Beranda Publikasi Kegiatan

PUSHEP Bekali Masyarakat Pelatihan Strategi Pemantauan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sektor Energi dan Pertambangan

39

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) bakal menyelenggarakan pelatihan strategi pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik sektor energi dan pertambangan. Pembakelan kegiatan ini akan diisi oleh: Mokhammad Najih, S.H., M. Hum., Ph.D., yang merupakan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Adnan Topan Husodo, yang Koordinator Indonesia Corruption Watch, Patnuaji Agus Indrarto S.S., yang merupakan Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman Republik Indonesia, dan Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M., yang merupakan Ahli Hukum Energi dan Pertambangan.

Program manager PUSHEP, Akmaluddin Rachim, mengatakan bahwa pelatihan strategi pemantuan penyelenggaraan pelayanan publik sektor energi dan pertambangan merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan amanah UUD 1945 dan menciptakan tata kelola energi dan pertambangan. Untuk mewujudkan amanah Pasal 33 UUD NRI, penyelenggaraan tata kelola energi dan pertambangan memerlukan banyak dukungan. Pemerintah dan DPR selaku pemangku kepentingan dalam tata kelola tersebut perlu mendapatkan pengawasan dari berbagai pihak. Hal ini bertujuan agar menciptakan mekanisme check and balances system sehingga bisa mencapai tata kelola energi dan pertambangan yang berdasarkan hukum dan keadilan.

Akmaluddin Rachim mengatakan bahwa terdapat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Pengaturan tersebut menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini pada prinsipnya merupakan amanah UUD NRI Tahun 1945, yang mengatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Selanjutnya diketahui bahwa tujuan adanya UU Pelayanan Publik ini, antara lain: agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. Dari sini kemudian terlihat orientasi adanya undang-undang tersebut adalah agar pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.

Untuk itu apabila masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang buruk atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka masyarakat perlu melaporkan atau mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi dan melaporkan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku terhadap pelayanan publik. Adapun lembaga yang berwenang dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat adalah lembaga Ombudsman Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Akmaluddin Rachim, pelatihan ini dimaksudkan sebagai upaya PUSHEP untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pemantauan dan menjaga penyelenggaraan pelayanan publik sektor energi dan pertambangan. Secara khusus, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk: memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap strategi pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik sektor energi dan pertambangan; meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik sektor energi dan pertambangan; mendorong masyarakat agar melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik sektor energi dan pertambangan; mengajak masyarakat untuk terlibat aktif mengawasi dan melaporkan terjadinya pelanggaran pelayanan publik sektor energi dan pertambangan; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan dan menjaga penyelenggaraan pelayanan publik sektor energi dan pertambangan.

Akmaluddin Rachim mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan ikhtiar PUSHEP dalam rangka membekali masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan agar tidak menyimpang dari peraturan perundang- undangan. Hingga berita ditulis, terdapat 203 orang yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut.