Beranda Publikasi Kegiatan

PUSHEP dan DEN Dorong Sinergitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Industri, dan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Pengembangan EBT

52

 

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) bekerja sama dengan Dewan Energi Nasional (DEN) berikhtiar mendorong percepatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan kajian terhadap implementasi Rancangan Umum Energi Daerah (RUED). Kajian tersebut berupa rangkaian kegiatan webinar secara berkelanjutan. DEN sesuai dengan tugas dan fungsinya, melakukan pembinaan penyusunan dan implementasi RUED Provinsi. Selain itu, DEN juga memantau dan melakukan monitoring pelaksanaan RUED agar sejalan dengan RUEN. Webinar tersebut mengangkat tema “Sinergitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Industri dan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan”.

Webinar tersebut dibuka oleh Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional. Adapun narasumber yang menjadi pembicara, antara lain: Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tenggara; Herman Darnel Ibrahim, Anggota Pemangku Kepentingan DEN; Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN; Deendarlianto, Pakar Energi dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana peran, tanggung jawab dan sinergitas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk pencapaian target transisi energi dan pencapaian target bauran energi nasional.

Selain itu, kegiatan tersebut guna mendorong reformasi kebijakan untuk pencapaian target transisi energi menuju net zero emission (NZE). Kegiatan tersebut untuk menjalin kerja sama para stakeholder dalam rangka dukungan untuk pencapaian target transisi energi, serta turut menyukseskan rangkaian kegiatan Presidensi G20, yang mana Indonesia sebagai tuan rumah. Kegiatan ini sejalan dengan salah satu dari tiga isu utama dalam KTT G20. Dalam kegiatan tersebut, Indonesia memprioritaskan energi berkelanjutan sebagai topik yang harus mendapat perhatian khusus.

Langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan yang telah ada, agar lebih berorientasi pada transisi energi dan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengacu pada konsep ekonomi hijau. Sinergitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Industri, dan Masyarakat dipandang penting untuk mewujudkan percepatan pengembangan EBT. Sinergitas tersebut dimaksudkan guna mewujudkan percepatan transisi energi di Indonesia.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, serta kelompok masyarakat dituntut agar berpartisipasi aktif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan seluruh stakeholder ini akan sangat membantu dalam mencapai target bauran energi nasional. Sebab keterlibatan seluruh elemen tersebut dipandang akan sangat membantu. Stakeholder tersebut merupakan pemain utama yang dapat merealisasikan dan mendorong perubahan pembangunan yang ramah lingkungan.

Upaya untuk mendorong pengembangan EBT, mewujudkan realisasi target bauran energi dan transisi energi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat bersama seluruh stakeholder lainnya. Yang paling dibutuhkan saat ini memberikan dukungan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah, dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sangat dibutuhkan. Keterlibatan Pemerintah Daerah secara normatif dapat terwujud apabila daerah memiliki wewenang yang nyata, yaitu mempunyai kewenangan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan EBT.

Peran dan kedudukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Berdasarkan pencermatan terhadap pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana yang dituangkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pemanfaatan EBT masih relatif terbatas.

Untuk itu, guna merealisasikan percepatan pengembangan EBT dan transisi energi, peran seluruh stakeholder perlu mendapat dukungan guna memastikan tujuan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Pusat harus mendorong secara nyata dan keberpihakan terhadap kebijakan yang pasti serta dukungan finansial agar upaya-upaya terhadap pengembangan EBT guna merealisasikan percepatan transisi energi benar-benar dapat diimplementasikan.