Beranda Publikasi Kegiatan

PUSHEP: Pentingnya Pengaturan Pelibatan Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Minerba

106

 

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M, mengatakan pentingnya pengaturan lebih lanjut mengenai pelibatan Daerah Provinsi dalam pengelolaan mineral dan batubara menurut kerangka pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020 dalam pengantarnya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh PUSHEP bekerja sama dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan tema “Membangun Konsepsi Pelibatan Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020” di Jakarta, 13/10/2020.

Menurut Bisman Bhaktiar, dalam hal pengaturan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara dimaksud, secara normatif terdapat perubahan yang signifikan dari pengaturan sebelumnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. “Perubahan tersebut yaitu beralihnya kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang selama ini dimiliki pemerintah daerah provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal itu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa peralihan kewenangan tersebut secara normatif juga telah mencabut ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kendatipun demikian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada prinsipnya tidak sepenuhnya mengabaikan sama sekali peran dari daerah/pemerintah daerah provinsi. Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan terkait dengan pemberian perizinan berusaha di sektor pertambangan, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah provinsi yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara normatif adalah pemerintah daerah provinsi sebagai daerah otonom, sebagaimana didefinisikan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 37 undang-undang tersebut.

“Pemilihan terminologi ‘delegasi’ ini pada gilirannya memunculkan perdebatan terutama dikaitkan dengan pemaknaan dan penerapannya. Secara umum terdapat 2 (dua) pendapat yang relatif berbeda dalam memaknai termonologi ‘delegasi’ ini” kata Bisman Bhaktiar.

Beberapa pihak menyatakan bahwa makna dari terminologi ‘delegasi’ dapat dilihat dengan mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Menurut Bisman Bhaktiar, bila dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan saat ini maka pemahaman ini cenderung memaknai terminologi ‘delegasi’ sebagai ‘desentralisasi’. “Itu artinya tanggung jawab dan tanggung gugat termasuk didalamnya tanggung jawab penganggarannya sepenuhnya ada pada pihak yang diberi delegasi. Sementara itu beberapa pihak yang lain berpendapat bahwa pengertian Badan sebagaimana tercantum dalam pengertian delegasi tersebut di atas tidak dapat diterapkan pada/disamakan dengan Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum” tuturnya.

Dengan pemahaman semacam ini maka delegasi tidak dapat diberikan kepada Daerah. Dengan demikian pengertian sebagaimana disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 maka delegasi hanya dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan, atau kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dekonsentrasi. Hanya saja pengertian tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak ‘simetris’ dengan pengertian delegasi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014. Dalam tugas pembantuan dan dekonsentrasi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada di pihak pemberi, bukan penerima. Pemahaman ini juga masih memberikan peluang perdebatan karena pemerintah daerah provinsi sebagai penerima delegasi bukanlah merupakan ‘bawahan’ dari Pemerintah Pusat.

“Berkenaan dengan hal tersebut, dalam implementasi norma delegasi kepada pemerintah daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perlu dibahas lebih lanjut, apakah delegasi dimaksud dimaknai sebagai penyerahan kewenangan kepada daerah provinsi sebagai daerah otonom melalui mekanisme desentralisasi; penugasan kepada pemerintah daerah provinsi melalui mekanisme tugas pembantuan; atau pelimpahan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang berkedudukan di provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi” ucap Bisman Bhaktiar, yang juga merupakan ahli hukum pertambangan.

Pemaknaan tersebut tentunya dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerahnya diatur dalam undang-undang.