Beranda Publikasi Kegiatan

PUSHEP Sukses Selenggarakan Pelatihan Dasar Hukum Minyak dan Gas Bumi

503

 

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) berhasil menyelenggarakan pelatihan dasar hukum migas pada hari Kamis, 12 Agustus 2021. Materi yang disampaikan sangat menarik dan berhasil mendorong peserta untuk banyak bertanya. Kesuksesan terlihat dari tingginya antusias peserta yang mendaftar mencapai 560 orang. Peserta yang mendaftar datang dari berbagai latar belakang profesi, mulai mahasiswa, advokat, dosen, guru, dan jurnalis serta profesi lainnya.

Pembicara dalam pelatihan dasar hukum migas disampaikan oleh tokoh-tokoh dan ahli dalam bidang migas. Pembicara tersebut antara lain: Dr. (Cand) Sampe L. Purba (Staf Khusus Menteri ESDM/Staf Ahli Kepala SKK Migas Tahun 2017-2018), Damar Wicaksono, S.H., M.H. (Legal Counsel SKK Migas 2014-sekarang), Dr. Ir. H. Ahmad Rizal, S.H., M.H, FCBArb. (Komite Badan BPH Migas 2017-sekarang) dan Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M. (Ahli Hukum Energi dan Pertambangan).

Ahli Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bhaktiar, mengawali sesi pertama pelatihan dengan materi Dasar-Dasar Hukum Migas di Indonesia. Dalam penyajian materi, Bisman Bhaktiar menyampaikan bahwa aturan pokok hukum migas mengacu pada UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas); PP 35 Tahun 2004 (jo PP 34 Tahun 2005, jo PP 55 Tahun 2009) tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi; PP 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi; PP 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pada kesempatan tersebut, Bisman Bhaktiar juga menyampaikan terkait dengan rencana perubahan UU Migas. Bahwa perubahan UU Migas tersebut sudah seharusnya dilakukan. Beberapa alasan perlunya dilakukan perubahan antara lain: mengembalikan kedaulatan negara sesuai amanah Pasal 33 UUD NRI 1945, untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi, menindaklanjuti amanah putusan Mahkamah Konstitusi, mendorong pembangunan infrastruktur energi, mewujudkan dampak multiplier effect dan pertumbuhan ekonomi serta membangun kelembagaan atau perusahaan negara sektor Migas lebih kuat.

Sesi kedua pelatihan disampaikan langsung oleh Damar Wicaksono. Dalam penyampaian materinya disampaikan bahwa saat ini 90% produksi migas berasal dari lapangan tua, dengan situasi laju penurunan ±10%  pertahun. Temuan hidrokarbon masih lebih didominasi gas sejak 2002. Selain itu, Indonesia telah menjadi importir netto minyak bumi sejak 2004. kendatipun begitu terdapat gap produksi dan konsumsi minyak bumi yang semakin besar.

Menurutnya, industri hulu migas masih sebagai industri strategis bagi negara untuk: memenuhi kebutuhan energi (sumber energi primer). Damar Wicaksono mengatakan bahwa produksi lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan pasar domestik seluruh Indonesia. Industri migas juga strategis karena merupakan salah satu sumber penerimaan Negara (PNBP) yang terbesar. Selain itu juga menjadi sumber penerimaan pajak (pajak migas) dan sebagai sumber penerimaan daerah (alokasi DBH). Lebih lanjut dikatakan bahwa industri migas berperan membantu pengembangan masyarakat dan pembangunan daerah melalui program CSR/PPM dan membuka lapangan kerja.

Pada sesi ketiga pelatihan disampaikan oleh Ahmad Rizal. Dalam pemaparannya, Ahmad Rizal menjelaskan beberapa jenis perizinan kegiatan usaha hilir migas. Menurutnya, seluruh badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir migas wajib memiliki izin usaha. Adapun jenis Izin usaha sektor hilir migas antara lain: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga. Ahmad Rizal mengatakan bahwa setiap badan usaha dapat memegang lebih dari satu Izin usaha.

Lebih lanjut dijelaskan Ahmad Rizal, bahwa pelaku kegiatan usaha hilir migas meliputi: Kementerian ESDM, BPH Migas, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha (antara lain: PT Pertamina, PT AKR Corporindo, dll.), Badan Usaha yang ditunjuk sebagai penyalur dan Konsumen atau pengguna akhir

Di sesi terakhir pelatihan, materi disampaikan oleh Sampe L. Purba. Berbeda dengan tiga sesi sebelumnya pemateri menyampaikan materi secara tidak langsung. Sampe Purba menyampaikan materi dalam bentuk rekaman video yang kemudian diputar oleh panitia untuk kemudian diperdengarkan kepada peserta. Menurut Sampe Purba, terdapat tiga hal dalam tata kelola energi yang perlu diperhatikan, yaitu: keseimbangan, kompromi, dan inovasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam kebijakan manajemen energi terdiri dari keamanan energi, kepemilikan energi, dan kelestarian lingkungan.

Program manager PUSHEP, Akmaluddin Rachim, mengatakan bahwa pelatihan dasar hukum migas ini merupakan program kegiatan yang dibuat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum terhadap sektor migas, khususnya dari aspek hukumnya. Secara umum pelatihan ini diselenggarakan untuk mengenalkan wacana mengenai hukum migas kepada kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Kegiatan ini diharapkan mendorong mahasiswa dan masyarakat umum untuk terlibat dalam mendukung tata kelola migas yang bersih dan berkelanjutan.