Beranda Publikasi Kegiatan

Sejarah Investasi Asing di Sektor Pertambangan Minerba Indonesia

1819

 

Investasi asing di sektor pertambangan mineral dan batubara Indonesia merupakan topik kajian atau diskusi yang sering kali mendapat banyak sorotan. Masuknya perusahaan asing berinvestasi di Indonesia dengan alasan untuk melakukan pembangunan nasional dengan skema penanaman modal asing merupakan salah satu topik yang banyak mendapat sorotan. Hal itu disebabkan bagi sebagian pihak menganggapnya hanya modus untuk mengusai sumber daya alam Indonesai. Dari anggapan tersebut, muncul pertanyaan bahwa bagaimana menyikapi adanya investasi asing, yang bagi sebagian pihak menganggap hal itu merupakan upaya negara luar menguasai kekayaan alam Indonesia.

Pertanyaan tersebut merupakan salah satu pertanyaan yang muncul saat diskusi bersama Ir. Rachman Wiriosudarmo dalam acara seri Diskusi Interaktif Virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), di Jakarta 9/07/2020. Selain itu, juga turut hadir rekan sejawat beliau, yaitu Rozik B. Soetjipto. Pemaparan kedua tokoh tersebut memberikan banyak insight khususnya seputar sejarah kegiatan pertambangan di Indonesia.

Menurut Rachman Wiriosudarmo, sejarah investasi asing masuk di Indonesian berawal ketika dikeluarkannya Tap MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Tap MPRS tersebut merupakan cikal bakal dasar hukum mengenai kebijakan ekonomi dan pembangunan yang membutuhkan investasi berupa penanaman modal asing guna mempercepat perbaikan ekonomi dan pembangunan setelah peristiwa politk memporakporandakan berbagai sektor ketatanegaraan Indonesia.

Kehadiran Tap MPRS tersebut kemudian mendorong dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No 11 Tahun 1967). Kedua undang-undang tersebut dibutuhkan karena kegiatan pertambangan perlu mendapatkan dukungan modal besar sebagai upaya percepatan pembangunan.
Dalam diskusi tersebut, Rachman Wiriosudarmo mengatakan bahwa amanah Tap MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing memberikan kemungkinan tidak adanya jaminan nasionalisasi dan investasi asing di sektor pertambangan didasarkan pada Kontrak Karya (KK).

Lebih lanjut dalam pemaparannya, Rachman Wiriosudarmo mengatakan bahwa adanya UU PMA dan disertai UU No. 11 Tahun 1967 berakibat pada terjadinya dualisme regulasi. Dalam UU No. 11 Tahun 1967, yang pada pokoknya mengatur terkait penggolongan mineral, ketentuan mengenai kuasa pertambangan dan ketentuan mengenai pertambangan asing yang diatur dengan KK. Menurutnya, dualisme regulasi itu terjadi pada pengaturan Kuasa Pertambangan untuk perusahaan swasta nasional dan perusahaan BUMN. Sementara untuk pertambangan asing diatur dengan KK.

Pada kesempatan tersebut, Rachman Wiriosudarmo juga menjelaskan tentang sejarah Kontrak Karya. Kontrak Karya sejak generasi pertama hingga generasi keenam dan setiap generasi memiliki karakteristik yang berbeda. Kontrak Karya generasi pertama memiliki karakteristik pemerintah Indonesia belum memiliki pengalaman dalam perjanjian sektor pertambangan. Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan digunakan model production sharing contract. Terkhusus Freeport, sebagai perusahaan asing pertama yang berinvestasi mendapatkan fasilitas full concession. Sehingga KK generasi pertama modelnya sangat sederhana dan Freeport tidak terikat dengan ketentuan undang-undang manapun karena kedudukannya sebagai perusahaan asing.

