Beranda Publikasi Kegiatan

PUSHEP Dukung DEN untuk Implementasi KEN dan RUEN

212

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) melakukan koordinasi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) perihal dukungan terhadap pengimplementasian Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan dorongan mempercepat transisi energi di kantor DEN, Kamis, 30/06/2022. Dari DEN, rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Biro Umum, Totoh Abdul Fatah, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Yunus Saefulhak, serta Koordinator Pokja Hukum dan Kepegawaian, Supriadi serta jajaran aparatur DEN lainnya. Adapun perwakilan dari PUSHEP dihadiri oleh Bisman Bhaktiar, Ismet Djafar, Suratman dan beberapa tim lainnya.

Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah dibangun PUSHEP dan DEN. Kerja sama tersebut untuk pengembangan sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan di bidang energi, termasuk terkait kebijakan transisi energi. Salah satu pembahasan dalam koordinasi tersebut adalah terkait dengan persiapan beberapa kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan terdekat yang akan laksanakan adalah seminar atau webinar terkait monitoring terhadap implementasi penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Perlu diketahui bahwa keberadaan RUED menjadi dasar yang sangat penting mendorong proses transisi energi.

Kegiatan tersebut dimaksudkan memperkuat peran DEN dalam mengawasi pelaksanaan KEN dan RUEN untuk mencapai target bauran energi nasional dan target transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. adapun terkait dengan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana peran, tanggug jawab dan sinergitas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Industri dan masyarakat untuk pencapaian target transisi energi dan target bauran energi nasional.

Selain itu juga untuk mendorong reformasi kebijakan untuk pencapaian target transisi energi menuju NZE dan mempercepat realisasi pencapaian target bauran energi nasional. Tujuan lainnya adalah menjalin kerja sama dengan para stakeholder dalam rangka dukungan untuk pencapaian target transisi energi menuju NZE dan mempercepat realisasi pencapaian target bauran energi nasional. Adapun tujuan yang menarik adalah menyambut dan menyukseskan Presidensi G20, yang mana Indonesia sebagai tuan rumah serta mendukung seluruh rangkaian kegiatan KTT G20.

Salah satu upaya menyukseskan kebijakan transisi energi berjalan sesuai target adalah dengan mendorong Pemerintah Pusat terus mendukung penguatan peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan program sektor energi di daerah. Misalnya dengan memberikan apresiasi yang tinggi kepada para Gubernur dan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi atas pencapaian penyusunan dan pengimplementasian RUED dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan daerah.

Aturan dasar mengenai penyusunan RUED sejatinya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengatur bahwa “Pemerintah Daerah menyusun RUED dengan mengacu pada RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)”. Selain itu, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP 79 Tahun 2014). Kebijakan tersebut disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan, ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Saat ini beberapa daerah provinsi telah menyusun RUED, yang secara umum berisi kebijakan dan program/kegiatan yang dirumuskan sebagai upaya untuk menjabarkan kebijakan dan program yang tertuang dalam RUEN. Berdasarkan data dari DEN, terdapat 24 Pemerintah Daerah Provinsi telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RUED. Provinsi tersebut antara lain: Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku.