Beranda Publikasi Kegiatan

PUSHEP Gelar Diskusi Catatan Akhir Tahun 2021 Sektor Energi dan Pertambangan

17

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menggelar diskusi hasil kajian catatan akhir tahun 2021 sektor energi dan pertambangan. Isu minerba migas, serta energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan tiga sektor yang mendominasi pemberitaan sepanjang tahun 2021. Kajian catatan akhir tahun merupakan kegiatan media monitoring atau pemantauan pemberitaan terhadap isu di sektor energi dan pertambangan. Kegiatan tersebut merupakan program tahunan PUSHEP dalam rangka melaporkan hasil kajian terhadap pemberitaan media arus utama sektor energi dan pertambangan yang banyak mendapat sorotan dan menimbulkan polemik.

Dalam kegiatan diskusi tersebut, peneliti-peneliti PUSHEP menyampaikan beberapa temuan dan catatannya terhadap sektor energi dan pertambangan. Adapun peneliti PUSHEP yang menyampaikan catatan hasil kajiannya yaitu: Akmaluddin Rachim dan Sunarto Efendi.

Penelit PUSHEP, Akmaluddin Rachim, menyampaikan catatan akhir tahun 2021 sektor minerba, energi/EBT. Sementara itu peneliti PUSHEP, Sunarto Efendi, menyampaikan catatan sektor migas dan ketenagalistrikan. Isu minerba merupakan sektor yang paling banyak memproduksi konten pemberitaan. Kemudian disusul isu di sektor migas, sektor EBT, dan ketenagalistrikan.

Menurut Akmaluddin Rachim, pemberitaan terkait dengan polemik pertambangan emas di Kepulauan Sangihe merupakan isu yang paling menyita perhatian publik di sektor minerba. Polemik mengenai tambang emas di Pulau Sangihe mulai terekspos ketika berbagai kelompok elemen masyarakat mempermasalahkan soal perizinan kegiatan usaha pertambangan di pulau tersebut. Hal itu semakin menjadi perbincangan publik ketika meninggalnya Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontang menyoroti persoalan izin tambang emas di daerahnya. Sebab sebelum meninggal di pesawat, Helmud sempat berkirim surat ke Kementerian ESDM meminta agar mempertimbangkan pembatalan izin operasi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe (TMS).

Perlu diketahui bahwa PT TMS merupakan pemegang Kontrak Karya (KK) generasi ke-7 dengan pemerintah Indonesia. Kedua pihak menandatangani KK sejak 27 April 1997 dan berlaku hingga 2027. Kegiatan pertambangan PT TMS akan mengancam aktivitas masyarakat lebih dari setengah pulau. Sebab, luas tambangnya sekitar 42.000 ha milik TMS memakan 57% dari luas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang hanya 73.689 ha.

Menurut Staf Khusus Menteri ESDM, Bidang Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif, luas wilayah KK milik PT TMS awalnya 123.850 ha. Namun dalam rangka amandemen KK pada 5 Juni 2018, luas wilayah KK miliki PT TMS diciutkan menjadi 42.000 ha. Saat ini Kementerian ESDM sedang melakukan evaluasi luas wilayah yang pantas di rencana penciutan 3, meski luas wilayah dalam KK sebesar 42.000 ha, namun hanya 65 ha untuk penambangan. Berdasarkan izin lingkungan yang diberikan oleh Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020, meskipun lokasi kontrak PT TMS berada di wilayah seluas 42.000 ha, namun yang akan digunakan untuk kegiatan penambangan adalah seluas 65,48 ha.

Adapun menurut Sunarto Efendi, pemberitaan terkait dengan kebakaran kilang minyak milik Pertamina merupakan isu yang paling menyita perhatian publik di sektor migas. Hal ini tidak terlepas dari rentetan kebakaran yang terjadi. Sepanjang tahun 2021, kilang minyak milik Pertamina tercatat tiga kali mengalami kebakaran. Kebakaran pertama, terjadi pada hari Senin, 29 Maret 2021 di area RU VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Kebakaran tersebut sempat membuat geger karena besarnya skala kebakaran. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, insiden terjadi di tangki T301 di area kilang Balongan yang melayani Balongan, Cikampek, dan Plumpang.

Lima bulan berikutnya, yaitu pada hari Jumat, 11 Juni 2021, kilang minyak Pertamina kembali mengalami kebakaran di lokasi Cilacap. Kebakaran tersebut terjadi di kilang Cilacap, yaitu area pertangkian 39 Pertamina RU IV Cilacap, di bundwill tangki 39T-205. Kebakaran kilang minyak di Cilacap kembali terjadi hari Sabtu, 13 November 2021. Kebakaran tersebut terjadi di Refinery Unit (RU) IV Cilacap Tangki 36T-102 milik Pertamina, yang berisi komponen Pertalite sebanyak 31.000 kiloliter, di Lomanis, Cilacap Tengah.

Berbagai dugaan penyebab kebakaran diungkapkan kepada publik dari sambaran petir, kebocoran tangki, hingga adanya kelalaian yang menyebabkan pidana. Tentu dugaan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak terjadi lagi kebakaran kilang milik Pertamina secara beruntun.

Dua peristiwa tersebut menandakan bahwa masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi terhadap penyelenggaraan tata kelola kegiatan energi dan pertambangan. Potret dalam pengelolaan perizinan sektor pertambangan mineral dan batubara, yang terjadi di Kepulauan Sangihe menggambarkan bahwa masih lemahnya manajemen dan pengawasan perizinan kegiatan pertambangan. Pemberian izin usaha pertambangan cenderung diobral dan mengesampingkan hajat hidup orang banyak di sekitar area pertambangan.

Sedangkan dalam sektor migas, berulang kalinya kejadian kebakaran kilang minyak milik Pertamina menunjukkan sisi keamanan dalam kegiatan hulu migas cenderung tidak terkelola dengan baik. Terlihat bahwa manajemen resiko dalam penampungan minyak milik Pertamina relatif sering diabaikan. Selain itu, Pertamina juga cenderung tidak memiliki sistem dan teknologi mitigasi bencana yang dalam kegiatan hulu migas.

Kedua potret tersebut merupakan sekian dari beberapa catatan akhir tahun 2021 sektor energi dan pertambangan yang telah diulas oleh peneliti PUSHEP. PUSHEP berharap tahun 2022 yang akan datang terdapat perbaikan dalam pengelolaan sektor energi dan pertambangan.