Beranda Publikasi Kegiatan

PUSHEP Dukung Ditjen Bina Bangda Gelar Sosialisasi Perpres 11 Tahun 2023 di Daerah

104

 

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) beri dukungan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) untuk melaksanakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan. Pelaksanaan kegiatan perdana tersebut akan diselenggarakan di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 di Hotel Grand Palace. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama antara Ditjen Bina Bangda dengan PUSHEP.

Perpres Nomor 11 Tahun 2023 merupakan inisiasi Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda. Perpres tersebut pada prinsipnya berisi pengaturan tentang penguatan kewenangan Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub bidang energi baru terbarukan. Perpres ini merupakan dukungan regulasi untuk menguatkan peran pemerintah daerah dalam urusan EBT.

Penguatan kewenangan Daerah Provinsi ini sangat penting mengingat selama ini sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan masih relatif terbatas. Keterbatasan kewenangan menjadikan daerah memiliki gerak langkah yang terbatas dalam pengembangan program dan kegiatan terkait. Keterbatasan  kewenangan juga berkorelasi langsung dengan keterbatasan alokasi anggaran sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Selain itu, penyusunan Perpres ini ditujukan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional di sektor energi khususnya target indikator porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu melalui penguatan kewenangan daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ESDM Sub Bidang Energi Baru Terbarukan, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang lebih optimal. Adapun dasar hukum yang mendasari hadirnya kebijakan tersebut ialah Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 23 Tahun 2014.

Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa “Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang yang menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan, penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren dan ditetapkan dengan peraturan presiden”. Dari ketentuan tersebut, maka dirumuskanlah kebijakan mengenai perlunya penguatan pemerintah daerah dalam urusan EBT.

Harapan adanya sosialisasi Perpres ini adalah agar seluruh pihak yang terkait, khususnya pemerintah daerah provinsi mengetahui terkait urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang EBT. Selain itu, sosialisasi ini juga dimaksudkan agar Perpres dapat diimplementasikan baik dan secepat mungkin. Sehingga tujuan untuk mendorong percepatan pencapaian target bauran energi serta melakukan transisi energi dapat terwujud.

Perlu diketahui bahwa dalam Perpres 11 Tahun 2023 ini terdapat kewenangan tambahan pemerintah pusat di bidang EBT. Kewenangan tersebut antara lain: pemberian rekomendasi kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang masuk di wilayah operasional panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada area sumur panas bumi, area fasilitas produksi, dan area pembangkit; pengelolaan penyediaan biomassa dan/ atau biogas lintas wilayah provinsi; pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar lintas wilayah provinsi.

Adapun kewenangan tambahan pemerintah daerah provinsi yang diatur dalam perpres ini adalah pengelolaan penyediaan Biomassa dan/ atau Biogas dalam wilayah provinsi; pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/ atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi; pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi; pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi. Dalam Perpres 11 Tahun 2023 ini juga mengatur bahwa pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi perlu dituangkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).