuhi, bukan dibiarkan berlarut-larut. Karena hal ini terkait dengan kegiatan usaha para pelaku usaha untuk terus berinvestasi. Ketiadaan kepastian regulasi dapat menyebabkan para pengusaha beranggapan bahwa infrakstruktur hukum investasi di Indonesia, masih tertatih-tatih. Jadi harus ada keseriusan dan political will dari pemerintah untuk segera melakukan pembenahan terkait dengan hal tersebut”, ucap peneliti PUSHEP, Sunarto Efendi.

Surat Rahasia Rini Soemarno

Adapun persoalan lain yang menjadi hambatan lamanya proses revisi PP 23 Tahun 2010, salah satunya karena ada keinginan dari Menteri BUMN, Rini Soemarno. Melalui selembar surat, Rini Soemarno meminta agar dalam revisi PP No. 23 Tahun 2010 menguatkan peran BUMN dalam proses perubahan status dari PKP2B menjadi perpanjangan IUPK. Selain itu, Rini Soemarno mengingatkan agar pengaturan soal luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak melebihi batas wilayah yang telah diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kenyataan tersebut menjadi polemik hingga saat ini, yang mengakibatkan revisi PP 23 Tahun 2010 menjadi terlunta-lunta

Keinginan Rini Soemarno tentu sangat beralasan. Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), mengatakan bahwa “badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK”.  Dari pengaturan itu, maka jelas bahwa BUMN dan BUMD mendapatkan prioritas utama dalam perpanjangan PKP2B menjadi IUPK. Seluruh ketentuan mengenai IUPK ini telah diatur dalam Pasal 74,75, dan 76 UU Minerba.

Terkait dengan luas wilayah, hal ini sangat jelas diatur dalam Pasal 62 UU Minerba. Ketentuan tersebut mengatakan bahwa “pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektare”. Selanjutnya dalam Pasal 83 UU Minerba juga diatur hal demikian. Pasal 83 huruf d UU Minerba, mengatakan bahwa “luas satu WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 hektare”.

Ketentuan lebih lanjut mengenai luas wilayah operasi produksi diatur dalam PP 23 Tahun 2010. Pasal 75 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa IUP batubara atau IUPK batubara, “pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare”. Dengan ini, sudah sangat jelas dan gamblang bahwa pengaturan mengenai luas wilayah IUPK dinyatakan hanya paling banyak 15.000 hektare. Tidak boleh lebih dari itu.

“Kehadiran surat tersebut lantas menjadi polemik dan semakin menambah alot pembahasan revisi PP 23 Tahun 2010. Betapa tidak, surat itu membuat para pengusaha batubara merasa samakin diatur atas ketentuan yang mengharuskan BUMN menjadi prioritas dalam perpanjangan izin menjadi IUPK. Ini wajar karena memang begitu perintah undang-undang”, kata Sunarto

 

PT Tanito Harum Tersangkut Masalah

Beredar kabar bahwa persoalan hukum yang melibatkan PT Tanito Harum dan menyeret Kementrian BUMN, disebabkan pada persoalan pemberian izin perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi yang luas wilayahnya melebihi  batas yang diatur dalam UU Minerba dan PP 23 Tahun 2010. Berdasarkan informasi yang ada, luas wilayah yang diberikan oleh Kementrian ESDM kepada PT Tanito Harum lebih dari 30.000 hektare. Jika hal itu benar adanya, maka pemberian izin perpanjangan tersebut memiliki akibat hukum dan menyalahi aturan perundang-undangan serta dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 165 UU Minerba menyatakan bahwa “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan ketentuan ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Aturan ini menjadi dasar pijakan untuk menyeret para pihak yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin IUPK. Itu artinya pihak dari Kementrian ESDM dan PT Tanito Harum dapat terjerumus dalam persoalan ini dan dikenai sanksi berdasarkan Pasal 165 UU Minerba.

“Dalam situasi seperti ini, menunjukkan bahwa masih terdapat silang sengkarut pengelolaan hukum pertambangan di Indonesia. Khususnya yang menyangkut persoalan pemberian izin usaha pertambangan. Benang kusut persoalan izin usaha sepertinya masih menjadi problem besar yang belum juga teratasi hingga saat ini. Dibutuhkan niat serius dari pemerintah untuk segera mengatasi persoalan ini” beber Sunarto Efendi.

Pintu Masuk KPK.

Rumor soal PT Tanito Harum terjerat kasus hukum soal perpanjangan kontrak kini beredar luas. Dikabarkan pemberian izin usaha pertambangan kepada PT Tanito Harum yang diberikan oleh Dirjen Minerba Kementrian ESDM, menyalahi aturan perundang-undangan. Hal itu mungkin saja terjadi mengingat status izin usaha pertambangan yang dimiliki PT Tanito Harum telah jatuh tempo, terlebih lagi revisi PP 23 Tahun 2010 tak kunjung kelar.

Berdasarkan informasi yang beredar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perpanjangan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada PT Tanito Harum tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Minerba dan PP 23 Tahun 2010. Menurut aturan, pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk menjadi IUPK terlebih dahulu harus melewati beberapa tahap yang ditentukan dalam Pasal 112 dan Pasal 112B PP 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga PP 23 Tahun 2010. Ketentuan tersebut kemudian menjadi petunjuk untuk perpanjangan kontrak pemegang PKP2B menjadi IUPK.

“Bisa jadi pemberian izin usaha pertambangan kepada PT Tanito Harum yang diberikan oleh Dirjen Minerba Kementrian ESDM menyalahi aturan yang ada. Apalagi saat ini revisi terhadap PP 23 Tahun 2010 sedang dalam penggodakan, yang mana wacananya agar dalam revisi PP 23 Tahun 2010 menguatkan peran BUMN dalam proses perubahan status dari PKP2B menjadi perpanjangan IUPK. Tentu kabar tersebut membuat menjadi berita miring bagi para pengusaha. Selain itu, berlarut-larutnya pembahasan, juga dapat ditengarai menjadi sebab adanya jalan pintas dalam pemberian izin”, imbuh Sunarto.

Lebih lanjut, Sunarto Efendi menambahkan bahwa beberapa indikasi yang menunjukkan adanya perbuatan yang menyalahi aturan pemberian izin usaha pertambangan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan penyeledikan tahap awal. Apakah ditemukan ada penyalahgunaan kewenangan? Indikasi kerugian negara serta unsur suap di dalamnya, KPK harus bertindak lebih cepat agar tidak menimbulkan prasangka lebih jauh.

“KPK harus menghentikan polemik ini. Revisi PP 23 Tahun 2010 telah lama diwacanakan bahkan dikabarkan telah selesai dan tinggal menunggu sinkronisasi tahap akhir. Jika hal ini  dibiarkan, maka kemungkinan akan merugikan keuangan negara. Jadi KPK harus menghentikan polemik ini sekaligus mencegah terjadinya kerugian negara” tutup Sunarto Efendi.