Beranda Berita

Selesainya Harmonisasi di Baleg DPR RI Harus Menjadi Momentum Percepatan Pembahasan RUU EBT

338

 

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI melalui rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, pada Senin, 30 Mei 2022, telah menetapkan dan menyepakati harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Dalam rapat pleno tersebut, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan mini fraksi, memberikan persetujuan dan catatan atas RUU tersebut. Dengan demikian maka pembahasan RUU EBT akan diproses ke tahap pembahasan selanjutnya.

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) mengatakan pengesahan harmonisasi RUU EBT menjadi momentum yang baik untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.  Peneliti PUSHEP, Akmaluddin Rachim memandang pengesahan itu akan menjadi kesempatan baik mendorong perbaikan substansi yang komprehensif dalam proses penyusunan RUU EBT.

“Dari segi tahapan, proses RUU EBT telah melalui tahap harmonisasi dan sinkronisasi di Baleg DPR RI. Tahap berikutnya draf RUU EBT akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI lalu akan dilakukan rapat paripurna”, ucap Akmal.

Lebih lanjut, Akmal, menjelaskan proses pembentukan undang-undang harus melalui berbagai tahapan. Dalam rapat paripurna, draf tersebut akan di challenge kembali, apakah akan mendapat persetujuan tanpa perubahan atau persetujuan dengan perubahan atau bahkan mendapat penolakan. Jika keputusan persetujuan dengan perubahan maka akan dilakukan penyempurnaan.

Setelah itu, RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada presiden. Tatkala draf sudah disampaikan kepada presiden, maka tahap berikutnya adalah pembahasan. Dalam tahap pembahasan, presiden menyampaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) disertai dengan surat presiden (Surpres) kepada DPR. Setelah itu dilakukan pembahasan ke tahap pembicaraan tingkat 1, lalu selanjutnya ke tahap pembicaraan tingkat 2 dan seterusnya.

“Jadi proses pembentukan RUU tersebut masih harus melalui rangkaian panjang tahap pembentukan suatu undang-undang. Dalam proses tersebut, ruang partisipasi publik memberikan masukan masih terbuka lebar”, kata Akmal.

Perlu diketahui bahwa saat pembahasan RUU tersebut, masing-masing fraksi memberikan pendapatnya. Topik yang mendapat banyak sorotan adalah terkait harga EBT yang perlu mendapat subsidi, pengaturan mengenai insentif dan disinsentif pajak karbon, serta pengaturan mengenai transisi energi yang harus dilakukan secara rasional. Beberapa catatan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya substansi pengaturan RUU EBT perlu mendapat banyak masukan.

“Kendatipun draf RUU EBT telah disepakati dalam tahap harmonisasi, substansinya sebenarnya masih banyak yang perlu ditinjau ulang. Kita berharap diberikan ruang partisipasi untuk memberikan pandangan perbaikan terhadap RUU tersebut”, pungkas Akmal.

Dalam draf terbaru, Pasal 9 RUU EBT menyebutkan bahwa sumber energi baru terdiri dari beberapa macam. Diantaranya yakni nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batu bara tercairkan (coal liquefaction), batu bara tergaskan (coal gasification); dan Sumber Energi Baru lainnya. Sementara terkait dengan sumber energi terbarukan, yang diatur dalam Pasal 30 menyebutkan, yaitu: panas bumi, angin, biomassa, sinar matahari, aliran dan terjunan air, sampah, limbah produk pertanian dan perkebunan, limbah atau kotoran hewan ternak, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan Sumber Energi Terbarukan lainnya.

“Catatan terhadap dua ketentuan tersebut adalah pertama, RUU EBT terlihat lebih mendahulukan pengembangan energi baru. Pengaturan sumber energi baru dalam RUU EBT telah sesuai dengan yang diatur dalam UU 30 Tahun 2007 tentang Energi. Kedua, sumber energi terbarukan yang diatur terlihat terdapat penambahan aneka energi terbarukan, yaitu sampah, limbah produk pertanian dan perkebunan, limbah atau kotoran hewan ternak”, tutur Akmal.

Ragam sumber energi terbarukan sebenarnya telah diatur dalam UU 30 Tahun 2007 tentang Energi. Di sana disebutkan bahwa sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisar laut. “Di sini terlihat tidak konsistennya penyusun merumuskan RUU EBT ini”, ungkap Akmal.

Ketentuan lain yang menyisahkan ruang pembahasan adalah terkait rumusan dalam Pasal 26 RUU EBT yang menyebutkan bahwa penyediaan Energi Baru oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan Sumber Energi Baru setempat.

”Pertanyaannya adalah apa landasan filosofis atau sosiologis dari rumusan tersebut? Seharusnya daerah tersebut lebih tepat dikembangkan energi terbarukan. Alasannya tentu karena daerah tersebut kayan akan potensi energi terbarukan seperti panas bumi, sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air”, tanya Akmal.

Akmal menjelaskan kalau alasannya bahwa daerah penghasil sumber energi baru mendapat prioritas untuk memperoleh energi baru dari sumber energi baru setempat, maka di sini terlihat kecenderungan “eksploitasi” besar-besaran terhadap energi fosil, seperti batu bara. Kondisi tersebut sekali lagi menunjukkan bahwa semangat mendorong transisi energi masih setengah hati. Jika rumusannya masih seperti itu maka komitmen yang disampaikan pemerintah dalam forum internasional terkait dengan transisi energi dan rendah karbon hanya sebatas basa-basi belaka.

“Kita berharap rumusan dalam RUU EBT ini perlu dikaji kembali. Masih sangat banyak hal yang perlu diatur, diperbaiki, dan dilengkapi. Sebagai masukan dan sekaligus pengingat, kami mendorong agar penyusunan RUU EBT taat terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut terdiri atas asas kejelasan tujuan; kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; dapat dilaksanakan; kejelasan rumusan; keterbukaan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat”, tegas Akmal.