Beranda Berita

PUSHEP: BUMN wajib menjadi prioritas mendapatkan IUPK dari perpanjangan PKP2B

714
Kementrian Badan Usaha Milik Negara

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengingatkan bahwa BUMN wajib menjadi bagian prioritas utama dalam mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari perpanjangan kontrak pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Peneliti PUSHEP, Akmaluddin Rachim mengatakan bahwa hal itu merupakan perintah langsung dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

“Jadi soal BUMN wajib mendapatkan prioritas utama dalam perubahan status izin dari pemegang PKP2B menjadi IUPK, adalah benar adanya. Perintah undang-undang mengharuskan seperti itu, tutur Akmaluddin Rachim, di Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.

Pasal 75 ayat (3) UU Minerba, mengatakan bahwa “badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK”.  Pengaturan ini menjadi dasar kuat bahwa BUMN berhak mendapatkan prioritas utama dalam perpanjangan PKP2B menjadi IUPK.

“Ketentuan tersebut sudah sangat lugas memerintahkan agas BUMN menjadi bagian dalam mendapatkan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK. Ini bukan soal ego lembaga, tapi perintah undang-undang” ungkap Akmaluddin Rachim.

Sebelumnya, meruak kabar bahwa terdapat surat dari Menteri BUMN Rini Soemarno yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara, perihal revisi keenam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23 Tahun 2010).

Salah satu isi dari surat tersebut adalah Rini meminta supaya dalam revisi PP Nomor 23 Tahun 2010, ada penguatan peran BUMN dalam mendapatkan IUPK bagi pemegang Kontrak Karya (KK) atau PKP2B yang kontraknya sudah jatuh tempo.

“Tidak ada yang salah dari keinginan tersebut. Itu kan telah diatur dalam UU Minerba. Yang bermasalah itu bila tidak mengindahkan perintah undang-undang. Hal itu bisa sangat fatal akibatnya”, ucap Akmaluddin Rachim.

Wacana terhadap revisi keenam PP 23 Tahun 2010 yang diagendakan sejak tahun lalu, belakangan menjadi polemik yang berkepanjangan dan tak kunjung usai. Hal ini lantaran kompleksitas pembahasan terkait pembaruan KK dan PKP2B menjadi IUPK. Terdapat enam aspek yang perlu kemudian dinegosiasikan jika pembaruan KK dan PKP2B ingin dilakukan pembaruan menjadi IUPK. Keenam aspek tersebut adalah wilayah KK atau PKP2B, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban dan pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi serta kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri

Selain enam aspek tersebut, berlarutnya revisi keenam PP 23 Tahun 2010 juga disebabkan karna adanya  dugaan pelanggaran hukum terhadap ketentuan yang diatur dalam UU Minerba ataupun ketentuan dalam PP 23 tahun 2010 itu sendiri, dalam pemberian perpanjangan izin usaha pertambangan yang telah jatuh tempo.

“Memang tidak mudah melakukan revisi tersebut, apalagi harus ada harmonisasi dan sinkronisasi terlebih dahulu terhadap aspek-aspek yang terkait dengan ketentuan perubahan. Terlebih bila tersandera kasus hukum. Akan lebih kompleks. Tapi kan tidak boleh dibiarkan berlarut begitu saja”, imbuh Akmaluddin Rachim

Diketahui saat ini masih terdapat tujuh perusahaan berstatus PKP2B generasi pertama, yang kontraknya akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan. Mereka diantaranya adalah PT Arutmin Indonesia (1 November 2020), PT Kendilo Coal Indonesia (13 September 2021), PT Kaltim Prima Coal (KPC) (31 Desember 2021), PT Multi Harapan Utama (1 April 2022), PT Adaro Indonesia (1 Oktober 2022), PT Kideco Jaya Agung (13 Maret 2023), dan PT Berau Coal (26 April 2025).

Sebelumnya PT Tanito Harum telah jatuh tempo pada 14 Januari 2019, kemudian mendapat perpanjangan dengan mengacu pada ketentuan lama, Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, lalu kini Menteri ESDM, Ignasius Jonan membatalkan perpanjangan tersebut.

Perkembangan terbaru perubahan PP 23 Tahun 2010, saat ini draft perubahan telah berada di Kementrian ESDM. Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara telah mengembalikan draft tersebut ke Kementerian ESDM untuk dilakukan perbaikan ulang. Hal ini terjadi lantaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soeamarno, menolak salah satu materi dari perubahan PP 23 Tahun 2010 itu.

“Harapannya draft tersebut segera dibenahi. BUMN mendapatkan haknya sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Minerba”, tutup Akmaluddin Rachim.