Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) bersama LKBH Universitas Sahid, dan beberapa tokoh antara lain Marwan Batubara, Agus Pambagio, dan pakar hukum Dr. Ahmad Redi mengajukan gugatan atas Peraturan Pemerintah mengenai pembentukan holding BUMNtambang yang diterbitkan oleh Presiden ke Mahkamah Agung.
“Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum pembentukan holding BUMN tambang ini jelas melanggar hukum, tidak hanya melanggar UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba, tetapi juga melanggar UUD 1945,” tegas Ketua Tim Kuasa Hukum Pemohon Bisman Bakhtiar di Jakarta Jumat (5/1).
Menurut Bisman, PT Antam, PT Bukit Asam dan PT Timah adalah BUMN yang melakukan pengelolaan sumber daya alam pertambangan, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 sumber daya alam harus dikuasai oleh Negara. Menurut Mahkamah Konstitusi bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, yaitu negara memiliki secara langsung saham BUMNyang mempunyai usaha di bidang pengelolaan sumber daya alam.
“Penyertaan modal negara pada BUMN kepada BUMN lain harus ditetapkan dalam APBN, karena jelas bunyi Pasal 24 ayat (2) UU Keuangan Negara bahwa penyertaan modal harus terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN dan tidak ada pengecualian. Artinya baik itu penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara yang bersumber dari APBN atau dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dalam bentuk saham negara di BUMN harus tetap melalui APBN,” ujarnya.
Menurut Bisman, dengan menjadi anak perusahaan dalam holding, maka berpotensi terjadi privatisasi atas PT Antam, PT Bukit Asam dan PT Timah karena sisa saham ketiga bekas BUMN tersebut maupun aset-asetnya dapat kapan saja dijual atau dialihkan cukup hanya dengan persetujuan Pemerintah selaku pemegang saham induk holding dan tanpa dapat lagi dikontrol oleh alat negara yang lain, baik DPR, BPK maupun KPK.
“Pembentukan holding BUMN ini sebenarnya mempunyai maksud baik, tetapi seharusnya dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai undang-undang agar Negara tidak dirugikan dan dikemudian hari tidak timbul masalah hukum,” tutupnya.
