Beranda Publikasi Kegiatan

PUSHEP: Perkara sektor Pertambangan Ilegal Dominasi Pelanggaran Hukum Pertambangan Sepanjang Tahun 2020

1300

 

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengatakan bahwa perkara di sektor pertambangan ilegal atau kegiatan pertambangan tanpa izin mendominasi pelanggaran hukum pertambangan sepanjang tahun 2020. Peneliti PUSHEP, Sunarto Effendi menyampaikan temuannya bahwa kasus pertambangan yang terjadi sepanjang tahun 2020 – yang masuk dalam pengadilan – tercatat mencapai 230 putusan. Hal itu bisa dilihat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. “Data yang kami kaji berdasarkan data yang ada di webiste Mahkamah Agung hingga 12 Desember 2020” kata Sunarto dalam diskusi tentang “Pemetaan Kasus Hukum Sektor Energi dan Pertambangan Tahun 2020”, Jakarta, 13 Januari 2021.

Berdasarkan hasil pemantauan pada direktori Putusan Mahkamah Agung dengan kata kunci “pertambangan” yang diregister dan diputus oleh pengadilan selama tahun 2020 (per 12 Desember 2020) angka/jumlah perkara yang muncul sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) perkara. Namun dari keseluruhan perkara tersebut ada sebagaian yang masih belum ada lampiran putusannya dan terdapat beberapa putusan yang sama, sehingga total jumlah perkara yang dapat diteliti dan dikaji adalah sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) perkara (mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung.

Sunarto mengatakan bahwa jumlah kasus pertambangan sejak Januari hingga Desember menunjukkan angka yang fluktuatif. Di bulan Januari ada tiga putusan pengadilan terkait dengan perkara pertambangan. Bulan Februari hingga April jumlah putusan menigkat drastis angkanya, yaitu Februari 13 putusan, Maret 31 putusan, dan April mencapai 34 putusan. Pada bulan Mei sampai Juli, jumlahnya fluktuatif. Putusan pengadilan di bulan Mei menurun dari bulan sebelumnya, mencapai 17 perkara. Sementara pada bulan Juni kembali naik menjadi 25 perkara. Di bulan Juli, kembali turun hingga 16 perkara.

Lebih lanjut, Sunarto mengatakan bahwa pada perkembangan selanjutnya, bulan Agustus hingga Desember jumlah putusan terlihat kembali naik turun. Agustus, 24 putusan; September 27; Oktober 23; November 13; dan Desember 4. Dari angka-angka tersebut, menunjukkan bahwa perkara hukum pertambangan selalu fluktuatif.

Sunarto menambahkan bahwa setiap bulannya selalu ada perkara sektor pertambangan yang diputus oleh pengadilan, dimana putusan paling banyak terjadi pada Maret sebanyak 34 (tiga puluh empat) perkara, sementara perkara paling sedikit diputus terjadi pada awal tahun, yakni pada Januari sejumlah 3 (tiga) putusan. Menurut Sunarto, putusan mengenai perkara pertambangan ilegal merupakan perkara yang paling banyak diputus oleh pengadilan. Hal ini jumlahnya sangat jauh dengan jenis perkara lainnya seperti kasus atau perkara mengganggu atau merintangi kegiatan usaha pertambangan yang hanya 10 (sepuluh) putusan atau kasus melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang dimiliki yang hanya sebanyak 2 (dua) putusan.
Lebih lanjut, Sunarto mengatakan bahwa seluruh perkara pertambangan yang diputus oleh pengadilan hanya terdapat 6 (enam) perkara di tingkat banding pada pengadilan tinggi, Selebihnya, sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) perkara diputus oleh pengadilan negeri (tingkat pertama). Sementara itu, pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, tidak ada satupun perkara yang diputus pada tahun 2020.

Kegiatan pertambangan mempunyai beberapa karakteristik antara lain tidak dapat diperbaharui, mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaanya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Untuk meminimalisir risiko dan dampak tersebut, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus sesuai dengan asas dan tujuan, sebagai berikut: manfaat, keadilan dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Lebih lanjut dikatakan Sunarto bahwa ke depannya, penerapan UU Minerba sebagai dasar hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan perlu ditaati agar mencapai Good Minning Practice. Good Mining Practice adalah suatu kegiatan atau sistem pertambangan yang mengikuti dan mentaati serta terencana dengan baik, meliputi: Aspek Perizinan Dan Legalitas Perusahaan Tambang; Sistem Eksplorasi, Studi Kelayakan, Eksploitas, dan Pengolahan Bahan Galian yang Baik dan Terencana; Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); Aspek Lingkungan Hidup Aspek Hak Asasi Manusia atau Hak-Hak Masyarakat Sekitar; Aspek Penutupan Tambang atau Pasca Tambang yang Berkelanjutan.

Sunarto mengatakan bahwa perkara sektor pertambangan merupakan salah satu perkara yang banyak masuk dan diputus oleh pengadilan selama tahun 2020. Berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran perkara mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, yang terbagi ke dalam beberapa jenis perkara mulai dari penambangan ilegal, menghalangi kegiatan penambangan, hingga perkara lainnya berupa tindak pidana sub sektor minyak dan gas.

Dari keseluruhan perkara tersebut pada umumnya penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan yang ringan dibandingkan dengan ancaman pidananya, misalnya perkara penambangan ilegal sebagai perkara yang paling banyak diputus pada tahun 2020 dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun (Pasal 185 UU Minerba) rata-rata terdakwa dituntut di bawah 1 (satu) tahun. Sementara dari sisi amar putusan hampir semuanya diputus bersalah melakukan tindak pidana kecuali 1 perkara diputus bebas dari segala tuntutan.