Beranda Publikasi Kegiatan

PUSHEP Dukung DEN Dorong Pembaruan KEN dan RUEN

47

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mendukung upaya Dewan Energi Nasional (DEN) dalam mendorong pembaruan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dukungan tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU 30 Tahun 2007).

Pasal 12 ayat (2) UU 30 Tahun 2007 mengatur bahwa DEN bertugas: merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan menetapkan rencana umum energi nasional. Dari ketentuan tersebut DEN dituntut untuk mengambil kebijakan konkret dan terpadu dalam pembaruan KEN dan RUEN.

Seiring dengan dorongan tersebut, wacana ini semakin menguat dengan komitmen Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang COOP Ke-26 tahun 2021 di Glasgow, UK, bahwa Indonesia siap memasuki era Net Zero Emission (NZE) pada Tahun 2060 atau dapat lebih cepat. Menindaklanjuti hal tersebut, PUSHEP dan DEN bekerja sama menyelenggarakan kegiatan dalam upaya mendukung program pemerintah terkait komitmen preiden dalam mendorong transisi energi.

Hal itu tidak lepas dari pengaruh perubahan iklim yang semakin cepat memberikan dampak buruk terhadap pembangunan dan ekonomi global. Untuk mengatasi hal tersebut, para pemimpin negara berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dan bersiap melakukan transisi energi. Komitmen tersebut membutuhkan dukungan regulasi dan kemauan kuat dari eksekutif dan legislatif sebagai pemangku kepentingan.

Selain itu, dukungan untuk hal tersebut juga perlu datang lembaga riset atau stakeholder terkait. Oleh sebab itu, PUSHEP memberikan dukungan kepada DEN untuk melakukan evaluasi dan riset dalam upaya pembaruan KEN dan RUEN. Keberadaan KEN diatur Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Dalam pengimplementasiannya, KEN sudah berjalan selama 8 tahun. Periode tersebut tentu mengalami tantangan dan perubahan yang dihadapi, baik dari sisi tantangan terhadap globalisasi, kebutuhan masyarakat dan juga perubahan regulasi yang terkait. Dengan kondisi tersebut, KEN perlu dilakukan perubahan.

Begitupun dengan RUEN. Pengaturan tentang RUEN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Dalam perjalanan dinamika pembangunan dan kehidupan nasional dalam lima tahun terakhir ini, terjadi perkembangan yang jauh dari perencanaan awal.

Sehingga apa yang tertuang dalam RUEN sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan realitas serta capaian target yang diinginkan. Pada saat yang sama realisasi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi energi serta bauran energi nasional jauh dari target KEN dan RUEN.

KEN merupakan pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Arah kebijakan energi ke depan, sebagaimana penjelasan yang diatur dalam Lampiran 1 RUEN, berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional.

Tujuannya untuk:

  • Mewujudkan kemandirian pengelolaan energi,
  • Menjamin ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri,
  • Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjutan,
  • Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi,
  • Menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi, pengembangan kemampuan teknologi, industri energi dan jasa energi dalam negeri,
  • Menciptakan lapangan kerja dan terkendalinya dampak perubahan iklim dan terjaganya fungsi lingkungan hidup.

Selanjutnya terkait dengan RUEN, RUEN disusun oleh Pemerintah dan ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2050 yang memuat: (a) pendahuluan, kondisi energi nasional saat ini dan ekspektasi masa mendatang, (b) visi, misi, tujuan dan sasaran energi nasional, (c) kebijakan dan strategi pengelolaan energi nasional, dan (d) penutup.

Atas dasar aturan tersebut, sudah sepatutnya KEN dan RUEN mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan global saat ini. Harapannya KEN dan
RUEN dapat dilakukan pembaruan dengan secepatnya agar komitmen terhadap mengatasi perubahan iklim, mencapai rendah karbon, dan upaya melakukan transisi energi terlihat nyata.

Webinar Nasional Seri III dalam rangka Anugerah DEN 2022 dengan tema Pembaruan KEN dan RUEN serta Tantangan Menuju NZE 2060 merupakan bentuk dukungan PUSHEP terhadap DEN dalam mendorong pembaruan tersebut.

Dalam pembukan Webinar tersebut Yusra Khan dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai arahan presiden, dalam transisi energi terdapat tiga tantangan yang harus dihadapi. Ketiga tantangan tersebut adalah akses terhadap energi bersih, dukungan pendanaan yang besar serta dukungan riset dan teknologi. Yusra Khan menjelaskan bahwa banyak negara di dunia yang kesulitan memperoleh energi bersih.

Oleh sebab itu katanya, pengembangan terhadap energi bersih perlu dilakukan. Selanjutnya, terkait dengan perlunya mendapatkan sumber pendanaan atau investasi dari luar dalam mengembangkan dan mengoptimalkan energi baru dan terbarukan. Terakhir dalam upaya menuju transisi energi, pemerintah dan DPR juga membutuhkan peran dari stakeholder dalam melakukan riset dan teknologi untuk mempercepat terjadinya transisi energi.