Beranda Berita

PUSHEP: Kebijakan Nasional Mineral dan Batubara yang baru diharapkan Mengacu pada Kaidah Hukum

1077

Kebijakan nasional Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru saja selesai disusun diharapkan telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Hal tersebut perlu agar kebijakan dan implementasi nantinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Harapan tersebut dilontarkan oleh peneliti dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Akmaluddin Rachim di Jakarta, Selasa (23/4/2019). Saat ini kebijakan tersebut sedang dalam tahap sinkronisasi.

Akmaluddin Rachim menuturkan bahwa selagi dalam tahap sinkronisasi, kebijakan tersebut harus di cek kembali apakah secara substansi telah sesuai dengan kaidah hukum yang baik dan benar. “Pengecekan ulang dengan cermat terhadap suatu kebijakan yang akan dikeluarkan penting dilakukan guna memastikan agar peraturan tersebut nantinya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang telah ada sebelumnya”, ucap Akmal.

Akmaluddin Rachim mengungkapkan bahwa saat ini politik hukum penyelenggaraan kegiatan Minerba mengacu pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain itu, penyelenggaraan kegiatan pertambangan juga mengacu pada Putusan MK terkait dengan UU Minerba serta pelbagai aturan turunan lainnya, seperti PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Adapun isu pokok dalam dari kebijakan baru tersebut, secara substansi diharapkan telah merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Akmaluddin Rachim mengharapkan bahwa kebijakan nasional Minerba nantinya juga ramah terhadap isu lingkungan dan kesehatan.

“Baru-baru ini telah rilis film dokumenter berjudul sexy killers, yang mengdokumentasikan sebuah proses kegiatan pertambangan yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Film tersebut memberikan kita gambaran bagaimana proses kerja pertambangan di Indonesia beserta dampak yang ditimbulkannya”, ungkap Akmaluddin Racim.

Oleh sebab itu, Akmaluddin Rachim mewanti-wanti agar kebijakan tersebut nantinya telah melalui mekanisme proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga diharapkan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.