Beranda Publikasi Kegiatan

PUSHEP dan Ditjen Bangda, Kemendagri, Selenggarakan FGD dan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Integrasi RUED ke dalam RPJMD

92

 

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dan rapat koordinasi secara virtual. Kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Instansi pemerintah pusat diikuti oleh jajaran di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Adapun instansi pemerintah daerah provinsi diikuti oleh 21 Dinas ESDM Provinsi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Di kegiatan ini mengemuka satu pembahasan khusus terkait pengintegrasian Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Pembicara yang hadir pada kesempatan tersebut antara lain: Edison Siagian, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri; Tavip Rubiyanto, Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Urusan ESDM, SUPD I, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri; Yunus Saifulhak, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Setjen DEN; Qatro Romandhi, Kepala Bagian Rencana dan Laporan, Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM.

Dalam sambutannya, Edison Siagian mengatakan bahwa salah satu isu penting yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini dalam upaya menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif adalah ketahanan energi. Ketahanan energi sangat diperlukan sebagai bagian penting untuk mewujudkan ketahanan nasional. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Umum Energi Nasional berdasarkan Kebijakan Energi Nasional. Disamping itu undang-undang ini juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun RUED dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Lebih lanjut, Edison Siagian mengatakan, sebagai tindak lanjut dari amanat itu, pemerintah telah menyusun RUEN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017. Selanjutnya dalam kerangka pembangunan lima tahunan, kebijakan yang tertuang dalam RUEN tersebut secara lebih operasional telah dijabarkan ke dalam 6 (enam) kebijakan sektor energi sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu: pertama, pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).

Kedua, diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan. Ketiga, peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik. Keempat, penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik. Kelima, peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan. Keenam, pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan.

Oleh sebab itu, Edison Siagian menekankan bahwa dokumen formal rencana pembangunan daerah yang mengatur hal-hal terkait dengan aspek pendanaan sebagai dasar untuk penentuan pendanaan program/ kegiatan pembangunan tahunan adalah dokumen RPJMD.

Untuk itu agar kebijakan dan program/kegiatan yang sudah direncanakan dalam RUED provinsi dapat diimplementasikan maka kebijakan dan program/kegiatan tersebut harus diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD. Dalam konteks ini maka peran Bappeda bersama perangkat daerah yang membidangi urusan ESDM menjadi penting untuk memastikan bahwa program/kegiatan yang tertuang dalam RUED teralokasikan pendanaannya meskipun masih bersifat indikatif.

Edison Siagian mengatakan bahwa, dalam kenyataannya, adanya keterbatasan fiskal dan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan energi maka tanggung jawab daerah khususnya untuk mewujudkan target-target pembangunan sektor energi yang dibebankan kepada daerah akan sulit terwujud. Oleh karena itu perlu ada upaya sinergi dari para pemangku kepentingan untuk memikirkan jalan keluar yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.