Kontrak Karya generasi kedua memiliki karakteristik keterlibatan kroni politik pemerintah dalam kegiatan usaha pertambangan. Kontrak Karya generasi kedua yang terjadi di awal tahun 1970-an ditandai dengan masuknya modal asing yang melibatkan perusahaan seperti Kobatin, Inco dan Karimun Granite. Menurut Rachman, KK generasi kedua memilki ciri bahwa pertambangan belum menarik, teknologi pertambangan yang digunakan sudah lengkap walaupun masih belum sesuai dengan standar dan sudah ada kewajiban divestasi ke nasional.

Selanjutnya, Kontrak Karya generasi ketiga. Dalam materi dan penjelasannya, Rachman Wiriosudarmo tidak menguraikan materinya. Menurutnya KK generasi ketiga tidak laku karena beberapa faktor. Rachman dalam uraiannya tidak banyak menjelaskan perihal tersebut. Selanjutnya ialah KK generasi keempat, yang menurut Rachman Wiriosudarmo memiliki karakteristik kebijakan yang mendorong ekspor. Selain itu, generasi keempat juga memiliki ciri yaitu; dukungan dar bursa saham yang permissive, penyertaan saham nasional minimal 10 persen dengan menggunakan model perjanjian joint venture, 70 persen KK generasi keempat melakukan terminasi dan perdagangan KK dapat dilakukan restrukturisasi kepemilikan asing.

Adapun karakteristik KK generasi kelima yang menonjol ialah terkait dengan perihal percepatan pembangunan wilayah timur, Papua. Selain itu karakteristik lainnya ialah adanya seleksi ketat terhadap perusahaan asing yang akan berinvestasi, anak perusahaan tidak dapat diterima melakukan kegiatan usaha pertambangan, ada insentif untuk kegiatan eksplorasi, luasan wilayah tidak dibatasi, pajak tinggi sebesar 35 persen. Menuru Rachman, KK generasi kelima mengindikasikan adanya perusahan modal asing tidak berani masuk dan yang sudah ada dalam keadaan terpuruk.

Sementara itu, pada KK generasi kelima, KK Freeport dari generasi pertama mengalami pergantian di generasi kelima. KK Freeport generasi kelima memiliki karakterisitik perusahaannya (PT) tidak terdaftar di Indonesia, tidak menganut sistem perpajakan Indonesia, tidak ada kewajiban perlindungan lingkungan, tidak ada kewajiban community development dan tidak ada kewajiban divestasi saham. Setelah terjadi pergantian KK generasi kelima, pada perkembangannya, KK generasi keenam memiliki karakteristik wilayah dibuka luas, junior mining company boleh lamar KK serta mendapat dukungan bursa saham yang permissive.

Salain soal sejarah generasi KK, Rachman Wiriosudarmo juga menjelaskan terkait dengan gejala resource nationalism. Menurutnya resource nationalism merupakan kebijakan intervensi pemerintah terhadap investor asing dalam bidang sumber daya alam (terutama mineral) yang dilaksanakan secara sepihak dengan tujuan mendapatkan kemanfaatan yang lebih besar bagi negara tuan rumah. Lebih lanjut dikatakan bahwa terdapat tiga jenis resource nationalism yang berbeda, diantaranya: resource nationalism oleh negara konsumen, resource nationalism terhadap penggunaan dana asing tertentu dalam investasi sumber daya alam di suatu negara serta resource nationalism oleh negara tuan rumah terhadap investasi asing.

Menurutnya, pada resource nationalism jenis ketiga, kepentingan negara tuan rumah terhadap investasi asing berupa upaya proteksi terhadap produk asing, persaingan bisnis, pelanggaran HAM, pelanggaran lingkungan hidup, perlindungan tarif bea masuk dan batasan kouta impor. Gejala resource nationalism telah dianut dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara. Hal itu terlihat dari ketentuan perihal perubahan rezim KK menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), peningkatan pendapatan negara, ada pembatasan wilayah, pembatasan waktu perizinan, termasuk juga divestasi saham dan hilirisasi.